Opini
Persipura, Otsus Papua dan Covid-19
Oleh : Hengky Yeimo Tidak lazim lagi di Papua. Suatu masalah belum usai timbul juga masalah baru. Masalah-masalah itu sangat kronis yang berkaitan langsung dengan harkat dan martabat serta harapan hidup orang asli Papua. Dalam kondisi Papua dan dunia demikian. Kita tidak bisa hanya marah-marah melulu. Melihat masalah dari satu perspektif. Karena kebijakan dari pemerintah […]
Untuk Papua Pemerintah harus meninjau kembali kebijakan Integrasi KPS ke BPJS
Oleh: John NR Gobai Pengantar Kartu Papua Sehat (KPS) adalah sebuah kebijakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat papua atau orang asli Papua melalui Dinas Kesehatan Papua sejak LUKMEN menjadi Gubernur dan Wagub Papua untuk membiayai 11 komponen, selama ini telah berjalan namun sejak tahun 2021 diintegrasikan ke BPJS. Dasar hukum pasal 4 Peraturan Dewan Jaminan Sosial […]
Arah kebijakan pemerintah dan elit lokal pada RUU Otsus Papua No.21 Tahun 2001
Pada masa transisi ini dalam pembahasan RUU Otsus Papua No. 21 Tahun 2001 sejauh ini terkesan hanya di bahas sepihak antara DPR RI perwakilan Prov. Papua – Prov. Papua barat serta Pemerintah Pusat. Beberapa pihak-pihak lain seperti DPRP Fraksi Otsus, MRP, DPD RI Papua/Papua Barat yang seharusnya juga dilibatkan dalam perumusan dan penentuan kebijakan, namun […]
Substansi Penting Dari Kebijakan Otonomi Khusus Papua Yang Mutlak Menjadi Perhatian Dalam Revisi Otsus Papua
Oleh Otis Tabuni Otsus Papua lahir karena adanya tuntutan politik dan persoalan pelanggaran HAM, sehingga boleh dikatakan sebagai resolusi konflik atas Papua. Selama implementasi Otsus Papua, justru lahir pula banyak permasalahan sosial politik, ekonomi, budaya hingga pelanggaran HAM dan kemudian berdampak pada tuntutan kemerdekaan terus menggema dimana-mana dan penulis berkesimpulan bahwa akan terus meningkat dan […]
Perlu Grand Design dan Dana Pembangunan Ekonomi Papua
Oleh: John NR. Gobai Pengantar Papua memiliki aset BLKI Papua dan BALATKOP Papua, Saya berfikir dengan adanya aset aset ini mengapa kita tidak merumuskan adanya grand design pembangunan ekonomi di Papua. Grand Design ekonomi Papua Papua memiliki potensi yang luas tentu memerlukan tangan tangan trampil yang mengelolanya. Jumlah angkatan kerja di Papua sangat besar namun […]
Bebaskan Tuan Viktor F Yeimo dan Manusia Papua dari Penjara Ketidakbenaran
Sebuah refleksi atas realitas terkini Oleh: Sebedeus G Mote Dilansir jubi.co.id 18 Mei 2021, Juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat atau KNPB, Victor Yeimo yang tengah ditahan polisi sebagai tersangka makar menyatakan semua pihak seharusnya bersyukur karena ia berhasil mengendalikan puluhan ribu peserta unjuk rasa anti rasisme Papua yang berlangsung di Kota Jayapura pada […]
Nasib Otonomi Khusus Papua Diputuskan dalam Musyawarah Rakyat Papua
Rakyat Papua telah menyatakan sikap menolak keberadaan dan keberlanjutan paket politik Otonomi Khusus (Otsus) diatas tanah Papua. Sikap itu telah termanifestasi dalam Petisi Rakyat Papua, yang sudah dan sedang digalang. Sebanyak 110 organisasi sipil telah bergabung bersama rakyat Papua untuk mengawal Petisi penolakan Otsus. Per April 2021, sebanyak 714.066 rakyat Papua membubuhkan cap jarinya dalam […]
Anggota DPR Papua Dialog bersama Koperasi Nelayan Mandiri di Jayapura
Oleh: John Nr. Gobai Pengantar Dasar hukum perlindungan dan pengembangan nelayan masyarakat adat Papua adalah sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan UU No 1 tahun 2014 ttg Perubahan UU Pesisir dan Pulau Pulau Kecil serta Pasal 42 UU No 21 tahun […]
Bangun PLTA di Meepago untuk Mewujudkan Kabupaten Mandiri Energi Listrik
Oleh: Jonh Nr. Gobay Pengantar Saya anak asli meepago, dan saya tau terdapat sejumlah sungai di Meepago yang dapat dijadikan sumber energi untuk menghasilkan tenaga listrik jika dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Sebut saja sungai Mapiya, Kilo 100, Sungai di KM 171, (ruas jalan Nabire-Ilaga), Sungai Adai, Kali Bumi, Danau Paniai dll tentu terlebih […]
Menkopolhukam RI Tidak Berwenang Menyatakan Orang Ataupun Organisasi Sebagai Teroris
Siaran Pers Nomor : 010/SP-LBH-Papua/V/2021 “Pernyataan Menkopolhukam Republik Tentang KKB Sebagai Teroris Melanggara Asas Kepastian Hukum Dan Secara Terang-Terang Lahirkan Tindakan Diskriminasi Ras dam Etnis Kepada Orang Asli Papua Mengunakan Isu Terorisme” Pernyataan Menkopolhukam bahwa “label teroris sudah tepat disematkan karena sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana yang dinyatakan teroris itu […]
