Oleh : Jefry. Yumai Badii

Mengikuti informasi melalui media akhir-akhir ini, isu referendum dan otonomi jilid ke-2 menjadi sebuah topic yang hangat di perbincangkan oleh masyarakat umum. Sejumlah agenda termasuk referendum dan otonomi jilid ke-2 menjadi pekerjaan rumah(PR) bagi pemerintah pusat dan daerah dipapua yang sedang dimediasi dan bicarakan baik oleh masyarakat umum maupun para elit politik dipapua dan Jakarta untuk mengemukakan solusi
dan menawarkan rekomendasi alternatif bagi bangsa dan rakyat west papua.

Hampir sebagian besar rakyat dan bangsa papua memiliki konsep dan pandangan bahwa referendum dipapua untuk menentukan nasib sendiri (selfdetermination) merupakan solusi alternatif, sementara pemerintah Indonesia/Jakarta menyakini bahwa otonomi jilid ke-2 akan benar-benar
menuntaskan kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan kesejangan sosial yang masih terus meningkat setiap tahunnya selama hampir dua dasar.

Referendum dan otonomi jilid ke-2 merupakan dua agenda actual dan merupakan masalah urgent saat ini dari sejumlah agenda besar yang masih terus dimediasi dan dibicarakan akan proses penyelesaiannya. Keberadaan otonomi dipapua memiliki sejarah yang cukup panjang istilah otonomi bagi orang papua bukanlah hal baru jauh sebelum undang-undang nomor 21 tahun 2001 ada di papua, pemerintah Indonesia pernah berjanji untuk memberlakukan undang-undangan nomor 12 tahun 1969. UU ini berbicara tentang pembentukan provinsi
otonom di Irian Barat dan pembentukan kabupaten-kabupaten otonom di provinsi Irian Barat.

Bangsa dan rakyat papua meyakini Lahirnya undang-undang ini akan memberikan implikasi yang signifikan demi peningkatan kualitas hidup, namun nyatanya tidak membuat kehidupan
orang papua untuk bangkit dari kemelaratan, kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, ketelanjangan, dan keterisolasian hanyalah merupakan angan-angan belaka jauh dari harapan
kehidupan orang papua.

Selama ini orang papua menilai bahwa sejak diberlakukannya undang-undang nomor 21 tahun 2001 hingga sampai dengan sekarang kehidupan orang papua masih terus dan tetap terpuruk tidak jauh berbeda dari kehidupan orang papua sebelum Era otsus, hal ini terlihat
cukup jelas dari seluruh implementasi kebijakan undang-undangan otonomi khusus dipapua yang dianggap tidak menyentuh akar persoalan yang dihadapi oleh rakyat papua secara komprehensif namun rakyat papua menilai hadirnya otsus dipapua merupakan akar dari
seluruh masalah yang ada. Berangkat dari hal ini, data BPS Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 selama Tahun-tahun itu, memperlihatkan bahwa provinsi papua dan papua barat tidak ada perubahan atau peningkatan kualitas taraf hidup diberbagai aspek, baik itu
pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya. Ironinya, kedua provinsi yang
menyumbang ekonomi terbesar bagi Negara ini namun menempatkan pada urutan 1 dan 2 sebagai provinsi termiskinan diindonesia.

Pertengaan setelah berjalannya otonomi khusus (otsus) dipapua, dirasa akan memberikan implikasi yg signifikan bagi kualitas hidup yang baik serta diharapkan dapat memberikan perlindungan hak-hak dasar, perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi
serta perlindungan bagi hak-hak milik tanah, gunug, dan lain sebagainya. Rakyat papua menyadari bahwa otsus hanyalah gula-gula manis yang ditawarkan oleh Jakarta, karenamelihat dengan realita hidup yang dirasakan oleh orang papua selama ini tidak memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan hidup orang papua secara seutuhnya.

Hal ini terbukti dari sejumlah evaluasi otsus yang dilakukan oleh Direktur Jendral otonomi daerah kementirian dalam negeri pada Tahun 2012 menyatakan bahwa,kebijakan otsus dipapua belum dapat dikatakan berhasil. Pernyataan sama pula yang disampaikan oleh Ariz Hazhar
aktivis HAM Indonesia mengatakan bahwa otonomi yang diberikan oleh Jakarta kepada orang papua itu sebetulnya hanya mau menjebak atau mengadu-domba orang papua sendiri.

Hadirnya Undang-undang otonomi khusus (otsus) dipapua, bukan karena kemauan orang papua, bukan pula itikad baik pemerintah Indonesia terhadap orang papua. Bahkan bukan juga karena terakumulasinnya kekecewaan orang papua terhadap pembangunan ditanah
papua sejak papua dianeksasi atau kawin paksa yang pernah terjadi pada Tahun 1969.Tuntutan tentang penentuan nasib sendiri itu oleh karena beberapa alasan yang mendasar dan krusial, yaitu

1. Sejarah: sejak 01 desember 1961-pepera 1969.

2. Pelanggaran hak asasi manusia selama beberapa decade.

3. Masalah diskriminasi selama 4 dekade.

4. Masalah eksploitasi sumber daya alam dan penghancuran lingkungan hidup, gunung, dan hutan
dipapua barat.

5. Perbedaan kebudayaan, ras, etnis dan bahasa. Yoman, 2007:123.Berangkat dari hal tersebut diatas berbagai penelitian sudah dilakukan dalam hal ini LIPI
(lembag ilmu pengetahuan Indonesia) maupun lembaga-lembaga lain yang ada di indonesia untuk mendorong berdialog agar supaya bisa menyelesaikan berbagai kasus yang sudah disebutkan diatas sebelum otsus diberlakukan dipapua.

Namun, dalam hal ini pemerintah
Indonesia meyakini bahwa persoalan papua adalah masalah pembangunan dan kesejatraan dan menganggap enteng, abaikan, tidak perduli, dan apatis serta suka menyederhanakan
masalah papua. Hanya karena hegemoni pemerintah Indonesia, dalam hal ini menganggap papua sebagai bangsa lemah yang gampang dikuasai hanya dengan militer atau kekuatan
Negara.

Selama 4 dekade sebelum papua dijadikan sebagai daerah dengan status otonomi,
sebelum dan sesudah diberlakukannya, papua tidak meminta dan berkampannye tentang otonomi khusus kepada pemerintah Indonesia agar diberlakukan dipapua dan lain sebagainya.Kerinduan dan suara hati orang papua hanyalah sejarah, pelanggaran HAM berat, hingga kasus-kasus besar yang belum pernah terselesai sampai dengan sekarang ini.

Otonomi khusus ditawarkan kepada rakyat papua sebagai menang-menang solusi (win-win solution) tentang masalah status politik papua saat itu. Awalnya rakyat papua tidak begitu tertarik dengan otonomi khusus, karena istilah ini pemerintah Indonesia sudah pernah berjanji bahwa, setelah bergulirnya pepera 1969, tanah papua sudah dijadikan sebagai tanah dengan daerah otonomi oleh pemerintah Indonesia dengan udang-undang nomor 12 tahun 1969.

Menyoroti isu hangat yang sedang berkembangan diTubuh masyarakat papua tentang otonomi berakhir referendum dipapua, Menangkap isu ini pemerintah Indonesia dengan cepat sedang mempersiapkan langkah-langkah, peraturan dan regulasi yang dirasa akan berpihak kepada rakyat dan bangsa papua untuk memperpanjang otonomi khusus dipapua. Hal ini menjadi sorotan publik oleh masyarakat luas baik itu melalui media massa maupun kampanye. Dipapua isu tentang perpanjangan otsus julid II ditahun 2021 secara spontan masyarakat papua telah dan sedang menolak secara mentah-mentah dengan demonstrasi
diberbagai kabupatena kota di tanah papua. Melihat hal ini masyarakat papua menganggap perpanjangan otsus itu sama halnya dengan upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk mengadu-domba orang papua serta memperpanjang pelanggaran HAM berat yang hingga saat ini belum diselesaikan.

Referensi :
Dumma Socrates sofian yoman 2007 ;pemusnahan Etnis Melanesia. OPM, Cetakan I 2010

Penulis adalah Mahasiswa di kampus STISIPOL silas papare jayapura

Editor :Silas

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *