Oleh : Jhon NR Gobai
Pengantar

Pemerintah mengatur tentang kewenangan bagi daerah yang berstatus khusus tentang dalam UU Minerba yang baru dalam“Pasal 173A UU No 3 Tahun 2020, Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut. ini memberikan ruang bagi Papua untuk mengatur sektor pertambangan rakyat sebagai sektor perekonomian berbasis kerakyatan sebagaimana diatur dalam UU No 21 Tahun 2001.

Perlu diketahui bahwa WPR adalah Wilayah Pertambangan Rakyat dan IPR adalah Ijin Pertambangan Rakyat Tambang Rakyat di Papua
Hal mendasar yang menjadi isi UU No 21 Tahun 2001 antara lain pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan.

Undang-Undang ini menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai Subjek utama. Pasal 42 ayat (1) Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat.

Secara implisit Pasal 42 ayat 1 UU No 21 tahun 2001 telah mengatur tentang kegiatan tambang rakyat, dalam kaitan itu DPR Papua dan Pemprov Papua telah menetapkan PERDASI TENTANG PERTAMBANGAN RAKYAT Pada tahun 2019.

Terkait dengan regulasi diatas dalam pandangan awam saya terkait dengan tambang rakyat dapat saja kita katakan bahwa terkait Pertambangan Rakyat pengaturan UU No 3 tahun 2020 tidak berlaku di Papua.
Untuk Memperoleh ijin tambang dan mendulang secara legal adalah HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA
Saya percaya kita semua sepakat untuk menjadikan Papua sebagai tanah damai, kebun bagi semua lapisan dan semua suku bangsa yang mendulang di Papua .

Untuk itu perlu adanya langkah kongkrit adalah mengarahkan PETI menjadi WPR di Papua sebagai ruang kelola masyarakat adat dalam bidang pertambangan rakyat oleh Kementerian ESDM dan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan kepada Masyarakat Pemilik Tanah.
Pemegang IPR haruslah dibina dan diawasi agar tidak menjual ijin kepada siapa saja atau dimanfaatkan oleh siapa saja seperti; Jaman Kopermas.
Orang Non Papua dan Orang Papua harus dapat menghormati Pemilik Tanah.

Pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat dapat juga dilakukan dengan Pola Kemitraan, Pola ini dimaksudkan untuk penambangan oleh masyarakat yang sedang berjalan di konsesi pertambangan sebuah Perusahaan seperti yang ada di Timika di areal PTFI, dapat juga diarahkan dikelola oleh LEMABAGA ADAT DI MIMIKA BAIK LEMASA DAN LEMASKO.

Oknum aparat keamanan agar tidak lagi bermain dalam bisnis ini.
Mentri ESDM diharapkan melakukan perubahan terhadap Peta Wilayah Pertambangan,dengan mengakomodir Kegiatan-kegiatan masyarakat menambang di Wilayah Papua yang sedang ada dan berjalan di Papua agar ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat.
Penutup
Sesuai dengan UU No 21 Tahun 2001 dan Pasal 173 ayat 2 UU No 3 tahun 2020 Kementrian ESDM agar mengakui adanya pengaturan pertambangan rakyat yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua pada tahun 2018 dan Sesuai Pasal 35 Ayat 4 UU No 3 tahun 2020 agar mendelegasikan Pemberian Ijin Pertimbangan Rakyat oleh Gubernur Papua, sebagaimana telah diatur dalam PERDASI PAPUA tentang PERTAMBANGAN RAKYAT, ijin tambang rakyat harus diberikan kepada Masyarakat Pemilik Tanah dan Koperasi yang dibentuk oleh mereka.

Dalam rangka Pembinaan Penambang Rakyat keterlibatan Inspektur Tambang dan Penyidik PNS harus diutamakan dalam memberikan Pembinaan dan Pengawasan
Pihak aparat diminta untuk tidak melakukan upaya hukum kepada masyarakat penambang tetapi lebih baik membina mereka.

Biaya pengurusan IPR harus biaya murah jangan ada kegiatan minta minta uang untuk perlancar Pengurusan Ijin.

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *