Ketua Tim 9 dan Forum Peduli Pembangunan Minta KPU dan Bawaslu Pegunungan Bintang Segera Selidiki Putusan MA Costan Oktemka

Jayapura, Suara Mee – Ketua tim 9 dan forum peduli pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang meminta KPU dan Bawaslu Kabupaten segera selidiki putusan Mahakama Agung (MA) atas perkara khusus hak uji pendapat oleh Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Costan Oktemka pada tahun 2018 lalu.

Ketua Tim 9, Wilem Kipka, mengatakan saudara Oktemka sebelum pihaknya ditetapkan sebagai calon bupati pada 23 September mendatang, harus diperiksa kembali terhadap hasil putusan MA pada dua tahun yang lalu.

“Ia saya selaku ketua tim 9, pengawal aspirasi masyarakat kabupaten Pegunungan Bintang, sudah ketahui banyak kasus-kasus yang pernah diputuskan MA dan putusan tersebut tidak ditindaklanjuti baik oleh pihak berwajib, padahal kasus tersebut berdampak buruk bagi masyarakat Pegunungan Bintang seperti peperangan, pembakaran rumah, perekonomian, dan masalah sosoial lainnya,” kata Wilem saat ditemui Wartawan di kediamannya Perumnas III Waena, 20/09/2020.

Pihaknya menyebutkan putusan Mahakama Agung (MA) perkara khusus hak uji pendapat oleh Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang nomor 01/P/KHS/2018, dan dengan kasus itu maka menurutnya saudara Costan telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

“Sehubungan dengan kondisi masyarakat Pegunungan Bintang yang tidak merasakan dampak pembangunan dan kesejatahteraan selama Costan menjabat Bupati pada masa 4 tahun, sehingga rakyat mencari nafkah hanya dari hasil judi dan togel, hal ini sudah menjadi bukti bahwa sauadara Costan tidak bisa lagi menjabat sebagai bupati. Oleh karena itu KPU dan Bawaslu kabupaten harus lebih bijaksana dalam penetapan para calon bupati Pegunungan Bintang sesuai syarat menjadi calon bupati dan wakil bupati berdasarkan peraturan PKPU No 1 tahun 2020,” tegasnya.

Pria asal asli Pegunungan Bintang ini menekankan kepada KPU dan Bawaslu jika tidak transparansi dalam kinerja maka pihaknya akan kumpulkan masa untuk demonstrasi besar-besaran.

“Intinya kami masyarakat sudah tahu tentang kasus-kasus yang dibuat oleh saudara Costan tentang keteransparan dalam hal penggunaan anggaran bernilai miliaran hingga triliun tetapi tidak pernah terealisasi dalam penggunaannya. Dan hal-hal ini kan sudah termasuk dalam syarat calon bupati dan wakil bupati. Jadi KPU dan Bawaslu kabupaten segera tinjau kembali putusan MA atas tuduhan-tuduhannya,” tegas Wilem.

Sementara itu ketua forum peduli pembangunan kabupaten Pegunungan Bintang, Malfinus Keduman menyebutkan sejumlah indikasi kasus tindak pidana korupsi (tipikor) oleh Bupati Costan, di antaranya:

situs
suarameepago
suaramee

Pertama, kucuran APBD Pegunungan Bintang senilai Rp 1,6 triliun setiap tahun tidak menyentuh aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pegunungan Bintang, perputaran ekonomi menjadi lumpuh total dan maraknya perjudian togel sebagai sumber pendapatan masyarakat. Hal itu karena kebijakan satu pintu oleh Bupati Costan dalam pengelolaan anggaran daerah tanpa berfikir kepentingan bagi masyarakat setempat.

Kedua, kasus korupsi dana pendidikan dasar hingga perguruan tinggi 29,9 miliar pertahun selama menjabat bupati

Ketiga indikasi korupsi APBD Kabupaten Pegunungan Bintang tahun Anggaran 2018 yakni belanja hibah senilai Rp 22,3 miliar dan belanja bantuan sosial senilai Rp 54 miliar lebih (hasil pemeriksaan BPK RI menyatakan temuan).

Keempat, indikasi korupsi APBD Kabupaten Pegunungan Bintang tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 64,4 miliar yang tersebar di 13 OPD. Temuan terbesar ada di Sekretariat Daerah sebesar Rp 32, 3 miliar dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 23,4 miliar, serta sisanya di 11 OPD lingkup Pemkab Pegunungan Bintang.

Kelima, indikasi korupsi pembangunan jaringan listrik PLTM senilai Rp 45 miliar lebih.

Keenam, indikasi korupsi peningkatan jalan Oksibil-Kawor senilai Rp 23,7 miliar

Ketuju, indikasi korupsi anggaran pengadaan BBM untuk kebutuhan listrik (mesin genzet) sebesar Rp 10 miliar lebih setiap tahun dan

Kedelapan, pengalihan proyek jalan Oksibil ke Bovendigoel, penolakan BPJK bupati tahun 2018/2019 oleh DPRD kabupaten melalui sidang paripurna, pemotongan dana Desa APBD, putusan MA, hadirkan TNI POLRI menjadi masyarakat trauma, serta masalah dalam keluarga yang belum selesai.

Selain indikasi di atas, pihaknya menyebutkan pula hasil temuan KOMPAK Indonesia dalam media Indonseisatu.com edisi Selasa (15/9/2020), bahwa perkara tindak pidana korupsi yang sudah dilaporkan ke KPK RI dengan bukti laporan 2017-12-000096 dan 2018-05-000087 diduga kuat diproses kasusnya di KPK RI.

Malfinus, juga meminta Mahkamah Agung (MA) untuk mengeksekusi putusannya dengan nomor: 1/P/KHS/2018 tentang perkara khusus uji pendapat kasus Bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka yang hingga kini masih dipertanyakan rakyat Pegunungan Bintang.

“saya rasa semua perkara diatas sudah dilaporkan ke pihak berwajib kemudian dari pihak MA sudah ada putusannya, maka kami dengan tegas untuk mengatakan KPU dan Bawaslu daerah jangan tetapkan Costan Oktemka sebagai calon bupati Pegunungan Bintang,” tegas Melfinus.

Reporter: Benedict Agapa

Print Friendly, PDF & Email

admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lapago

Berita Polhukam

Panglima TPNPB Pimpin Upacara Peringatan HUT Embrio West Papua Ke-60 Tahun

Jayapura, Suara Mee – Dalam rangka memperingati HUT ke-60 lahirnya embrio bangsa West Papua, panglima tertinggi TPNPB Sorong-Samarai, Gen. Demianus Magay Yogi Rimba Ribut memimpin upacara serentak yang berlangsung di Dokoge, Paniai, Rabu, (1/12/202). Pada perayaan embrio bangsa Papua Barat ini, Yogi mengatakan, “setiap perwakilan dari masing-masing Komando Daerah Pertahanan (Kodap) di West Papua dan […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam

IPPMMAPI Memperingati 60 Tahun Kemerdekaan Papua Barat

Jayapura, Suara Mee – Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Masyarakat Piyayita (IPPMMAPI) Jayapura, Memperingati Kemerdekaan Papua Barat ke 60 Tahun, 1 Desember 2021 di Sekretariat Kota Raja dalam, Rabu, (01/12/2021) Mewakili Badan Pengurus IPPMMAPI Agustinus Yumai mengatakan, “kami mahasiswa Piyaiyita merayakan Embrio West Papua. Dan, Hari ini menjadi hari spesial bagi bangsa West Papua,” katanya. Sejak […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam Tanah Papua

Bintang Kejora Berkibar Di GOR Cenderawasih,6 Orang Masa Aksinya Di Tahan

Jayapura, Suara Mee – Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan bangsa Papua yang ke-60 tahun, enam Orang asli Papua yang tergabung antara Mahasiswa dan pemuda Papua menggelar aksi Long March. Aksi tersebut berlangsung di GOR Cenderawasih Jayapura Kota dan di lanjutkan di Polda Papua, Rabu, (01/12/2021) Hal ini di sampaikan oleh Chris Dogopia kepada wartawan @Suara […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More