Foto Wiyai, Pertemuan Bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua John NR Gobay

 

Jayapura, Suaramepago com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua John NR Gobay menilai kebijakan pengelolaan hasil hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mendiskriminasi masyarakat adat untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil hutan ulayatnya. Kayu tebangan masyarakat adat kesulitan mendapatkan dokumen keabsahan hasil hutan, sehingga dianggap ilegal dan sulit diperdagangkan.

 

Gobay menilai kebijakan pemanfaatan hasil hutan yang dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lebih menganakemaskan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dibanding masyarakat adat. Pohon yang ditebang pemegang HPH dianggap legal, bisa diperdagangkan dan memberikan keuntungan besar bagi pemegang HPH. “Akan tetapi, pohon yang ditebang oleh masyarakat adat dari hutan ulayatnya justru dianggap ilegal dan disita,” kata Gobay dalam konsultasi publik tentang perhutanan sosial di Jayapura, Papua, Selasa (12/3/2019).

 

Gobay menyatakan diskriminasi terhadap masyarakat adat itu disebabkan kebijakan KLHK yang “menggantung nasib” Peraturan Daerah Khusus Papua (Perdasus) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua. Perdasus itu antara lain mengatur cara badan usaha milik masyarakat adat mengambil hasil hutan ulayat seperti kayu, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat atas pemanfaatan hasil hutan itu.

 

Sejak disahkan lebih dari 10 tahun silam, Perdasus itu tidak berlaku efektif berlaku karena KLHK tidak mau menerbitkan dokumen Norma-Standar-Prosedur-Kriteria (NSPK) atas Persedasus tersebut. Akibatnya, kayu tebangan masyarakat adat tetap sulit mendapatkan dokumen keabsahan hasil hutan, sehingga sulit diperdagangkan, dan kerap disita.

 

“Dari apa yang selama ini disampaikan Sekretaris Jenderal KLHK maupun Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, saya melihat mereka mengakui kekhususan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Kalau kita ingin memperjuangkah hak ekonomi masyarakat adat atas ulayatnya, kita membutuhkan campur tangan Presiden RI untuk memastikan KLHK menerbitkan NSPK atas Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 itu,” kata Gobay.

 

Sekertaris Suku besar Yeresiam Robertino Hanebora mengatkan, pihaknya selalu kesulitan mengelola hasil hutan ulayatnya, karena tidak ada jaminan hukum keabsahan hasil hutan yang mereka ambil. “Kami pemilik hutan mau mengelola kayu saja setengah mati. Sehingga kami mendukung untuk mendorong Peraturan Daerah Provinsi baru tentang pengelolaan kehutanan dan perhutanan sosial di Papua,” katanya. (Wiyai/SM)

Sumber: www tabloid jubi co.id

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *