Ada konteks politik putusnya jaringan internet SAFEnet Di Jayapura

Jayapura Suara,Mee – Peristiwa putusnya jaringan internet di Jayapura dan sekitarnya tidak berdiri sendiri. Ada dugaan serangan digital dalam waktu-waktu menjelang kejadian putusnya jaringan tersebut.

Putusnya jaringan internet di Jayapura dan Sarmi bertepatan dengan eskalasi konflik bersenjata di Papua dan momentum politik penentuan kelanjutan nasib otonomi khusus Papua. Pemutusan jaringan internet juga dilakukan pemerintah Agustus 2019 silam seiring eskalasi isu rasisme dan pergolakan anti rasisme di Papua

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menduga putusnya jaringan internet di Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Sarmi yang terjadi kali ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri.

“Peristiwa ini harus dilihat dalam konteks, di mana dalam waktu-waktu menjelang kejadian putusnya jaringan tersebut telah didahului oleh rangkaian serangan digital yang dialami oleh sejumlah aktivis dan jurnalis di Jayapura, Papua,” ungkap Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, saat dihubungi Jubi Jumat (7/5/2021) melalui layanan WhatsApp.

Sebelum peristiwa pemutusan internet kali ini, SAFEnet mencatat ada insiden doxing terhadap redaksi Jubi, penyebaran SMS palsu mendukung Otsus, dan upaya masuk ke grup telegram dengan memalsukan identitas.

Damar Juniarto juga mengingatkan, jika berkaca pada kondisi yang terjadi pada 2019 (saat pergolakan anti rasisme terjadi di banyak tempat di Papua) saat itu terjadi pelambatan internet dan kemudian disusul dengan pemadaman di Jayapura.

“[Patut diduga] ada kondisi-kondisi yang sepertinya telah dipersiapkan sebelumnya untuk menutupi pergerakan pasukan memasuki Jayapura dan operasi mengatasi situasi keamanan,” kata Juniarto.

Mengutip catatan tahunan SAFEnet tahun 2020 yang dirilis akhir April lalu, gangguan terhadap Internet di Papua juga terjadi di sejumlah tempat. Selama 2020, SAFEnet menerima 4 laporan dugaan telah terjadi pelambatan Internet di Papua.

Pada Juli 2020 seiring memanasnya situasi konflik di Nduga di Provinsi Papua dan Maybrat di Papua Barat, ada laporan Internet dan sinyal ponsel dimatikan. Kejadian di Nduga diperkirakan terjadi pada 15 Juli 2020, sedangkan di Maybrat pada 22 Juli 2020. Kemudian pada 15 Agustus 2020, ada laporan Internet di Papua akan diperlambat koneksinya menjelang peringatan 1 tahun protes rasisme terhadap orang Papua.

SAFEnet juga mencatat pada 7 Oktober 2020, jaringan Internet dua kali mengalami gangguan di waktu berbeda, pagi dan malam hari. Lalu menjelang 1 Desember 2020, hari peringatan Papua merdeka, akses Internet di Manokwari terasa lambat selama beberapa hari. Namun, karena kurangnya peralatan, alat dan sumber daya untuk memeriksa dan memverifikasi pembatasan koneksi, SAFEnet hanya mencatat laporan-laporan gangguan Internet ini untuk diperiksa di kemudian hari.

“Kita tidak tahu apakah situasi itu sama atau tidak dengan peristiwa yang sekarang, tetapi perlu diingat bahwa sehari sebelum putusnya jaringan kabel laut (30 April lalu), pemerintah baru saja mengumumkan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata, sebutan pemerintah kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Parat-TPNPB) sebagai kelompok teroris,” lanjut Juniarto.

Selain itu, Direktur Eksekutif SAFEnet ini juga mengatakan peristiwa pemutusan internet kali ini dilatarbelakangi oleh eskalasi isu pro dan kontra perpanjangan Otonomi Khusus dalam pembahasan revisi UU Otonomi Khusus.

Selain konteks politik, Juniarto menyatakan peristiwa ini bahkan dapat diduga sebagai bentuk ‘serangan digital’ jika dibiarkan berlarut-larut hingga dampaknya meluas terhadap publik.

“Peristiwa ini bahkan dapat dianggap sebagai bentuk “serangan digital” bila putusnya jaringan kabel laut dan penanganan yang berlarut-larut ini disengaja. Karena yang menerima dampaknya adalah masyarakat luas di Jayapura, terutama media yang tidak dapat mengakses informasi seperti biasanya, siswa yang tidak bisa mengikuti ujian akhir semester, dan lain-lain,” ujarnya.

Masih ditelisik

Mengenai apa yang menyebabkan putusnya jaringan kabel laut, SAFEnet dan sejumlah organisasi masih berupaya menyelidiki informasi dari jaringan telkom milik pemerintah. Berdasarkan pernyataan jubir Kemkominfo setidaknya ada dua penyebab: karena pemeliharaan Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) PT Telkom ruas Biak-Sarmi atau karena pergeseran lapisan bumi di dasar laut. “Ataukah karena sebab lain di luar penyebab alam dan teknis?”, kata Juniarto.

Terpisah, Vice President Corporate Communication Telkom, Pujo Pramono dilansir CNN Indonesia, Rabu (5/5), mengatakan saat ini Telkom menggunakan link backup untuk mempercepat pemulihan layanan ini. Kapasitas bandwidth Telkom yang sudah tersedia sebelumnya mencapai 1.493 Mbps.

Link back up dimaksud antara lain infrastruktur Palapa Ring Timur sebesar 500 Mbps yang beroperasi sejak 30 April 2021. Kemudian sistem komunikasi satelit dengan kapasitas hingga 993 Mbps baik melalui satelit di bawah pengelolaan Telkomsat untuk link Jayapura-Makassar maupun link satelit Telenet.

Kapasitas bandwidth pun juga sedang dalam proses untuk ditingkatkan melalui satelit dari Telkomsat dengan kapasitas 124 Mbps dan 330 Mbps serta radio IP menuju Biak dengan kapasitas mencapai 1 Gbps yang ditargetkan selesai secara bertahap hingga 8 Mei 2021.

Untuk perbaikan pada ruas SMPCS yang putus yang ditargetkan selesai pada minggu pertama Juni 2021, mengingat perlu proses penyambungan kabel dengan menggunakan kapal khusus.

Reporter: Admin

Print Friendly, PDF & Email

admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *