Sidang Victor Yeimo, Agus Kossay; Tindakan tidak Terpuji Aparat di Depan Pintu Pengadilan Jayapura

Jayapura, Suara Mee – Masyarakat Papua yang hendak menyaksikan proses sidang lanjutan Victor F. Yeimo dengan agenda pembacaan EKEBSI di Pengadilan Negeri Jayapura, pada Rabu 18 Mei 2022 dihadang Polisi. Pintu masuk Pengadilan dijaga ketat oleh aparat.

Setiap orang yg hendak masuk menyaksikan perkara pidana Victor F Yeimo yg terdaftar di pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor perkara 376/Pid.Sus/2021/PN Jap pada 12 Agustus 2021 diperiksa satu persatu.

Menanggapi tindakan aparat kepolisan tersebut, Agus Kossay Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pusat mengatakan tindakan pengamanan aparat hari ini berlebihan. Polisi sekalipun, tidak berhak untuk melarang karena sidang itu umum dan terbuka untuk siapa saja.

“Di pengadilan itu siapa saja diberi ruang untuk menyaksikan proses sidang. Sehingga, aparat dalam hal ini kepolisian, tidak punya kewenangan untuk membatasi keluarga, teman-teman, untuk datang menyaksikan proses sidang kawan Victor F Yeimo,” ungkapnya.

Pengadilan ini rumah milik semua orang, rakyat bisa datang melihat setiap proses sidang yang berlangsung.

Pengadilan ini bukan pengadilan militer, ini pengadilan sipil. Karena pengadilan sipil, setiap warga sipil, baik keluarga, teman-teman Victor wajib menyaksikan, tetapi mereka membatasi kami.

Tetapi kalau ada ruang pembungkam berarti bahwa negara benar-benar membungkam setiap ruang demokrasi. Entah kita mau demo di jalan sekalipun, terus saja aparat melakukan pembungkaman,” kata Agus Kossay kepada wartawan di depan Pengadilan Jayapura, pada Rabu (18/05/2022).

Dirinya menambahkan, disidang hari ini, pihak kepolisian benar benar membatasi setiap orang, termasuk kami untuk masuk. Menurut mereka (Polisi) harus keterwakilan saja, maka dengan terpaksa kami duduk di jalan.

“Victor adalah bagian dari kami sehingga kami harus pasang badan disini demi pembebasan Victor,” ujarnya.

Kossay mengatakan, sejak pagi pukul 10.00 WIT, dirinya dan kawan kawannya sudah negosiasi dengan pihak aparat kepolisian namun tidak di ijinkan untuk masuk.

“tadi saya sendiri mau masuk ke dalam untuk menyaksikan proses sidang kawan Victor, namun mereka menghadang dan membatasi saya untuk masuk,” jelasnya.

Mereka mengatakan bapak dengan teman-teman harus masuk secara keterwakilan saja, tidak bisa semua masuk. Sehingga dengan itu saya bersama teman teman bertahan diluar dijalan.

Dia pun menambahkan, negara ini benar-benar membungkam ruang demokrasi di Papua.

“Sedikitpun, tidak ada ruang demokrasi untuk kami orang papua. Tetapi kami sadar bahwa negara kolonial akan tetap melakukan hal itu, sehingga kami tetap akan melakukan upaya untuk pembebasan kawan kami Victor Yeimo,” pungkasnya

Reporter: Jheff Badii

situs
suarameepago

suaramee

Print Friendly, PDF & Email

admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Polhukam

Pemprov Papua : Penetapan Tarif Baru Angkutan Umum Memperhatikan Kemampuan Masyarakat

Jayapura Suara Mee – Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat akan mengumumkan tarif baru angkutan umum, pasca kenaikan harga BBM jenis pertalite yang diputuskan Pemerintah Pusat baru-baru ini akibat imbas kenaikan harga minyak dunia. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musa’ad memastikan penyesuaian tarif baru angkutan umum akan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam

Pemprov Papua : Hati-Hati Hoax Pemecah Belah Lewat Medsos

Jayapura, Suara Mee – Pemerintah Provinsi Papua mengimbau warga di wilayahnya untuk mewaspadai hoax (berita bohong) pemecah belah kesatuan bangsa yang belakangan ini disebar lewat media sosial (medsos). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, di Jayapura, Selasa (20/9/2022). Jeri mengharapkan masyarakat pro aktif mengecek kebenaran dari setiap informasi […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Komisioner Komnas HAM RI, Choirul Anam menjelaskan hasil pemantauan dan penyelidikan awal Komnas HAM RI atas kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika dalam keterangan pers yang berlangsung di Jakarta, Selasa (20/9/2022). - Dok. Humas Komnas HAM RI
Berita Polhukam

Komnas HAM minta penyidikan kasus mutilasi Mimika terapkan Scientific Crime Investigation

Jayapura, Suara Mee – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI mendorong penyidikan kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga Nduga di Kabupaten Mimika menerapkan Scientific Crime Investigation. Penerapan Scientific Crime Investigation dibutuhkan untuk menyingkap semua komunikasi yang dilakukan para tersangka melalui gawai atau telepon genggam. Hal itu dinyatakan Komisioner Komnas HAM RI, Choirul […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More