Negara Indonesia dikenal dengan sebuah moto atau semboyan yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda pancasila “Bhineka Tunggal Ika” Berbeda-beda tetapi tetap satu” artinya bineka ragam bahasa budaya, ras dan adat-istiadat yang menyatu dalam satu semboyan tersebut. Semboyan atau moto itu dibuat dan dihadirkan sebagai pemersatu pandangan hidup masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk menjaga dinamika di dalam masyarakat. Kita bisa mengenal sebagai suatu kumpulan dari konsep bersistem yang dijadikan asas atau dasar pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup manusia. Penulis akan mencoba melihat idealnya dan sekaligus melihat realita sosial yang terjadi berdasarakan semboyan Negara Indonesia. Yang menjadi titik perhatihan berdasarkan melihat realitas yang terjadi saat ini ialah yang termuat dalam sila ke dua dan dan ke lima.

Idealnya sebagaimana termuat dalam pancasila bahwa sila kedua berbunyi, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Artinya sila kedua ini menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kewajiban manusia, yang membutuhkan kepekaan terhadap situasi lingkungan sekitar dengan menerapkan sikap empati yang tinggi. Sedangkan sila yang ke lima, termuat “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Artinya kita sebagai warga negara dituntut untuk mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong, karena hal ini adalah ciri khas dari warga negara Indonesia.

Dengan melihat realitas sosial yang terjadi di Papua sangat jahu berbeda antara harapan dan kenyataan. karena orang Papua pada umumnya sungguh-sungguh hidup dalam suasana penderitaan dan penjajahan, baik secara psikologis, politis, ekonomis, pendidikan, kesehatan, idiologis, keagamaan maupun adat-istiadat. Orang Papua saat ini sedang berada dalam suasana “antara harapan masa depan yang cerah” dan “kesusahan masa depan akan kehancuran identitas dan martabatnya” sebagai manusia. Banyak ibu-ibu Papua yang saat ini menangis karena anak-anak mereka terjun ke dalam dunia kehancuran. Hati ibu-ibu (para perempuan) Papua saat ini sedang dilanda “kecemasan” karena kehilangan anak-anaknya, kepunahan generasi dan jati dirinya, serta kehancuran rahim bumi (alam) Cendrawasih yang indah ini.

Tanah Papua saat ini mengalamai beragam konfilik, baik secara horizontal maupun vertikal yang mengancam seluruh eksistensi keberadaan orang Papua di Tanah Leluhur mereka sendiri. Dengan terciptanya beragama konfilik seperti kerusuhan dimana-mana, pertikaian, pembunuhan, pemerkosaan tak hentih-hentinya oleh berbagai oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi dalang bagi suburnya muncul beragam konfilik di tanah Papua ini.Semua bentuk kejahatan yang dialami duluh, sekarang dan mungkin akan terjadi di bumi cenderawasi ini. maka semua kalangan masyarakat baik para mahasiswa di seluruh papua dan diluar Papua, masyarakat, LSM, JDP, Petisi, tokoh-tokoh adat, masyarakat, dan semua dengan caranya tersendiri menyuarakan ketidakadilan yang terjadi terhadap para aktivis, masyarakat dan semua orang asli Papua yang ada di tanah leluhurnya maupun di luar wilaya Papua.

Fransiskan Papua menerbitkan buku berjudul “Papua Diambang Kehancuran-Beragam peristiwa dan fakta hak asasi manusia di Papua 2016”. Peristiwa yang dimaksudkan adalah peristiwaa kekerasan, penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil di Papua. Pengakuan hukum amat lemah, khusunya yang berkaian dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Impunitas para pelaku pelanggaran HAM masih tebal sekali, lebih-lebih bila anggota aparatlah yang terlibat.
Gereja hidup di tengah-tengah kenyataan sosial politik itu, yang membentuk dan mengendalaikan kehidupan masyarakat di Papua. Bagaimana Gereja menanggapi situasi-siuasi politik tersebut? Apa yang dikaakan oleh gereja kepada rakyat yang mengalami penderitaan, yang merasa haknya dirampas, yang martabatnya diinjak, yang mengalami perlakuan politik yang tidak adil dan kepada mereka yang menimbulkan penderitaan tersebut? Apakah yang harus dijalankan gereja untuk memupuk kehidupan, kesatuan, dan damai diantara para penduduk manusia di Papua dan khusunya di tanah Aplim-Apom. Gereja lokal Papua tidak diam melihat situasi sosial politik ini terjadi, untuk itu gereja berusaha menanggapi situasi tersebut. Hal yang mendorong Gereja lokal untuk menanggapi situasi tersebut adalah kesadaran gereja akan semangat kenabian.

Gereja juga ikut prihatin atas situasi multikultural yang kadang justru menelorkan situasi konfilik berkepanjangan, sehingga dalam salah satu pernyataan gereja menegaskan:“kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan para murid kristus juga”( Gaudium et Spes art.1). (Gereja dan situasi Sosial, Suara Fajar Timu 1999:23-24) inilah permujudan dari pemahaman bahwa gereja adalah bagian dari dunia. Konsekuensi dari penegasan ini adalah perlu adanya perubahan, baik itu cara hidup, berpikir, cara berpastoral dan cara berelasi dengan sesama, dengan umat alam semesta dan lingkungan sekitarnya. Serta menciptakan kehidupan yang harmonis.

Ungkapan diatas ini juga dimengerti sebagai ungkapan keterbukan gereja teradap dunia, khusunya yang menderita bahkan sampai pada persaan senasib dengan mereka. Maka, ini merupakan keterbukaan yang bersifat “ad extra” ( keluar), kepada pihak lain, dalam hal ini dunia dan masyarakat tempat gereja berada. ( Mgr. A.M. Sutrisnaatmaka, MSF.Komunikasi dialog iman dan budaya. 2012:33-37)
Untuk menwujudkan keterlibatan gereja dalam mengusahakan kedamaian dan kerukunan hidup bersama dengan siapa saja dari kelompok agama manapun budaya mana saja Gereja juga menegaskan penghargaannya terhadap apa yang benar dan suci dalam agama dan budaya lain.

Dalam tugasnya mengembangkan kesatuan dan cintakasih antara manusia, bahkan antar agama, suku dan budaya masing-masng. Gereja mendorong para anggotanya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, memulai dialog dan kerja sama dengan dengan para penganut agama lain mengakui, memelihara, dan mengembangkan arta kekayaan rohani dan moral serta niali-nilai sosial-budaya yang terdapat dalam diri siapa pun juaga (bdk.NA 1 dan 2). (NA artinya Nostra Aetate yang berarti masa kita, berisi pernyataan tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan kristen). Ajaran gereja seperti diatas bukan muncul begitu saja tetapi sudah ada dasar-dasar kitab suci yang melatar belakanginya. Ada beberapa kitab yang dikutib sebagai dasar yang berbicara tentang pentingnya persatauan dan kesatuan dan hidup harmonis.

Gereja sering mengangkat option for the poor adalah hal yang penting sebab itu diteladankan oleh Yesus sendiri. Dan tugas seperti ini harus dijalankan dengan jalan cinta kasih, yakni cinta yang tanpa batas. Dengan melihat situasi sosial yang terjadi di tanah Papua. Gereja bersuara berdasarkan suara kenabiannya, karena masalah yang diadapi saat ini adalah masalah kemanusiaan.

Didorong dengan semangat diatas maka para imam pribumi se-regio Papua mengambil suatu inisiatif untuk mengangkat hak asasi mamusia papua, yang mana tidak dihargai oleh sesama manusia. Dalam melaukukan jumpa pres, para pastor pribumi bersatu menyuarakan soal ketidakadilan yang kini bertumbuh subur di bumi cenderawasi ini.

Imam pribumi mengatakan “Kami melihat, ada beberapa masalah mendasar yang sedang terjadi di Tanah Papua, terhadap Orang Asli Papua (OAP). Pembunuhan di luar Proses hukum, penangkapan sewenang-wenang serta kejahatan dibawa hukum Internasional yang melanggar hak Orang Papua atau hak Orang Asli Papua. Situasi kebebasan Papua dalam hal menyatakan Pendapat, berkumpul atau berorasi tidak ada ruang lagi.

Hak peradilan terhadap tahanan politik. Terkait kebebasan Pers, pemblokiran internet di Papua serta kriminalisasi aktivis Papua maupun yang bukan berasal dari Papua. “Yang bukan Orang Papua misalnya Veronika Koman dan juga Dhandy Dwill Laksono”. Kondisi pengungsi di Nduga, Papua yang belum tertangani dengan baik.
Kami, Para Pastor Katolik Asli Papua diseluruh Tanah Papua, mulai dari Sorong sampai Merauke. Selama ini, kami selalu melihat, mendengar dan mengikuti sejumlah masalah. Namun, kali ini kami harus bersuara, Kami melihat, adanya pandangan yang lama telah dibangun oleh Pemerintah Indonesia, kepada warganya, sehingga, Orang Indonesia (tidak semua) memiliki pandangan bahwa Orang Asli Papua: miskin, bodoh, terbelakang, belum maju, dan sejenisnya.

Kami mendengar, hampir setiap hari, ada Orang Indonesia (tidak semua) yang dalam dirinya, selalu merasa superior dan hal itu telah dan akan terus ditanamkan, dipelihara, dipupuk, diterima dan dibakukan sebagai sebuah kebenaran, akibatnya lahirlah apa yang disebut ideologi rasisme. Bila pandangan itu diterima sebagai Ideologi, maka dalam diri orang Indonesia (tidak semua), sampai kapan dan di manapun, dalam dunia kerja Pemerintahan maupun swasta, orang asli Papua (OAP) tidak akan diperhitungkan nilainya sebagai manusia.
Kami menolak dengan tegas, semua kata, sikap perlakuan yang diskriminatif terhadap orang Asli Papua di tanah leluhurnya atau di wilaya lain di Indonesia ini.

Kami menolak dengan tegas, cara-cara menegakan hukum (JPU), yang tidak adil, yang kesannya berat sebelah kepada semua terdakwa (entah orang asli Papua atau Non Papua) diwilayah Pemerintahan Republik Indonesia. Contohnya: Pelaku rasis divonis hanya 5 bulan penjara, sedangkan mereka yang menjadi korban rasis diputuskan 5 tahun penjara dan 17 tahun penjara. maka, kami minta dengan hormat kepada hakim dan demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia agar memberikan hukuman yang setimpal setimpal dengan pelaku rasis, tuan Buktar Tabuni CS. Kami yang ada di tanah Papua, Tidak bodoh. Orang Asli Papua sudah banyak yang berpendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami juga sudah tereduksi. Hari ini, Orang Asli Papua bukan seperti orang tua kami tempo dulu.

Maka, kami mohon kepada pemerintah dan penegak hukum untuk singkirkan atau perasaan yang menganggap remeh setiap orang asli Papua yang membela para aktivis yang menyuarahkan kebenaran diatas tanah Papua. kami meminta kepada pemerintah Indonesia, agar konfilik di tanah Papua dapat diselesaikan dan Orang Asli Papua hidup dami sejahtera di atas tanah Papua leluhurnya, seperti suku bangsa lain di Indonesia dan dunia”. Dalam hal ini, mau mengungkapkan kepada pemerintah, penegak hukum dan dunia bahwa di tanah papua bergabung bersama mereka (Indonesia) dari sejak itu mengalami suatu ketidakadilan, mereka orang asli Papua hidup dalam ketidak kebebasan, hidup dalam derita. Di tanah leluhurnya.

Dalam surat gembala yang pada 29 Mei yang baru lalu dikeluarkan sebagai pernyataan pres oleh pimpinan tiga gereja di Papua, yaitu GIDI, BAPTIS dan KINGMI yang tergabung dalam “Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja Papua”. Pimpinan Ketiga gereja ini menyampaikan kepada jemat bahwa-mengingat banyak peristiwa kekerasan, penangkapan, penyiksaan dan membunuh terhadap masyarakat di sipil di Papua. (Berita Keuskupan Jayapura nomor 175. 2017:27) Papua pada umunya mengalami ketidakadilan tidak menghargai, menghormati Hak asasi manusia sebagai segambar dan secitra dengan Tuhan. Semua manusia Papua diperlakukan secara tidak adil. Dengan tindakan seperti ini membangkitkan atau menghidupkan trauma masa lampau pada masyarakat, dan banyak orang asli Papua yang mengalami gannguan psikologis, Melihat rentetan peristwia konflik yang tak kunjung usai ini maka sebagian besar orang Papua berpendapat bahwa tidak ada masa depan bagi bangsa papua dalam sistemnya Indonesia.

Usaha yang kiranya baik dalam kehidupan bersama adalah mengembangkan adanya kerja sama antaranggota, saling membantu, saling mendukung, tetapi dalam keanekaragaman. Dalam kerja sama itu diperluhkan sikap saling melayani, memperhatikan, meneguhkan, dan saling menghargai antara satu dengan yang lain.
Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras dan adat istiadat (RAS). Sebab dengan menghargai perbedaan tersebut, kita wajib untuk saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kita Selalu menjaga adab atau kesopananan, budi pekerti di berbagai kondisi dan situasi.

Tidak melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara sekalipun berbeda tingkat pendidikan, kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Adanya sila ini diharapkan bisa mewujudkan kondisi yang berkeadilan, yang merupakan mimpi semua orang. Berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Bersikap adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan dengan siapapun kita berhubungan. Berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dalam membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Duduk dan membangun dialog antara kedua belah pihak adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah tanpa merugikan satu dengan yang lain.

Penulis adalah mahasiswa STFT “Fajar Timur” dan Anggota Aplim Apom Research Group (AARG)

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *