DPRD Deiyai Teruskan Aspirasi Rakyat ke MRP

Jayapura, Suara Mee – Sehari setelah sampaikan aspirasi rakyat Deiyai terkait penolakan daerah otonomi baru (DOB) dan penolakan keberlanjutan otonomi khusus (Otsus) beberapa waktu lalu kepada lembaga DPR Papua kemarin, hari ini, Rabu (18/05) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Deiyai temui Majelis Rakyat Papua (MRP).

Menyampaikan aspirasi rakyat Deiyai kepada lembaga kultur orang Papua, MRP adalah salah satu tujuan dari DPRD Deiyai selain kepada DPR Papua. Hal itu sesuai permintaan dan kerinduan rakyat Deiyai

“Kami sudah janji kepada masyarakat Deiyai. Bahwa, kami akan bawa dan sampaikan ke DPR Papua dan MRP Papua. Aspirasi itu yang kami bawa. Jadi, kami mohon dibahas dan teruskan kepada lembaga yang lebih tinggi dan lembaga pengambil kebijakan,” kata Badokapa didampingi Wakil Ketua I, Markus Mote dan anggota DPRD Deiyai, Demianus Edowai pada saat penyerahan aspirasi kepada pimpinan MRP Papua, Rabu (18/5) siang

Badokapa juga menepis isu tidak benar. DPRD Deiyai tidak pernah provokasi kepada rakyat Deiyai. DPRD Deiyai juga tidak pernah tambah dan kurangi aspirasi dari masyarakat Deiyai.

“Tolong bahas dan lanjutkan ke Jakarta lagi sesuai permintaan rakyat Deiyai,” tegasnya lagi

Ketua MRP, Matius Murib berjanji pihaknya akan bekerja sesuai mekanisme dan teruskan ke pihak berwenang yakni presiden.

“ Kami akan bahas dan teruskan sesuai mekanisme yang ada. Dan, tentunya kami akan teruskan ke Jakarta, terutama ke Presiden” kata Murib

Kata Murib, lembaga MRP sudah dan selalu mengikuti secara cermat dimana masyarakat seluruh tanah Papua sudah nyatakan sikap untuk menolak DOB dan keberlanjutan otonomi khusus di seluruh wilayah tanah Papua

“Masyarakat tanah Papua yang tahu dan rasakan manfaat dari seluruh kebijakan pemerintah. Kalau masyarakat Papua tidak terima dan tolak DOB dan Otsus berarti selama ini masyarakat di akar rumput sama sekali tidak pernah rasakan manfaat dari itu,” jelasnya

Untuk diketahui, selain Deiyai, dua daerah; Dogiyai dan Yahukimo juga menyampaikan aspirasi yang sama kepada lembaga MRP secara bersamaan.

Reporter : Philemon Keiya

situs
suarameepago

suaramee

Print Friendly, PDF & Email

admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Polhukam

Pemprov Papua : Penetapan Tarif Baru Angkutan Umum Memperhatikan Kemampuan Masyarakat

Jayapura Suara Mee – Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat akan mengumumkan tarif baru angkutan umum, pasca kenaikan harga BBM jenis pertalite yang diputuskan Pemerintah Pusat baru-baru ini akibat imbas kenaikan harga minyak dunia. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musa’ad memastikan penyesuaian tarif baru angkutan umum akan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam

Pemprov Papua : Hati-Hati Hoax Pemecah Belah Lewat Medsos

Jayapura, Suara Mee – Pemerintah Provinsi Papua mengimbau warga di wilayahnya untuk mewaspadai hoax (berita bohong) pemecah belah kesatuan bangsa yang belakangan ini disebar lewat media sosial (medsos). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, di Jayapura, Selasa (20/9/2022). Jeri mengharapkan masyarakat pro aktif mengecek kebenaran dari setiap informasi […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Komisioner Komnas HAM RI, Choirul Anam menjelaskan hasil pemantauan dan penyelidikan awal Komnas HAM RI atas kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika dalam keterangan pers yang berlangsung di Jakarta, Selasa (20/9/2022). - Dok. Humas Komnas HAM RI
Berita Polhukam

Komnas HAM minta penyidikan kasus mutilasi Mimika terapkan Scientific Crime Investigation

Jayapura, Suara Mee – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI mendorong penyidikan kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Kabupaten Mimika menerapkan Scientific Crime Investigation. Penerapan Scientific Crime Investigation dibutuhkan untuk menyingkap semua komunikasi yang dilakukan para tersangka melalui gawai atau telepon genggam. Hal itu dinyatakan Komisioner Komnas HAM RI, Choirul […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More