Jayapura, Suara Mee – Ada apa dengan para bupati yang menolak Majelis Rakyat Papua menjalankan amanah UU Otsus yakni rapat dengar pendapat atau RDP dan RDPU. Pada hal rapat dengar pendapat itu penting sekali untuk 3 komponen bicara. yakni, adat, agama dan perempuan.

Hal itu dikatakan Angota DPR Papua Laurenzus Kadepa, dalam keterangan tertulis yang di terima Suara Mee, Selasa (17/11/2020)

“Ini ruang mereka ( 3 komponen ) ini bicara tentang manfaat yang dirasakan dari Otsus selama ini. Bukan bicara NKRI harga mati atau Papua Merdeka. Saya minta Negara segera evaluasi dan periksa penggunaan dana Otsus oleh para bupati selama 20 tahun berjalan,” katanya.

Ia mengatakan “Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga kultur mestinya tetap berpegang pada amanah UU Otsus jangan menyerah. Ingat Penolakan bukan datang dari rakyat lebih khususnya dari 3 komponen yakni adat, agama dan pemerintah,” ujarnya.

“Melainkan penolakan ini datang dari penguasa yang selama ini mengatur mengelolah dana Otsus seharusnya tidak wajar.”

“Maka, Untuk mematuhi dan menjalankan anjuran pemerintah soal protokol kesehatan di saat melakukan kegiatan rapat dengar pendapat dan apapun kegiatannya di saat Pandemi Covid-19 adalah kewajiban semua pihak,” pungkasnya.

Reporter : Benedict Agapa

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *