Direktur Amensty Internasional Indonesia, Usman Hamid – IST

Jakarta,suara Mee.com – Amnesty International Indonesia menilai label teroris terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) justru menjauhkan pemerintah Indonesia dari kemampuan untuk mengatasi akar permasalahan dari konflik di Papua.
Amnesty International Indonesia mengecam keras langkah pemerintah yang melabeli OPM sebagai organisasi teroris.

“Ini langkah yang keliru. Selama ini orang Papua sudah marah distigma sebagai separatis, sekarang mereka dilabeli sebagai teroris,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, Kamis, (29/4/2021).

Usman mengatakan pemerintah seharusnya fokus investigasi dan menghentikan pembunuhan di luar hukum serta bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya di Papua. Baik yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan maupun tindakan kriminal yang dilakukan oleh mereka yang bukan aparat keamanan.

Politik labelisasi terhadap kelompok-kelompok di Papua, Usman menilai, hanya akan semakin mengecewakan orang asli Papua. “Akan ada lebih banyak ketakutan, kemarahan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan juga negara,” kata Usman menjelaskan.

Memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) dalam kasus Papua, bagi Usman artinya membuat siapa saja yang dianggap mencurigakan bisa ditahan lebih lama, hingga 21 hari tanpa adanya tuduhan.

Sementara dalam prosedur tindak pidana biasa, proses pemeriksaan hanya berlangsung dalam waktu 1 kali 24 jam.
Selain itu, label teroris menjadikan aparat keamanan pemerintah dapat menangkap dan menahan siapa saja di bawah UU Terorisme tanpa mematuhi kaidah hukum acara yang benar (due process of law). Proses hukum dengan tuduhan ini dapat menjadi lebih keras dibanding pasal-pasal makar yang kerap kali dituduhkan kepada orang Papua.

Usman tak yakin pemberian label tidak akan menghentikan pembunuhan di luar hukum dan kekerasan lainnya di Papua. Sebaliknya, masuknya OPM dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT), dinilai sama saja dengan memperluas lingkup pendekatan keamanan, termasuk dengan melibatkan senjata berat dan pasukan khusus.

“Penentuan status OPM – KKB sebagai organisasi teroris juga tidak konsisten dengan UU Tindak Pidana Terorisme, khususnya Pasal 5 yang menyatakan bahwa tindak pidana teroris yang diatur dalam UU ini harus dianggap bukan tindak pidana politik,” kata Usman menegaskan.

Padahal, menurut Usman kegiatan yang dilakukan OPM sangat lekat dengan aspek politik karena berhubungan dengan ekspresi politik mereka tentang Papua, yang diakui oleh hukum internasional. (*)

Sumber : Jubi

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *