(Foto:ist-doc/jubi)

Oleh:Amoye Pekei

Latar Belakang

Dulu sebelum ada pemerintah dan Gereja datang di Papua, orang tua kita hanya berkebun tetapi bisa hidup. Setelah misionaris datang kita diajar tetap berkebun dan masyarakat kita hidup, tetapi sekarang suda jauh beda orang asli papua ( OAP) orientasi menjadi aparatur negeri negara (ASN) masi tinggi. Hal ini menjebabkan kerja – kerja petani lambat laun mulai berkurang.

Kita telah mengetahui apa yang dibutuhkan setiao orang sala satunya adalah kebutuhan makan. Makanan bahan dasarnya pasti disediakan oleh para petani kita di kampung – kampung. Ini berarti menjadi petani harus bisa memberikan harapan lebih dari ASN. Semua orang akan mencari dan membeli makanan dari hasil usaha para petani apakah itu di kebun, di laut sebagai nelayan atau juga menokok sagu. Mindset seperti ini harus dibagun pemerintah untuk memotivasi masyarakat agar tidak bergantung.

Sejak pemerintah mulai ada belum banyak mengajar rakyat untuk mandiri dan dapat mengelolah potensi daerahnya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Saat itulah awal dimana pemerintah telah mengantungkan harapan masyarakat kepada pemerintah. Ketergantungan rakyat saat ini kepada pemerintah suda sangat tinggi dan telah menjadi akar masalah. Akibat tergantung maka, banyak pengangguran, banyak orang – orang miskin tidak mau mengembangkan pengetahuan untuk maksimal kelola potensi alam mereka.

Negara Ala Kapitalis dan Kapitalisme

Di dunia ini ada dua pihak yang berkuasa pertama adalah para kelompok kapitalis dan negara kapitalis. Negara Kapitalis akan menggunakan sistemnya untuk “menjajah” rakyatnya selalu dibawa kepentingan negara. Berikutnya adalah para pengusaha yang menguasai putaran uang dan pasar yang turut mempengaruhi kebijakan karena para kapitalis menjadi pemilik modal ( Investor) . Semua harga – harga barang ditentukan oleh pasar yang menguasai pasar pasti para kapitalis. Sehingga, bumi air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan para kapitalis. Jika tanah kita dikuasai maka, yang ada dalam tanah seperyi hutan, air, tambang dan manusia yang suaranya ada dibawa kekuasaan para kapitalis. Tata ruang suatu wilayah suda siklem oleh para penguasa.

Banyak sumber daya dikuasai sehingga masyarakat kecil dibawa pihak penguasa. Kondisi ini menunjukan tidak akan ada peluang bagi masyarakat yang menggantungkan kepada pihak penguasa tanpa masyarakat itu bergerak meninggalkan keadaan nyaman terhadap pemerintah yang kapitalis. Indikatornya misalnya Banyak masyarakat kita tidak berdaya diatas kekayaan alam yang melimpah. Banyak lahan lahan terlantar disekitar kita. Banyak tenaga – tenaga atau sumber daya terlantar di potensi alam yang melimpah. Banyak elemen – elemen masyarakat tergantung kepada pihak penguasa. Kita belum sadar dunia sedang digiring untuk menguntungkan pihak – pihak penguasa tanpa melihat keuntungan yang masyarakat peroleh untuk keberlangsungan hidup kita sekarang dan masa depan anak cucu kita.

Idealnya suatu kelak tanpa dukungan para penguasa penyandang dana kita bisa mandiri. Jangankan masyarakat yang “tergantung” ada banyak daerah – daerah kabupaten kota yang tidak mandiri mengembangkan potensi daerahnya untuk pendapatan sehingga mengandalkan dukungan pemerintah Pusat, tanpa pemerintah pusat daerah itu bisa bangkrut. Poin penting adalah kemandirian daerah agar bebas dari ketergantungan negara dan peluang kemandirian masyarakatnya terbuka lebar.

Otonomisasi dan Pengembangan SDM Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Otonomisasi daerah merupakan upaya untuk memperpendek jarak antara masyarakat dan sumber daya. Atau memberikan kewenangan wilayah – wilayah untuk mandiri mengatur daerahnya dengan baik dengan konsep pemberdayaan masyarakat sesuai potenai lokal ( local wisdom). Apakah pemerintah daerah telah mengembangkan konsep ini? Sala satu hal yang perlu dikenangkan adalah mengembangkan tata ruang wilayah berdasarkan potensi unggulan daerah. Sehingga semua sumber daya digalakan untuk mengembangkan potensi itu untuk kesejahteraan rakyatnya.

Sala satu aspek yang penting adalah sumber daya manusianya. Sistem pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) wilayah itu harus diatur sedemikian rupa dalam kebijakan pemerintah daerah mulai dari aparaturnya dan masyarakatnya. Pertama : Pengaturan aparaturnya dengan tujuan mereka dapat mengelolah pelayanan dengan baik akan masyarakat dapat mengembangkan potensinya. Tugas – tugas aparat yang dibagi adalah sala satu cara selain memberikan ruang pengembangan pelatihan aparatur untuk dapat bekerja maksimal dengan tupoksinya. Prinsipnya aparaturnya hanya sebagai fasilitator. Kedua : Mengatur SDM masyarakat khususnyan pada usia – usia produktif bisa menjadi tulang punggung kesejahteraan keluarga dan masyarakatnya karena jaminannya mereka tidak menjadi tenaga kerja terlantar atau menganggur.

Dengan tersedianya SDM yang berkualitas akam menjadi sumber daya utama penggerak teknologi. Karena SDM adalah komplikasi pengetahuan dan teknologi. Sala satu cara Jepang bangkit dari keterpurukanya akibat perang dunia II adalah dengan cara mengadopsi sistem pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dari Eropa dan dikembangkan dengan cara lokal atau di bawa kekuasaan kekaisaran Jepang. Karena mereka percaya bangsa Eropa menguasai IPTEK sehingga banyak negara Eropa berkuasa dan menjahja negara negara di Asia waktu itu. Dampaknya saat ini Jepang adalah sala satu negara Asia yang berkembang dalam IPTEK.

Strateginya di daerah adalah memberikan ruang pengembangan SDM di setiap sektor ada mesin mengolah SDM diserap sektor baik itu sektor pendidikan untuk jangka panjang di pada setiap tingkatan. Sektor pertanian ada sistem kerja praktik pelatihan masyarakat dengan output kerja yang baik dan dapat diawasi. Selain itu SDM potensial yang ada bisa diberdayakan dengan cara yang sama dan digunakan, ada masyarakat yang potensi menjadi kader kesehatan latih dan kontrak mereka menjadi kader kader kesehatan di kampung yang mampu memberdayakan masyarakat dan menjadi jembatan puskesmas dengan masyarakat. Demikian juga sektor lainya.

Jika sistem ini suda dibagun, maka imbasnya adalah anggaran. Akan adanya keberpihakan anggaran untuk sistem pengembangan SDM aparatur dan masyarakat. Konsep inilah yang sering digunakan dalam konsep pengembangan masyarakat. Masyarakat disadarkan, diberdayakan dan diberikan kapasitas mengelolah dirinya. Jika pengembangan SDM diperhatikan baik itu melalui sistem formal dan non formal, maka masyarakat dan pemerintah akan masuk di babak pemerintahan baru dan loncatan peradaban baru masyarakat yang bergeser dari pola hidup konsumtif menjadi produktif.

Fenomenal Pemberitaan CPNS Daerah

Pesan penting dari uraian yang panjang lebar diatas merupakan kosep untuk mengajak kita untuk merespon gejolak CPNS di daerah yang belakangan telah menjadi tren dalam pemberitaan media. Sarmi memalang jalan, Peng Arfak bakar kantor BKD, Jayapura aksi protes, Boven Digul demo, belakangan lanny Jaya protes hasil, Wondama mengembalikan hasil CPNS. Pemberitaan – pemberitaan ini lagi ramai dan fenomenal. Selain kerusuhan ada juga hal yang dibanggakan dan menjadi viral akibat ada suatu daerah penerimaan untuk orang asli Papua 100 %. Terlepas dari benar atau dimanipulasi angka persentasenya. Pemberitaan seperti ini menjadi laris manis di pasaran media dan gaungnya sangat kuat.

Apa yang sebenarnya dibanggakan dan diuntungkan dari pemberitaan – pemberitaan ini ? Jika hanya memberitakan fenomena harapan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah melalui perekrutan CPNS. Tidak perlu dibesarkan karena ASN hanya sebagai alat pemerintah Pusat karena dibiayai pemerintah Pusat. Dilain sisi kondisi gejolak ini menunjukan ada gab antara harapan dan kenyataan. Keingin masyarakat yang kuat menjadi ASN harus diperhadapkan dengan kondisi tidak lulus dan akhirnya bentrok. Inilah sala satu puncak dari ketergantungan, seakan ASN adalah satu satunya jalan untuk merubah kehidupan dan mengangkat status masyarakat.

Seperti yang diuraiakan terdahulu bahwa keinginan masyarakat untuk jadi PNS yang tinggi itu ciri – ciri dari ketergantungan terhadap pemerintah, hal ini harus dikurangi dengan cara membuka peluang lapangan kerja yang lain. Merespon kondisi ini Pemerintah daerah bisa kemas dalam bentuk formula lain dengan cara pakai anggaran daerah kontrak penyuluh pertanian di daerah, kontrak guru kontrak tenaga medis, atau buka peluang lapangan kerja lain. Cara ini akan membantu mengubah hidup para pencaker maka ketergantungan terhadap pemerintah akan berkurang. Selain optimalisasi tenaga lokal, masyarakatpun mulai diberikan kemudahan dalam mengakses modal dan sumber daya lain dalam mengelolah potensi lokal melalui upaya pelatihan pelathan bagi masyarakat. Semua sektor harus berainergi mengembangkan kerangkan pengembangan SDM untuk suatu kemandirian. Lihatlah proses pemberdayaan terjadi dan dampaknya akan beribas kepada masyarakat sekitar. Karena tidak akan ada perubahan jika tidak terjadi transfer pengetahuan dan teknologi di masyarakat. Inilan hakekat dari tujuan otonomisasi itu, dimana sumber daya lokal dapat digunakan untuk mengelolah daerahnya sendiri.

Kesimpulan

Uraian yang cukup panjang ini semuanya akan kembali kepada daerah otonom itu sendiri yaitu di kabupaten. Kabupaten dapat melakukan optimalisasi SDM lokal dalam mengembangkan SDA untuk kemandiriannya. Apakah bersedia memberikan ruang untuk ini ? bisakah ada ruang keterbukaan informasi ? agar transparansi kebijakan ada keberpihakan anggaran dan kebijakan sehingga masyarakat mudah mengakses kebijakan yang memihak kepada rakyat.

Kebijakan bupati soal kuota CPNS OAP adalah hal kecil yang biasa, yang luar biasa itu jika para Bupati mau menyediakan peluang pengembangan SDM aparatur dan masyarakatnya serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat kita diatas potensi alam mereka yang melimpah. Kapan saja bisa dijadikan pendapatan mereka. Inilah hakekat pembangunan yang berkelanjutan.

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *