Jayapura, Suara Mee – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Herlina Murib mengatakan Bupati, Wali Kota, Aparat Kemanan, Masyarakat, Pemuda yang menolak terkait dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang akan dilaksanakan oleh MRP itu keliru. Sebab RDP yang digelar oleh MRP sesuai dengan pasal 77 UU Otsus Papua.

“Siapa pun tidak boleh mengintervensi Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk melakukan rapat dengar pendapat dan Rapat Dengar Pendapat umum. Sebab itu kewenangan MRP untuk mengevaluasi otonomi khusus,” katanya kepada wartawan, Jumat,(20/11/2020).

Murib mengatakan, MRP belum mengumumkan hasil RDP. Tapi ada banyak pihak yang menolak rapat dengar pendapat.

“Saya mengajak semua pihak sabar dan menunggu hasil yang akan diumumkan oleh MRP. Nanti setelah diumumkan aspirasi tersebut kita bisa menerima hasilnya,” katanya.

“Sebab apapun hasil yang akan diumumkan oleh MRP baik maupun buruk itu hasilnya itu murni aspirasi yang diserap dari masyarakat. Bukan atas keinginan ataupun inisiatif daripada anggota MRP tetapi itu berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat itu sendiri,” kata mantan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten puncak jaya Tahun 2000 itu.

Perempuan asal Disktrik Sinak itu mengatakan, apabila ada pihak-pihak yang tidak menerima RDP itupun di harapan untuk hadir saat RDP untuk menyampaikan aspirasi mereka. Jangan pakai cara seperti orang yang tidak bersekolah dalam hal penyampaian aspirasi.

“Sebab kita ketahui bersama bahwa majelis rakyat Papua bekerja yang sesuai dengan undang-undang otonomi khusus nomor 21 tahun 2001. Waktu tersisa sedikit untuk melakukan RDP sehingga jangan saling menghalang kerja-kerja dari MRP ataupun siapapun kita harus saling menghargai,” katanya.

Sementara itu Tokoh Pemuda asal Meepago Benny Goo mengatakan, implementasi daripada undang-undang otonomi khusus tahun 2001 telah gagal total. Sehingga semua rakyat Papua khususnya rakyat meepago menolak seluruh bentuk produk undang-undang otonomi khusus.

“Implementasi undang-undang Otsus sebab tidak berdampak bagi masyarakat. Sehingga kami meminta untuk pemerintah Indonesia sia untuk memberikan kebebasan penuh kepada OAP,” katanya.

Reporter : Admin

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *