Eksepsi 7 pengibar Bintang Kejora minta dakwaan dinyatakan batal demi hukum

Jayapura, Jubi – Pengadilan Negeri Jayapura pada Selasa (24/05/2022) menggelar sidang lanjutan perkara dugaan makar yang melibatkan tujuh pengibar bendera Bintang Kejora di GOR Cenderawasih. Dalam sidang Selasa, Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua selaku penasehat hukum ketujuh pengibar Bintang Kejora menyampaikan eksepsi yang meminta dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum.

Persidangan itu dipimpin majelis hakim yang diketuai RF Tampubolon SH bersama hakim anggota Iriyanto T SH dan Thobias B SH. Ketujuh pengibar Bintang Kejora yang disidangkan dalam perkara nomor 132/Pid.B/2022/PN Jap itu adalah Melvin Yobe (29), Melvin Fernando Waine (25), Devion Tekege (23), Yosep Ernesto Matuan (19), Maksimus Simon Petrus You (18), Lukas Kitok Uropmabin (21) dan Ambrosius Fransiskus Elopere (21).

Mereka diajukan ke Pengadilan Negeri Jayapura karena mengibarkan bendera Bintang Kejora di GOR Cenderawasih, Kota Jayapura, pada 1 Desember 2021. Pada 17 Mei 2022, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat dakwaannya.

Melvin Yobe dan kawan-kawan didakwa melakukan makar sebagaimana diatur Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Dalam dakwaan subsidair, Melvin Yobe dan kawan-kawan didakwa melakukan permufakatan untuk melakukan makar sebagaimana diatur Pasal 110 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Eksepsi atau nota keberatan Koalisi Penegak Hukum dan HAM itu dibacakan Helmi SH dan Yustina Haluk SH.

Koalisi mendalilkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum itu tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan peristiwa pengibaran Bintang Kejora yang didakwakan sebagai makar atau permufakatan untuk melakukan makar.

Koalisi menyatakan dakwaan menyebut beberapa tempat kejadian, sehingga tidak jelas apakah perbuatan para terdakwa dilakukan di Padang Bulan Waena ataukah di halaman depan GOR Cenderawasih. Dakwaan juga dinilai tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena menyebutkan banyak waktu yang berbeda, dan menghubungkan kejadian tersebut tidak memiliki korelasi dengan perbuatan yang didakwa sebagai makar atau permufakatan melakukan makar.

Koalisi Penegak Hukum dan HAM meminta majelis hakim memberlakukan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Koalisi meminta majelis hakim membebaskan terdakwa dari dalam tahanan dan merehabilitasi nama baik mereka, serta membebankan biaya perkara kepada negara.

Usai pembacaan eksepsi itu, Jaksa Penuntut Umum, Achmad Kobarubun meminta waktu satu minggu untuk menyiapkan tanggapannya atas eksepsi itu. Hakim ketua RF Tampubolon SH memutuskan menunda sidang hingga 31 Mei 2022, untuk mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi itu. (*)

situs
suarameepago

suaramee

Print Friendly, PDF & Email

admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

'Yo Miye' (Istri-Istri) Kepala Sukudan juga ikatan-ikatan Perempuan di Kampung Yakonde yang akan Siapkan Menu Lokal untuk Peserta Sarasehan KMAN VI (Irfan/Lintas Papua)
Berita Mamta Tanah Papua

‘Yo Miye’ Kampung Yakonde Siapkan Menu Lokal untuk Peserta Sarasehan KMAN VI

SENTANI Suara Mee – Ondoafi Kampung Yakonde, Nicolas Daimoe melalui juru bicaranya, Kepala Suku Douge Imea, Donald Tungkoye, kepada Tim Media Center dan Publikasi KMAN VI menyampaikan, masyarakat di Kampung Yakonde sangat bersyukur bisa menjadi salah satu titik lokasi atau kampung yang dipilih sebagai tempat serasehan dan tempat penginapan sebagian peserta KMAN VI 2022. “Kami […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam

Pemprov Papua : Penetapan Tarif Baru Angkutan Umum Memperhatikan Kemampuan Masyarakat

Jayapura Suara Mee – Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat akan mengumumkan tarif baru angkutan umum, pasca kenaikan harga BBM jenis pertalite yang diputuskan Pemerintah Pusat baru-baru ini akibat imbas kenaikan harga minyak dunia. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musa’ad memastikan penyesuaian tarif baru angkutan umum akan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam

Pemprov Papua : Hati-Hati Hoax Pemecah Belah Lewat Medsos

Jayapura, Suara Mee – Pemerintah Provinsi Papua mengimbau warga di wilayahnya untuk mewaspadai hoax (berita bohong) pemecah belah kesatuan bangsa yang belakangan ini disebar lewat media sosial (medsos). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, di Jayapura, Selasa (20/9/2022). Jeri mengharapkan masyarakat pro aktif mengecek kebenaran dari setiap informasi […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More