Jayapura, Suara Mee – Smelter harus dibangun di Papua, sesuai dengan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Pasal 39 Pengolahan lanjutan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan di Provinsi Papua dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi yang sehat,efisien, dan kompetitif

Hal ini dikatakan Sekretaris II Dewan Adat Papua versi Kongres Masyarakat Adat Papua III di Biak, John NR Gobai kepada Suara Mee Minggu (6/11/2020)

“Menurut penjelasan pasal 43 ayat 4 OTSUS, surat izin perolehan dan pemberian hak, diterbitkan sesudah diperoleh kesepakatan dalam musyawarah antara para pihak yang memerlukan tanah dengan masyarakat adat. Dengan perkataan lain, masyarakat dilibatkan dalam mekanisme pengelolaan tanah termasuk sumber daya alamnya.

Ia mengatakan, berdasarkan regulasi diatas maka, pemilik tanah dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam dalam skala besar seperti PTFI masyarakat harus terlibat aktif dalam perundingan atau musyawarah untuk mendengar sikab masyarakat apakah menerima atau menolak, menerima dengan catatan atau menolak dengan alasan,”katanya.

“Jika diterima maka bentuk kompensasi yang dapat dibicarakan atau dirundingkan adalah; bentuk-bentuk manfaat yang diberikan dapat berupa: pajak (diberikan pada PEMDA), royalty (diberikan kepada masyarakat adat yang terkait), sewa tanah (diberikan kepada masyarakat adat sekitar dan masyarakat yang terkena dampak).

Lanjut Jhon, kompensasi (bagi masyarakat adat dan masyarakat yang terkena dampak), bagaimana terkait dengan kerusakan lingkungan yang terjadi, bagaimana bentuk pengamanan yang harus dilakukan sebagai hasil dari evaluasi dari pengamanan yang dilakukan selama ini,” pungkasnya.

Reporter : Benedict Agapa

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *