Oleh:Silvester Dogomo

Dialektika Emanuel Levinas mengatakan “kamu” adalah “aku yang lain”. “Dia” adalah “aku yang lain” juga. “Mereka” adalah “aku-aku yang lain”. “Kami” adalah “aku” dan “kami yang terlepas dari aku” adalah “aku yang lain”. “Mereka yang diluar dari diriku sendiri” adalah “aku yang lain”. Pandangan ini dikatakannya sebagai kritikannya atas pandangan “aku” dan “aku yang lain” yang dipahami oleh kaum kapitalis.

Ia mengungkapkan demikian karena pada masanya orang saling menguasai sesama yang lain dan memperlakukan sesama itu seperti binatang. Dengan pendekatan materi, orang beranggapan bahwa kita dapat menguasai sesama yang lain yang akhirnya terjadi penindasan dan tercipta struktur sosial yang tidak adil. Dalam kritsisme Emanuel Levinas terhadapat pandangan dan situasi ini, ia mengatakan bahwa “perlakukanlah aku seperti apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat padamu”.
Maka apabila satu kelompok masyarakat atau suatu negara memperlakukan pendekatan materialisme kapitalisme tubuh maka mereka memperlakukan kembali sistim yang berlaku pada masanya.

Dengan kata lain suatu kelompok atau sutau negara itu berusaha keras dengan berbagai cara untuk menguasai manusia lain agar manusia lain itu menjadi budak atas sistim yang dibuat secara struktural dan sistematis itu. di sini kiranya kritisisme Emanuel Levinas diberlakukan untuk menerobos materialisme kapitalisme tubuh yang liberal dan ekstrim.

Penulisan ini bertolak dari situasi masyarakat papua yang hampir semua menolak OTUS JILIT II karena menurut mereka OTSUS JILIT I tidak bisa mensejahterahkan masyarakat Papua tetapi malah sebaliknya. Dengan adanya OTSUS JILIT I, mereka melihat, mengalami dan menyaksikan sendiri segala pelanggaran yang terjadi di tanah Papua (dari Sorong sampai Samarai). Maka kebanyakan Masyarakat Orang Asli Papua (OAP) menolak adanya OTSUS JILIT II berdasarkan pengalaman yang terjadi selama OTSUS JULIT I diberlakukan.
Bahkan menurut Gubernur Lukas Enembe, ketika diwawancarai oleh Mata Najwa mengatakan bahwa OTSUS gagal sebab semua sistim didiktekan oleh Jakarta dan tidak memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah Provinsi.

Ia mengatakan bahwa hasil dari OTSUS JILIT I itu hanya mengalir uang yang banyak dan menghasilkan satu PT saja, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MRP). Selain itu tidak ada.
Situasi yang demikian ini adalah terciptanya situasi ketergantungan bukan kebebasan sebagai manusia. Dengan kata lain Provinsi Papua dan Papua Barat menjalani masa pemerintahan seolah-olah bukan di bawa OTONOMI KHUSUS. Pemerintah Provinsi tidak diberi kebebasan. Ruang kebebasan dan demokrasi pun dibentuk sistim yang mengarah pada materialisme kapitalisme tubuh yang liberal dan ekstrim. Dengan situasi yang dikatakan penulis bahwa kritisisme Emanuel Levinas yang berlaku pada masanya berlaku juga pada masa OTSUS JILIT I. Sebab menurut penulis, dengan adanya kesadaran situasi pada masa OTSUS JILIT I hampir semua masyarakat OAP menyerukan penolakan OTSUS JILIT II. Berikut penjelasannya!!!


Feedback OTSUS 20 Selama 20 Tahun Berlalu

Sistim Perpolitikan di Papua dan Papua Barat
Sistim perpolitikan masa OTSUS JILIT I telah menjadi sistim materialisme kapitalisme Tubuh (seperti Emanuel Levinas yang menentang Kapitalisme tubuh dalam kritiknya terhadap “aku” dan “aku yang lain”).

Kita lihat saja ketika diadakan pemilihan umum di setiap daerah di Papua. Entah itu pemilihan eksekutif, legislative maupun yudikatif. Dalam pemilihan selalu mempunyai semboyang yang namanya: “Siapa yang tidak kuat, dia kalah”. Siapa yang tidak kuat yang dimaksud di sini adalah tidak kuat berupa dana/uang atau harta. Sebab perpolitikan yang dilaksanakan adalah politik uang atau dalam istilah asing disebut Money Politic. Ini bukan politik murni dan bukan memainkan peran politik yang asli. Sebab para peletak dasar politik seperti Sokrates, Plato dan Aristoteles mengatakan politik harus didasarkan pada keadilan dari, kepada dan untuk rakyat. Bahkan Sokrates minum racun ketika ia melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh para penguasa terhadap masyarakatnya di Yunani. Para penguasa menagih dengan tarif pajak yang tinggi dan itu adalah tindakan ketidakadilan. Itu adalah tindakan penguasa untuk tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

Money Politic yang dilakukan di seluruh tanah Papua adalah politik yang kotor sebab dengan itu memunculkan kapitalisme tubuh terhadap para pemilih itu sendiri (rakyat). Sebab bukan hanya itu saja tetapi juga mereka (para caleg) memberikan janji-janji tertentu untuk mengikat suara dari pemilih walaupun janji itu sering kali tidak diamalkan. Hal ini pun sama dengan Ir. Joko Widodo yang menjanjikan untuk menuntas-habiskan permasalahan HAM di Papua, terutama kasus HAM berat di Paniai. Hal ini diungkapkannya di Lapangan Mandala, Jayapura pada tahun 2014. Pada hal ia menarik hati rakyat Papua agar mereka memilihnya pada periode kedua mendatang. Di sini politiknya berhasil namun janjinya tinggal janji. Entah sampai kapan pelanggaran-pelanggaran HAM itu diselesaikan.

Ini adalah pendekatan pemerintah pusat kepada masyarakatnya dengan materialisme untuk menguasai tubuh manusia Papua sehingga masyarakat Papua tidak dapat berbuat apa-apa. Entah dalam sistim perpolitikan maupun dalam janji-janji yang tak terwujud memberikan harapan palsu kepada setiap tubuh OAP. Dengan begitu, manusia lain dapat menguasai sesamanya, padahal Emanuel Levinas bilang: “Engkau adalah aku yang lain”. Kita harus aku bahwa mungkin itulah cara Pemerintah Pusat dan sebagian para elit politik asli Papua yang sudah terkontaminasi dengan sistim perpolitikan yang kotor. Mungkinkah pemerintah Pusat dan para elit itu menganggap manusia sebagai binatang yang dapat diperlakukan seenaknya? Monyet? Tikus? Atau babi piaraan sehingga dapat dibunuh di mana pun dan kapanpun sang pemilik mau eksekusi? Ataukah seluruh orang asli Papua dianggap sebagai babi hutan yang dapat diburu dan ditembak seenaknya saja dengan pendekatan militerisme?
Dalam hal ini, Emanuel Levinas akan mengatakan bahwa seluruh masyarakat asli Papua adalah aku yang lain. Sebagaimana “aku” yang adalah “subjek”, mereka juga harus diahargai sebagai “subjek”. Sebagaimana “aku yang bebas/otonom”, mereka juga adalah “bebas/otonom”. Tak ada paksaan terhadap masyarakat asli Papua yang adalah “subjek” dan “otonom” itu. Mereka harus diperlakukan sebagaimana aku yang subjek dan otonom itu diperlakukan. Dengan demikian korelasi antara “aku” dan “aku yang lain” dapat menjalin hubungan dengan baik sebab di situ adanya pengakuan sebagai “subjek” dan “otonom” antar sesama manusia; sebab di situ tampak bahwa “aku” tidak menguasai “aku yang lain” sebagai objek dan aku yang lain tidak menguasai aku sebagai objek.

Sistim materialisme kapitalisme tubuh yang liberal dan ektrim adalah tindakan yang menjadikan “aku yang lain” sebagai objek dan tidak adanya pengakuan akan kebebasanya. Karena diberlakukan sistim yang koror, pantaslah masyarakat asli Papua dijadikan bahkan disebut-sebut sebagai binatang. Lebih lagi adalah perdasus yang dibuat oleh Provinsi Papua dan Papua Barat pun ditolak, dan itu diakui oleh Gubernur dihadapan Mata Najwa. Itulah tanda bahwa Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai perwakilan pemerintah pusat di Provinsi Papua dan juga sebagai orang asli Papua saja tidak diakui dan perdasus pun ditolak. Ada gerangan apa? Mungkinkah Gubernur dan para elit politik orang asli Papua juga adalah perwakilan pemerintah pusat yang dianggap binatang?
Berdasarkan pandangan Emanuel Levinas sejauh sistim perpolitikan ini dipelihara di tanah Papua maka sistim kapitalisme kaum liberal dalam pandangan terhadap aku dan aku yang lain akan tetap terpelihara dengan subur. Sebab menurut mereka “aku” menguasai “aku yang lain”. Hal inilah yang sangat relevan di seluruh tanah Papua.

Pendekatan Masalah HAM di Papua yang Militeristik dan TIDAK Kena Sasaran
Mungkin karena pandangan bahwa manusia Papua adalah binatang, maka masalah apapun di Papua pasti akan didekati pemerintah pusat dengan pendekatan keamanan. Ada begitu banyak pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan, misalnya biak berdarah, Wamena berdarah, Paniai berdarah, dll. Semuanya ini menjadi luka mengangah bagi masyarakat asli Papua. Namun toh Indonesia tetap melakukan pendekatan masalah HAM dengan Militeristik.
Operasi militer yang dilakukan di Ndugama dan Intan Jaya menjadi catatan gelap bagi pendekatan negara terhadap rakyatnya. Selama masa operasi berlangsung, bahkan militer menjadikan perumahan penduduk dan perumahan-perumahan umum menjadi tempat tingggal bagi mereka. Salah satunya dapat kita lihat di media online Jubi.com (30/12/2019) yang menjadikan SD YPPK Santo Fransiskus Xaverius Titigi di Kabupaten Intan Jaya menjadi kemp tempat tinggal bagi para tentara.
Sementara itu, masyarakat Kabupaten Intan Jaya terutama umat Stase Santo Benediktus (yang notabanenya adalah umat suku Nduga) diteror hingga ketakutan lalu mengungsi ke hutan, ke Kbaupaten Nabire dan Kabupaten Timika. (sebagaimana dilangsir dalam Suara Papua.com oleh Arnold Belau). Itulah pendekatan pemerintah pusat atas masalah-masalah yang terjadi di tanah Papua.

Tidak hanya yang dilakukan oleh Militer yang oleh pemerintah pusat disebut sebagai penjaga keamanan dan memberikan keamanan bagi rakyat dan mengayominya, tetapi pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri dalam pendekatan terhadap berbagai pelanggaran Ham pun lewat pendekatan pembangunan dan meluncurkan dana desa.
Dalam hal ini, saya lebih sepakat dengan Arie Kriting yang beberapa waktu lalu viral tentang kata-katanya: “Aspal dan bangunan itu tidak sama dengan nyawa manusia”. Ketika itu, ia mengambil contoh yang saya bahasakan demikian: apabila saya masuk ke ko punya rumah. Di depan mata kamu, saya menggorok leher anakmu. Lalu saya katakan bahwa bapa tenang saja, kan saya sudah bangun rumah. Apakah rumah sebanding dengan nyawa manusia?

Saya menilai berdasarkan kenyataan dengan sudut pandang Emanuel Levinas tentang kritikannya atas “aku” dan “aku yang lain”. Apabila kata ”aku” menunjuk pada pemerintah pusat. Sementara “aku yang lain” menunjuk pada masyarakat asli Papua. Maka harus diakui bahwa apabila E. Levinas ada di sini, ia akan katakan “aku” ini benar-benar egois. Sampai “aku” mengorbankan “aku yang lain”. Padahal “aku” ada karena “aku yang lain” dan “aku yang lain” ada karena “aku”. ”Aku” dan “aku yang lain” saling berkorelasi dan saling mengadakan.

Selanjutnya, ia akan mempertanyakan: Mengapa “aku” tidak merasakan sakit, siksa, teror, derita yang dialami oleh “aku yang lain”? Apakah “aku” ini sudah mati perasaan dan bela rasa serta hormat terhadap “aku yang lain”? “Aku yang lain” ini benar-benar tersiksa, mederita, mengapa “aku” tidak menolongnya? Dengan begitu, “aku” harus akui bahwa “aku” menghidupi pandangan kaum kapitalis tentang “aku” dan “aku yang lain”, yakni “aku“ menguasai “aku yang lain”!!! Pada akhirnya, Emanuel Levinas akan menyadari bahwa “aku” menguasai “aku yang lain” dengan melaksanakan sistim kapitalisme yang Liberal dan sangat ekstrim. Ia akan marah pada dirinya sendiri dengan mengatakan “betapa bodohnya aku, mengorbankan ideku dan menghidupi ide yang mengingkari subjek dan otonomnya manusia”. Lalu, Bagaimana dengan Indonesi yang mempraktekkan sistim materialism kapitalisme tubuh yang liberal dan sangat ekstrim???

OTSUS JILIT II dan Penolakannya

Berdasarkan pengalaman, suka-duka bersama OTSUS kurang lebih selama 20 tahun di tanah Papua, masyarakat Papua menolak diberlakukannya OTSUS JILIT II yang dirancang oleh pemerintah pusat. Hampir seluruh masyarakat takut, akan diberlakukannya kapitalisme liberal yang sangat ektrim. Pasti, Emanuel Levinas pun menolaknya.

Kedua point dalam feedback menggambarkan pemberlakukan materialisme kapitalisme yang liberal dan ektrim atas setiap pribadi orang asli Papua baik pemerintah, kaum elit politik dan swasta, serta para pelajar dan mahasiswa. Bagi mereka yang keenakan atas sistim ini dan terus mendukung OTSUS JILIT II berlanjut adalah (menurut Emanuel Levinas) mereka yang benar-benar dikuasai dan terkontaminasi dengan sistim kapitalisme tubuh. Mereka sudah menjadi bagian dari sistim ini dan mereka merasa keenakan dan rasa nyaman sebab mereka adalah sistim itu sendiri.

Selain sebagian orang asli Papua yang sudah terkontaminasi dengan sistim materialisme kapitalisme tubuh yang liberaral dan sangat ektrim yang mengemis OTSUS JILIT II, namun hampir seluruh masyarakat OAP, dari berbagai eleman dan organisasi menyatakan dengan tegas penolakan OTSUS JILIT II. Hal ini merupakan tanda kesadaran atas OTSUS dan sistimnya yang berlaku selama 20 tahun.
Gubernur Papua, Lukas Enembe ketika diwawancarai Mata Najwa beberapa waktu lalu, ia mengatakan tidak ada kewenangan. Perdasus yang disusun pun ditolak oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah rekrutment elit politik orang asli papua. Maka ia menyatakan bahwa harus ada perjanjian lain. Dalam hal ini, ia mengatakan bahwa OTSUS JILIT I tidak berlaku maka tidak peluh ada OTSUS JILIT II lagi. Namun di sisi lain ia menuntut adanya sebuah perjanjian lain yang harus diberikan oleh Pemerintah pusat.

Aksi penolakan ini juga disampaikan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua dan Papua Barat. Salah satu pointnya berdasarkan hasil pleno adalah agar diadakannya dialog United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) dan Jakarta dalam menyelesaikan semua pelanggaran dan ketidakadilan yang terjadi di Papua dan Papua Barat (sebagaimana dilangsir oleh media online SuaraPapua.Com). Dalam hal ini, ULMWP pun menolak dilaksanakannya OTSUS JILIT II melalui direktur eksekutif ULMWP, Markus Haluk (sebagaimana dilangsir dalam JUBI.COM). Ia mengatakan “belajar dari pengalaman masyarakat Papua sekarang mengambil sikap tegas stop tipu kami dengan gula-gula Otsus dari negara kolonial Indonesia yang telah membohongi masyarakat Papua.” Demikian juga jubir komite aksi ULMWP, Ice Murib yang dengan tegas menolak OTSUS Jilit II.

Ice Murib mengatakan “rakyat Papua telah bersepakat menolak pemberlakuan Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Jilit II dan meminta pemerintah segera menggelar Referendum bagi West Papua. Itu solusinya.” (Seperti dilangsir Jubi.com/9/7/2020)
Ice murib pun bersuara mewakili perempuan Papua maka dengan tegas ia mengatakan “Perempuan Papua menolak OTSUS karena hampir sebagian besar Papua sudah menyatakan bahwa OTSUS GAGAL dan tidak mebawa keuntungan.” Dengan alasan yang sama, wakil ketua solidaritas perempuan Papua, Naci Jacguelin Hamadi pun menyambungnnya: “sehingga OTSUS Papua dikembalikan ke Jakarta dan pemerintah pusat melontarkan dana sama provinsi lain di Indonesia”.
Demikian juga hingga kini sebanyak 21 organisasi pun menyampaikan petisi penolakan OTSUS JILIT II (sebagaimana dilangsir oleh Suara Papua.Com). Selain itu, pemuda dan mahasiswa Yahukimo, pemuda dan pelajar mahasiswa Mepago serta hampir semua element masyarakat Asli Papua menolak adanya adanya OTSUS JILIT II.

Dalam situasi ini, Gereja pun bersuara menggemakan suara kenabiannya, seperti Dewan Gereja Papua (Pers realise pada 5 Juli 2020). Mereka mengatakan “Tuhan OTSUS dan pembangunan Indonesia di Papua sudah mati.” Hal yang sama diikuti oleh 57 imam Orang Asli Papua dari lima Keuskupan se-regio Papua yang menyimpulkan berbagai penolakan itu: “Kesimpulannya, bagi orang asli Papua OTSUS adalah masakan dari 20 tahun yang lalu dan itu telah basi bagi rakyat Papua. Jadi jika masih dilanjutkan dan diberi makan ke rakyat, maka itu adalah RACUN”. (seperti dilangsir oleh Jelatanews.com). Atas pernyataan dalam jumpa pers yang disampaikan oleh ke-57 Pastor OAP ini didukung juga oleh tokoh muda awam katolik, Fransiskus Xaverius Magai. Dalam hal ini, pemuda yang bekerja juga sebagai aktivis kemanusiaan ini mengakui: “kami sangat mendukung pernyataan para imam katolik [orang Asli] Papua ini.” (sebagaimana dimuat dalam Wagadei.com/24/07/2020).

Untuk mendasari penolakan ini Natalis Pigai memberikan data yang jelas dan akurat akan gagalnya OTSUS. Dalam media online Oborkeadilan.com/25/07/2020, mantan ketua komisi HAM Nasional ini menunjukkan dengan jelas bahwa: indeks pembangunan dan partisipasi pendidikan terendah; penduduk buta huruf, jumlah kematian bayi dan ibu terbanyak serta orang miskin semakin banyak; jumlah orang asli Papua rendah disbanding orang pendatang akibat melambungnya transmigrasi, dll. Semuanya ini memberikan data yang jelas dan akurat sehingga BENAR bahwa: “PEMERINTAH TIDAK BISA BOHONG LAGI, INI DATA RESMI BAHWA OTSUS GAGAL”.

Solusi

Situasi dan kondisi atas tanah Papua yang telah dipaparkan oleh penulis dengan pendekatan materialisme kapitalisme tubuh yang liberal dan yang sangat ekstrim ini, dilihat dan dipandang berdasarkan kritisisme Emanuel Levinas tentang “aku” dan “aku yang lain”, sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas bahwa dengan adanya OTSUS JILIT II akan menjadi makanan yang ber-RACUN dan PENYAKIT yang mematikan masyarakat asli Papua bahkan memusnahkan ras Melanesia di tanah Papua.

Maka itu, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe tentang membuat perjanjian baru, saya mencoba memberikan penafsiran berupa tiga solusi berikut ini:

Pertama, Pemerintah pusat membuka ruang dialog antara ULMWP dan Jakarta yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral. Kalau di dalam Negeria dalah Jaringan Damai Papua (JDP). JDP menjadi penengah dialog antara ULMWP dan Jakarta. Dalam dialog yang diadakan, keduanya harus tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan ole JDP.

Kedua, ketika diberlakukan OTSUS selama 20 tahun lebih telah terjadi banyak pelanggaran HAM oleh negara. Dan karena masalah HAM di Papua tidak hanya menjadi masalah Nasional tetapi juga masalah Internasional, maka pemerintah pusat musti berpikir bijak. Maka saya beri solusi kedua agar Pemerintah Pusat membuka ruang dialog antara ULMWP dan Jakarta yang dimediasi oleh Negara yang netral di dunia Internasional. Atau negara-negara netral yang diambil dari setiap kawasan di dunia Internasional. Di sini pun ULMWP dan Jakarta tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh negara (negara-negara) yang mediasi dialog.

Ketiga, Pemerintah Pusat memberikan solusi dengan referendum bagi West Papua agar seluruh Orang Asli Papua (OAP) menentukan masa depannya. Dengan begitu orang asli Papua akan bangkit dan merasa Negara Indonesia menghargai mereka. Pilihannya, entah merdeka atau tidak selanjutkan Negara Idonesia dan masyarakatnya adalah saudara dan sahabat, yang pada masing-masing pribadi manusia adalah subjek dan makluk yang bebas/otonom. Sehingga selanjutnya dapat terjalin relasi yang baik dengan menyatakan bahwa “engkau adalah aku yang lain”.

Keempat, kalau ketiganya tidak bisa maka terpaksa mencari solusi lain. Solusi yang saya sebut mungkin hanya IBLIS yang tahu. Dengan kata lain selagi masih belum terlaksananya salah satu dari ketiga solusi di atas, Orang asli Papua akan tiada, ras Melanesia di Papua akan punah. Apabila “aku” adalah negara dan “aku yang lain” adalah rakyat asli Papua maka “aku” memusnahkan dan meniadakan “aku yang lain”. Tidakkah “aku” merasa sakit, derita, sedih berduka karena kehilangan aku yang lain? Sebab “aku” dan “aku yang lain” harus hidup saling berdampingan, mendukung, melengkapi, dan saling menghormati serta menghargai sebagai manusia yang adala subjek dan manusia yang bebas/otonom. Aku termenung!!! Sampai kapankah RACUN MAUT dan PENYAKIT KEMATIAN ini akan berakhir?

Disadur dari berbagai sumber

Penulis adalah mahasiswa pasca sarjana STFT “Fajar Timur” Abepura, Jayapura, Papua.

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *