Polemik Kepala Daerah wajib OAP, Gobai: Masyarakat pertahankan hak politiknya

Jayapura, Suara Mee- Sekretaris II Dewan Adat Papua versi Kongres Masyarakat Adat Papua III di Biak, Jhon Nr. Gobai mengatakan aksi menolak bakal calon bupati dan wakil bupati non-orang asli Papua (OAP) oleh masyarakat adat Anim Ha di Kabupaten Merauke, bukan karena diskriminasi.

Ia mengatakan, penolakan yang muncul dalam beberapa pekan terakhir, melalui aksi unjuk rasa damai, sebagai upaya masyarakat adat Merauke mempertahankan hak Politiknya.

“Kita [orang asli Papua] tidak anti saudara non-Papua. Kita tetap saudara, tapi posisi kepala [daerah] berikanlah ke kami. Seperti selama ini pastilah kita berbagi posisi dalam pemerintahan. Saudara kami non-Papua pasti akan kebagian posisi strategis di pemerintahan dan swasta,” kata John Gobai melalui panggilan teleponnya, Senin (31/8/2020).

Menurutnya, gerakan masyarakat asli Papua mempertahankan hak politiknya telah dimulai dari wilayah Selatan. Untuk itu, daerah lain yang berkeinginan sama dapat melakukan hal serupa dengan cara masing-masing selama tidak melanggar hukum.

Akan tetapi ia mengakui, aspirasi calon bupati-wali kota dan wakil bupati-wakil wali kota mesti orang asli Papua hingga kini belum memiliki kekuatan hukum. Undang-Undang Otonomi Khusus atau UU Otsus Papua hanya mewajibkan orang asli Papua diusung sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

Pasal 28 ayat (3) UU Otsus Papua yang menyatakan “Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua” dinilai tidak memberikan penegasan yang kuat.

“Saya yang awam hukum ini berpendapat, diperlukan tindakan diskresi sesuai Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang admistrasi pemerintahan oleh Presiden,” ujarnya.

Menurutnya, para pemangku kepentingan di Papua mesti meminta Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu.

Perppu itu mengatur tentang calon bupati-wali kota dan calon wakil bupati-wali kota harus orang asli Papua, sebagai jawaban aspirasi tuntutan hak politik masyarakat asli papua.

situs
suarameepago
suaramee

Sebelumnya, ratusan pemuda dan mahasiswa dari Wilayah Adat Anim-Ha berunjuk rasa di Kantor Majelis Rakyat Papua atau MRP di Kota Jayapura, Kamis (27/8/2020). Mereka menyatakan menolak warga non-Papua dicalonkan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Merauke.

Anggota MRP utusan Wilayah Adat Anim-Ha, Albert Gebze Moiwend mengatakan aspirasi itu merupakan akumulasi pergumulan masyarakat atas penggusuran hak-hak mereka.

Suku-suku [dari bagian] selatan [Papua] ibarat air tenang. Orang pikir tenang, tidak bisa buat suatu lebih. [Jika] hak-hak mereka terampas habis, bisa mengakibatkan pemberontakan lebih dasyat,” kata Moiwend.

Moiwendend menyatakan protes masyarakat asli Papua itu bisa berkembang menjadi konflik baru. Ia berharap semua pihak mempertimbangkan secara serius aspirasi para pengunjuk rasa yang mendatangi kantor MRP itu.

Katanya, ia bersama para anggota MRP dari Wilayah Adat Anim-Ha akan mengawal aspirasi para pengunjuk rasa itu.

Wakil Ketua II MRP, Debora Mote mengatakan unjuk rasa yang memprotes pencalonan orang non Papua dalam Pilkada Serentak 2020 tidak akan terjadi jika Otsus Papua berjalan sebagaimana mestinya.

“Kami sedih dan menangis. Orang asli [Papua] menangis dan masih mengadukan [hal] seperti itu,” kata Mote.

Mote menegaskan aspirasi yang menolak pencalonan orang non Papua itu tidak akan pernah terjadi jika pemerintah dan masyarakat pendatang di Papua memahami UU Otsus Papua.

Mote menyatakan pihaknya akan menggelar rapat gabungan untuk memperjuangkan aspirasi terkait hak orang asli Papua untuk diprioritaskan dalam pencalonan kepala daerah di Papua.

“Hari ini kami rapat gabungan, membentuk tim untuk menindaklanjuti aspirasi itu,” kata Mote.

Reporter: Admin

Sumber: jubi.co.id

Print Friendly, PDF & Email

admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lapago

Berita Polhukam

Panglima TPNPB Pimpin Upacara Peringatan HUT Embrio West Papua Ke-60 Tahun

Jayapura, Suara Mee – Dalam rangka memperingati HUT ke-60 lahirnya embrio bangsa West Papua, panglima tertinggi TPNPB Sorong-Samarai, Gen. Demianus Magay Yogi Rimba Ribut memimpin upacara serentak yang berlangsung di Dokoge, Paniai, Rabu, (1/12/202). Pada perayaan embrio bangsa Papua Barat ini, Yogi mengatakan, “setiap perwakilan dari masing-masing Komando Daerah Pertahanan (Kodap) di West Papua dan […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam

IPPMMAPI Memperingati 60 Tahun Kemerdekaan Papua Barat

Jayapura, Suara Mee – Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Masyarakat Piyayita (IPPMMAPI) Jayapura, Memperingati Kemerdekaan Papua Barat ke 60 Tahun, 1 Desember 2021 di Sekretariat Kota Raja dalam, Rabu, (01/12/2021) Mewakili Badan Pengurus IPPMMAPI Agustinus Yumai mengatakan, “kami mahasiswa Piyaiyita merayakan Embrio West Papua. Dan, Hari ini menjadi hari spesial bagi bangsa West Papua,” katanya. Sejak […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam Tanah Papua

Bintang Kejora Berkibar Di GOR Cenderawasih,6 Orang Masa Aksinya Di Tahan

Jayapura, Suara Mee – Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan bangsa Papua yang ke-60 tahun, enam Orang asli Papua yang tergabung antara Mahasiswa dan pemuda Papua menggelar aksi Long March. Aksi tersebut berlangsung di GOR Cenderawasih Jayapura Kota dan di lanjutkan di Polda Papua, Rabu, (01/12/2021) Hal ini di sampaikan oleh Chris Dogopia kepada wartawan @Suara […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More