Jayapura, Suara Mee – Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Deiyai [FKM-KD] Se-Jayapura Dengan Tegas Menolak Pemekaran 10 distrik dan 109 kampung yang di mekarkan pemerintah kabupaten Deiyai, Jumat, (06/11/2020) Berlangsung di Lapangan Futsal Mega Abepura.

Badan pengurus FKM-KD Yulius Takimai Selaku Wakil Ketua Mengatakan, Pemekaran 10 distrik dan 109 kampung di kabupaten Deiyai tidak memenuhi kriteria dan mekanismenya. Masyarakat Papua khusunya Deiyai Jangan terpancing dengan permainan NKRI, karena mereka hadirkan pemekaran untuk menyelipkan intelijen setiap distrik dan kampung, “ujarnya.

Sementara itu, Nikolaus Edowai, Mengatakan, Kami selaku senioritas ikut mendukung penuh menolak pemekaran distrik dan kampung, karena tidak sesuai Syarat yang ada, Dan pembentukan tidak sesuai mekanisme, “katanya.

“Pemda Deiyai harusnya fokus menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terus terjadi, diantaranya, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai,” ujar edowai.

Selain itu, perwakilan mahasiswa Ferdinan Tekege mengatakan, kami sudah mengikuti situasi yang viral di dunia Maya atau Facebook kami tau bahwa mana yang pro dan mana kontrak tetapi intinya Pemekaran tidak ada solusi bagi masyarakat deiyai, “katanya.

“kami menilai juga Sebelumnya 5 distrik saja masyarakat Deiyai di pelosok kampung tidak merasakan kesejahteraan dari kepala distrik dan kepala kampung apalagi ditambah dengan 10 distrik dan 109 kampung masyarakat tidak akan hidup dengan aman, “katanya.

“Apabila pemerintah deiyai tidak menanggapi aspirasi kami akan Konsulidasi dan turun jalan di kabupaten deiyai, ” Pungkasnya.

Di bawah ini adalah beberapa poin pernyataan sikap mahasiswa Deiyai sebagai berikut:

  1. Kami Mahasiswa-mahasiswi Deiyai, dengan tegas menolak pemekaran 10 distrik, 1 Kelurahan dan 109 kampung. Karena, tidak memenuhi syarat dalam daerah otonom baru.
  2. Saat ini jumlah penduduk dan pendapat asli daerah kabupaten Deiyai, tidak memenuhi syarat-syarat untuk mekarkan distrik dan kampung. yang mana telah
    diamanatkan dalam, UU nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa atau kampung dan peraturan pemerintah. nomor 17 tahun 2018, tentang pembentukan distrik.
  3. Kami mahasiswa-mahasiswi menilai dan melihat, bahwa pemekaran distrik dan kampung bukan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kabupaten Deiyai. seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan masalah sosial lainnya.
  4. Kami Mahasiswa-mahasiswi Deiyai, dengan tegas sampaikan kepada segelintir elit politik. untuk tidak mempolitisir, atau jadikan masyarakat Deiyai. sebagai objek ambisi, kekuasaan, dan politik pribadi.

Reporter: Sisko F Pekei

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *