Jayapura, Suara Mee – Melihat berakhirnya kontrak kerja PT Freeport Indonesia, mahasiswa Papua Minta PT Freeport Indonesia harus ditutup, dan segera mencabut surat rekomendasi wilayah ijin usaha pertambangan khusus (WIUPK) Blok Wabu.

Hal ini ditegaskan Gerson Pigai dalam aksi yang digelar mahasiswa, di halaman lab antropologi Uncen bawah, Rabu (7/03/2021)

“Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI], jangan Sewenang-wenangnya mengambil alih untuk melanjutkan kontrak kerja PT.Freeport.

Pigai mengatakan, yang berhak menentukan keberlanjutan Kontrak kerja PT. Freeport adalah masyarakat Papua, maka Pemerintah Indonesia jangan intervensi hal ini, biarkan rakyat Papua menentukan apa yang rakyat Mau,” tegasnya.

“Negara republik indonesia segera buka ruang demokrasi bagi rakyat papua, sebab di Papua banyak pelanggaran HAM yang sampai saat ini belom di selesaikan.

Gerson Mengatakan, Negara Republikaindonesia segera buka ruang demokrasi agar PBB ke papua untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Ham di papua,” tegasnya.

Sementara itu Yops Itlay Penanggung jawab mengatakan, PT.Freeport hadir di tanah papua sejak tahun1967-2021 ini banyak kekayaan yang diambil dari tanah papua. Tetapi, rakyat papua tidak pernah merasakan kesejahteraan.

“Pemerintah Provinsi Papua, segera menarik rekomendasi Blok Wabu, sebab hal ini bukan kemauan rakyat di Intan jaya.

Itlay mengatakan, pihak keamanan untuk tetap memegang teguh peraturan yang ada. Dimana setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum,hal ini perlu di tegakkan , sebab di tanah papua tidak ada ruang demokrasi untuk rakyat papua,” katanya.

“Kami mengutuk keras kepada pihak TNI dan Polri yang datang membungkam dan masuk ke lingkungan kampus, ini sangat keliru sehingga kami mohon kedepan semoga ruang demokrasi bisa terbuka,“Pungkasnya.

Reporter : Sisko F Pekei
Editor. : Bendy Agapa

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *