Jayapura, Suara Mee – Mahasiswa mahasiswi Meepago yang tergabung dalam TIM PATROLI Meepago, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, dan Timika di Manokwari menolak dan mengklarifikasi pernyataan Asosiasi Bupati Meepago menolak MRP Untuk melakukan RDP di Wilayah Meepago.

Hal ini ditegaskan Marten Goo Ketua Tim PATROLI Wilayah Meepago, kepada suara Mee dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2020)

Rapat dengar pendapat (RDP) yang di rencanakan MRP dilima wilayah adat Papua, khusus wilayah adat Meepago, telah menuai penolakan dari asosiasi Bupati Meepago, hal ini sangat tidak wajar, pemerintah tidak memiliki legitimasi hukum untuk menolak RDP,” katanya.

Ia mengatakan, kesal dengan sikap para bupati Meepago, karena yang merasakan penindasan adalah rakyat kecil bukan pemerintah,”ujarnya.

Asosiasi bupati Meepago secara sistem sangat melanggar kode etik UU otsus tahun 2001, maka apabila RDPU sama hal dengan RDP di Wilayah Meepago maka kami mahasiswa mahasiswi akan melakukan aksi bersolidaritas untuk bubarkan Asosiasi bupati Meepago dan Keempat bupati turun dari jabatannya,” tegasnya.

“Karena secara sistem UU otsus Nomor 21 tahun 2001 pasal 77 berbunyi yang menentukan otsus bagi Papua adalah Rakyat Papua maka Pejabat daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan otsus lanjut dan tidaknya.

Seharusnya, kata Marten, Pemerintah daerah dalam hal ini asosiasi bupati Meepagi hanya membuka ruang dan memfasilitasi MRP untuk melakukan RDP di wilayah Mee-pagoo,” Katanya.

“Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang OTSUS dan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah Representasi Rakyat Papua, MRP bukan perwakilan para Asosiasi Bupati-Bupati Mepago. Jadi, Rapat Dengar Pendapat (RDP) adalah hak mutlak MRP bersama rakyat Meepago, bukan dengan Asosiasi bupati mepago,” ujarnya.

Menurutnya, penolakan RDP dari Asosiasi Bupati-Bupati Mepago membuat masyarakat marah, seharusnya rapat dengar pendapat itu harus dilakukan agar semua rakyat dapat sampaikan apa yang menjadi harapan bagi orang asli Papua selama ini,” pungkasnya.

Berikut adalah isi pernyataan sikap.

  1. Seluruh Mahasiswa mahasiswi Wilayah Meepago yang ada di Manokwari sangat Menolak keras terkait maklumat kapolda Papua yang telah di buat selama berjalannya RDP karena maklumat tersebut tidak ada keadilan.
  2. Mahasiswa Mepago di Manokwari, meminta jangan mengambil kebijakan yang mengatasnamakan Asosiasi Bupati Mepago dalam pelaksanaan kegiatan RDPU di Jayapura.
  3. Kepada asosiasi Bupati-Bupati wilayah Meepago, segera mendukung dan meneruskan pernyataan sikap yang telah di tetapkan oleh rakyat wilayah Meepago di Dogiyai ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Jayapura.
  4. Apabila dari beberapa point diatas tidak ditindak lanjuti oleh asosiasi Bupati Meepago maka, mahasiswa Meepago Se- Indonesia siap mengkonsolidasi dan mobilasi massa aksi , untuk membubarkan asossiasi bupati Meepago yang menggugat keras berlangsungnya RDP di wilayah Meepago.

Reporter : Simion Kotouki
Editor. : Benedict Agapa

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *