Jayapura, Suara Mee– Menyikapi konflk tentang rencana penarikan guru berstatus PNS dari sekolah swasta maka perlu disampaikan Pembangunan yang baik harus dimotori oleh ketiga pilar yaitu; Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat, saling menopang, sasarannya adalah masyarakat jelata.

Hal itu dikatakan Sekertaris II Dewan Adat Papua (DAP) Jhon NR Gobai kepada Suara Mee, dari Jayapura Sabtu (28/11/2020)

“Hasilnya akan diukur menggunakan SPM dengan pertanyaan apakah semua anak usia sekolah mendapatkan hak layanan dasarnya yang juga merupakan hak asasi manusia.

Ia mengatakan, Kalau pemerintah tidak bisa menjangkau semua masyarakat maka harus bekerjasama dengan lembaga lembaga sipil masyarakat seperti lembaga Pelopor pendidikan di Papua seperti; YPPK, Yayasan pendidikan Advent, YAPIS, YPPGI dan YPK, karena lembaga sipil masyarakat ini bergerak sasarannya adalah menjangkau pelayanan sadar untuk seluruh masyarakat papua,”katanya.

“Regulasi dalam lingkup pemerintah, yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta telah mengatur Bantuan adalah pemberian sebagian kebutuhan sekolah swasta dari Pemerintah untuk membantu perkembangan dan peningkatan mutu pendidikannya kemudian diperkuat lagi dengan SKB tiga mentri, Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, Mentri Pendayagunaaan Aparatur Negara, Mentri Agama, itu dikeluarkan yaitu SKB Nomor 5/7/ PB/2014.

Untuk itu kata Jhon, Yayasan pelopor pendidikan papua yang dimaksudkan dalam Pasal 56 UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sudah dimandatkan menjadi kepanjangan tangan pemerintah namun aturan tekhnisnya belum disiapkan.Pada bagian penjelasan Pasal 56 ayat 4 disebutkan Ayat (4) Pendidikan di Provinsi Papua telah lama diselenggarakan oleh Lembaga Keagamaan antara lain Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-gereja Injil (YPPGI), Yayasan Pendidikan Advent (YPA), Yayasan Pendidikan Islam (Yapis), dan yayasan lainnya yang didirikan oleh masyarakat,” katanya.

Lanjut Gobai, Jumlah sekolah yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan swasta ini cukup banyak dan tersebar hingga ke daerah-daerah yang terpencil, sehingga peranan mereka dalam bidang pendidikan tetap dihormati dan terus ditingkatkan, sedangkan dunia usaha, terutama yang berskala besar, didorong untuk menyelenggarakan pendidikan yang berpedoman pada kebijakan nasional dengan biaya dari perusahaan yang bersangkutan,” ujar gobai.

“Sebagai pelaksanaan Pasal 56 UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua maka perlu diatur tekhnisnya melalui Peraturan Daerah Papua tentang Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Swasta di Provinsi Papua yang meliputi bantuan dana, sarana dan prasarana, tenaga pengajar ASN, bantuan asrama bagi sekolah pola asrama,” pungkasnya.

Reporter : Benedict Agapa

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *