Jayapura, Suara Mee- Kenapa ada maklumat Polda Papua terkait dengan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat tentang Otsus Papua. Kenapa dibatasi jika Lembaga Majelis Rakyat Papua atau MRP itu hanya menjalankan tugasnya sesuai amanah UU Otsus Tahun 2021 (pasal 77) yang bukan rahasia lagi bahwa nasib Otsus ada di tangan rakyat orang asli Papua.

Hal itu dikatakan Angota DPR Papua Laorenzus kadepa dalam keterangan tertulis yang diterima Suara Mee, Sabtu (15/11/2020)

“Di Jakarta beberapa hari yang lalu ribuan masa dari Front Pembela Islam atau FPI menjemput Muhammad Rizieg Shihab Ketua FPI di bandara Sukarno-Hatta kenapa POLRI tidak batasi dan tidak keluarkan maklumat, karena ancaman penyebaran Covid-19 terbesar banyak di Jakarta,” ujar kadepa.

Kami ini wakil rakyat. Kami tidak mungkin tidur terhadap apa yang terjadi di masyarakat kita. Di Papua selalu ada diskriminasi dalam penangan masalah,” katanya.

Ia mengatakan, Mahasiswa mau bicara masalah Otsus dan persoalan rakyat selalu dibubarkan paksa dengan alasan masa pandemi Covid19 dan juga terkait surat ijin aksi selalu dipersoalkan,” ujarnya.

Sedangkan kelompok lain dengan agenda penolakan terhadap UU Omnibus Law, peresmian stadion PON dan kegiatan lain dibebaskan jalan. Semua ini tidak beres. Saya minta keadilan benar” ditegakan tanpa pandang kelompok merah atau putih. Mari segera evaluasi,” pungkasnya.

Reporter : Benedict Agapa

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *