Jayapura, Suara Mee – Omnibus Law adalah UU Super Body yang disusupi atau dibajak kepentingan Oligarki (Asosiasi Pengusaha) yang selama ini merasakan investasinya terhambat dengan berbagai aturan dalam regulasi.

Kelompok Oligark ini berada di belakang Presiden Jokowi yang setelah terpilih memperkenalkan Omnibus Law sebagai “penyederhanaan hukum di bidang ekonomi”.

Sayangnya Omnibus Law yang disusun oleh 127 anggota Tim Penyusun (kebanyak pengusaha dan pemerintah daerah dan kementerian terkait) dan sangat bersentuhan dengan kehidupan rakyat ternyata Prosesnya tidak transparan di Eksekutif, Penyusunan sangat tertutup, dan informasi simpang siur, Draft baru dapat diakses pada 12 Februari 2020, awal Februari 2020.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) membuka kanal untuk menghimpun masukan soal RUU CILAKA namun Draft dan NA tidak dipublikasikan, Susunan keanggotaan Satgas Omnibus Law dalam Kemenko Perekonomian 378/2019 isinya gabungan pengusaha (tidak melibatkan masyarakat dan masyarakat sipil) dan Omnibus Law menjadi Ancaman terbuka untuk oposisi yang selama ini mengkritisi kebijakan investasi dan pengelolaan tanah, hutan dan SDA oleh negara dan swasta yang tidak menghormati hak-hak Masyarakat Adat dan merusak atau menghancurkan hutan dan lingkungan hidup.

RUU Cipta Kerja menghapus dan merubah pasal-pasal di 81 UU yang berlaku guna memangkas proses perizinan, mempermudah pengadaan tanah untuk usaha, mempermudah pemamfaatan sumber daya alam, memudahkan proses penanaman modal, merubah sanksi-sanksi berat menjadi lebih ringan kepada pelaku usaha.

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menginventaris ketentuan-ketentuan yang dirubah oleh RUU Cipta Kerja yaitu menganalisa perubahan UU PPLH, UU Perkebunan, UU Kehutanan, dan aturan yang berkaitan dengan penguasaan tanah. Kesimpulannya Omnibus Law akan sangat berdampak kepada kelangsungan masyarakat adat papua dan perlindungan sumber daya alam masyarakat adat papua.

Juru Kampanye Hutan Papua ‘Greenpeace’ Asia Tenggara Indonesia, Nicodemus Wamafma menjelaskan Orang Papua harus menolak Omnilabus law di Papua, karena Karena RUU Cipta kerja menjadi ancaman serius bagi Hutan dan Kehidupan (Masa Depan) Masyarakat Adat di Tanah Papua ,” katanya.

“Disektor perlindungan lingkungan hidup Omnibus Law menghapus pasal-pasal kunci yang mengatur perlindungan lingkungan didalam, menghapus izin lingkungan dan kriteria amdal, mempermudah proses berbagai perizinan, menghilangkan keterlibatan pemerintah melakukan pengawasan dam penjatuhan sanksi bagi pelaku kerusakan lingkungan. Seluruhnya dikendalikan pemerintah pusat yang menjadi pemain inti dalam menentukan proses investasi.

Kata Nicodemus,Omnibus Law menghilangkan partisipatif masyarakat terlibat memutuskan pelaksanaan sebuah proyek, menghilangkan kewajiban usaha dalam pemenuhan standar lingkungan, memberikan keringanan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan perusakan lingkungan yang sebelumnya sanksinya berupa pidana menjadi sanksi administratif, mengurangi hak atas informasi, menghapus kewenangan PTUN membatalkan perizinan, menghapus sanksi pembekuan dan pencabutan izin, menghapus prinsip tanggungjawab mutlak (strict liabilty) kepada pelaku pencemaran, menghilangkan pasal yang melindungi kearifan lokal masyarakat adat,” katanya.

“Jika Omnilabus law di laksanakan di Papua,Kita bisa bayangkan saja, saat ini tanpa RUU Cipta Kerja saja sudah lebih dari 10.591.613 juta lahan telah dikonversikan untuk ijin Perkebunan Sawit 2.951.883ha, ijin HPH 5.879.502ha dan HTI 1.760.229 di luar ijin tambang, yang semuanya menyisahkan konflik terkait hak-hak ulayat masyarakat adat yang tidak mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan luas lahan dan hak yang hilang.

Sementara kehidupan dan kesejahteraan masyarakat adat tidak banyak berubah dari situasi sebelum investasi hadir dalam wilayah adat mereka, bahkan menunjukan situasi yang justru semakin memburuk atau memprihatinkan dari aspek kesejahteraan dan kualitas lingkungan hidup.

Reporter : Bendy Agapa

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *