DPRD Tolikara: Perubahan Nama Calon IPDN Diduga Permainan Panitia

Jayapura, SUARA MEE – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolikara Sonny Wanimbo menyesalkan adanya pergantian nama calon Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) asli Kabupaten Tolikara yang dididuga dilakukan oleh panitia seleksi IPDN tahun ini.

Wanimbo mengaku kecewa karena ada pengalihan nama nama-nama anak asli Tolikara. “Kami DPR prihatin dan sangat sayangkan karena anak-anak asli Tolikara juga punya hak,” katanya di Jayapura, Selasa (7/9/2021).

Wanimbo mengatakan, kuota Otsua itu untuk Orang asli Papua maka permainan pergantian nama yang terus terjadi dari tahun ke tahun ini mestinya ditegaskan oleh pihak IPDN sendiri dan panitia seleksi jangan sampai ada bawahan yang melakukan pergantian nama tanpa sepengetahuan pemimpin.

“Kita hanya pegang nama Otsus saja tapi begini tes IPDN juga banyak bukan orang Papua yang mengantikan Posisi, orang asli Papua,” katanya.

Maka itu Sonny mengatakan terkait ini ia menduga banyak permainan di internal panitia seleksi dan akan pangil BKD mempertanyakan ini.

“Kasus ini sering terjadi mereka melakukan pertukaran nama dan juga manipulasi maka ini harus dilihat oleh panitia seleksi,” katanya.

Wanimbo mengatakan, pihaknya akan pangil BKD dan panitia seleksi di Tolikara. “Harus diberikan hak afirmatif kepada anak-anak asli tolikara yang tinggal di tolikara karena mereka punya hak jangan dirampas, untuk sekolah di IPDN,” katanya.

Wanimbo juga mengatakan kesalahan dari panitia seleksi yang melakukan pergantian nama attarmasie dari calon IPDN dari kabupaten tolikara merupakan salah 1 contoh Mengapa masyarakat menolak otsus sehingga hal-hal seperti ini tidak perlu dilakukan dan perlu ada penegasan dari pimpinan IPDN.

“Cara-cara seperti begini yang buat orang Papua itu merasa otsus gagal jadi macam begini harus ada ketegasan dari petinggi IPDN, otsus dana besar tapi kita punya jatah IPDN harus bayar dan lainya, sehingga masyarakat petani punya anak anak menjadi korban,” katanya.

Wanimbo mengatakan, Sebelum menjadi ketua DPR sempat melakukan tes IPDN dan mengalami hal serupa dengan dilakukan penggantian nama seperti dilakukan saat ini sehingga hal ini tidak perlu terjadi.

Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan kampus IPDN Papua diminta untuk melihat adanya pengalihan nama kuota calon siswa IPDN untuk formasi Afirmasi kabupaten Tolikara diisi dari kabupaten lain.

Hal ini di ungkapkan, salah satu Purna Praja IPDN yang juga bekerja di BPKD Tolikara Misael H. Wakerkwa. Ia menyayangkan adanya perubahan nama afirmasi IPDN anak asli Tolikara dari kabupaten Lain.
“Saya sebagai Purna Praja angkatan 23 Wamena yang bekerja di Kabupaten Tolikara sangat menyayangkan panitia penerimaan Karena kuota IPDN tahun ini Kabupaten Tolikara di Tiadakan,” katanya.

Dia mempertanyakan tidak adanya kuota untuk anak-anak kabupaten Tolikara sementara dalam kuota afirmasi Kabupaten Tolikara mendapat tempat namun tidak ada nama.

“Tidak ada nama anak asli Tolikara dalam kuota afirmasi, mereka sementara yang diisi dari kabupaten lain contohnya, nama yang lulus, ada dua orang dari Tolikara tapi nama di sini dari kabupaten lain, sama halnya dengan kabupaten lain meski mendapat kuota tetapi tidak ada nama,” katanya.

Reporter : Hendrik Yeimo
Editor : –

Print Friendly, PDF & Email

admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *