Cp : Robert Pigai bersama masyarakat paniai dalam sebuah kesempatan – (SM/Wiyai).

 

Jayapura, Suarameepago.com- Polemik Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai dan juga polemik sekertaris Partai Demokrat di Kabupaten Paniai, harus secepatnya dituntaskan oleh DPP Partai Demokrat Provinsi Papua. Sebab terbaca ambisius oknum tertentu dalam jabatan Partai, dan bisi menduduki kursi DPRD akan merugikan rakyat di Paniai.

Tokoh pemuda Kabupaten Paniai Manfred Pigai mengatakan, pihaknya menolak. Jika DPC partai Demokrat mengusul PAW atas nama Yulianus Nawipa. “Kami juga menolak Yulianus Nawipa Mengalakan segala cara untuk memperoleh kursi PAW sehingga menabrak aturan PKPU. UU MD3 dll yang terkait pemilihan anggota legislatif,” katanya kepada Suarameepago.com, Senin (25/3/2019).

Manfred mengatakan, ambisius dari Yulianus Nawip untuk masuk menggantikan saudara Deni Gobay sebagai sekretaris partai Demokrat yang telah di PAW tidak layak. Sebab ambisinya untuk menjadi anggota PR Paniai. Padahal secara aturan Yulianus Nawipa tidak memenuhi syarat.

“Mulai dari jumlah suara yang diperolehnya tidak memenuhi. Kemudian Yulianus Nawipa juga bukan berasal dari dapil II. Sementara Deni Gobay yang telah di PAW sendiri berasal dari daerah pemilihan dua di Paniai Barat. Maka masyarakat sebagai pemilik suara mengusulkan Robert Pigai untuk diangkat menjadi DPR Paniai bukan Yulianus Nawipa. Daerah pemilihan saja sudah berada,” katanya.

Manfred Pigai mengatakan, masyarakat yang punya suara meminta agar pihak pihak berwenang agar. Tegakkan UU MD3. Tegakan UU susduk no 27 tahun 2009 pada pasal 384 dan 385 bahwa mekanisme PAW. Dan yang berhak menjabat Anggota DPR yang di PAW dari Dapil II Robertus Pigai sebagai pengganti anggota DPR atas nama  Deni Gobai.

“Kami rasa aturannya jelas maka dengan hormat menetapkan dan mengusulkan Robertus Pigai . Demikian kami sampaikan terimakasih semoga keadilannya terjadi,”katanya.

Lanjut Manfred Pigai, dirinya berharap agar pihak pihak terkait dapat menegakkan aturan partai maupun peraturan perundangan-undangan yang ada.

“Mari kita bersama kawal proses demokrasi sesuai koridor hukum yang berlaku. Agar tidak terjadi perilaku menyimpang di tubuh partai dan penegak hukum lainnya,” katanya.

Sementara itu tokoh pemuda lainnya Fransiskus Xaverius Magai mengatakan, bupati Paniai sebagai pembina politik harus bisa mediasi kedua belah pihak untuk mengakhiri polemik ini.

“Agar proses PAW DPRD Paniai bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya. (Wiyai/SM)

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *