Lani Jaya, Suara Mee – Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Lanny Jaya (FPP-KLJ) Meminta Kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lanny Jaya segerah bertangung jawab terhadap honorer K2 lanny Jaya yang tidak terakomodir Kepada Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi RI di Jakarta Melalui Badan Kepegawaian Provinsi Papua

“Apa alasannya data honorer K2 lanny jaya tidak terakomodir kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta melalui BKN Provinsi papua” hal ini disampaikan Oleh Hernison Kogoya selaku ketua (FPP-KLJ) di Wamena Senin (1/12/2021)

Hernison juga Mengatakan, Hal ini sangat merugikan pengangguran para tenaga honorer selama bertahun-tahun mengabdi di lingkungan pemerintahannya “Dengan tidak terakomudir data K2 justu menumpuk pencari kerja pencker lanny jaya, BKD bukan mengurangi angka penganguran namun malah membuat pertumpukan penganguran di lanny jaya,” tegasnya

Kogoya menegaskan bahwa di dalam tubuh BKD jangan menciptakan praktek mafia nepotisme dan melakukan diskriminatif yang massif Sehingga dapat terpenuhi visi dan misi bupati dan wakil bupati ” BKD stop ngaur bicara banyak tapi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab ASN secara konsekuen,” katanya.

Kami menegaskan kepada Badan Kepegawaian Daerah BKD Kabupaten Lanny Jaya untuk segerah ungkapkan secara terbuka 42 orang/Nama data CPNS formasi tahun 2018 lalu yang di batalkan oleh Bupati lanny jaya di forum penyampaian aspirasi keberatan seluruh pencari kerja (pencaker) di halaman kantor Bupati Kabupaten Lanny Jaya Papua

“Saran kami kepada BKD lanny jaya segera melakukan upaya-upaya lain dan melaporkan data honorer K2 melalui BKN provinsi papua sampai data honorer K2 kabupaten Lanny Jaya terkaver di Kementrian .

Lanjut Hernison Dalam hal ini kami juga sampaikan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Lanny Jaya untuk melakukan pengawasan pendampingan sebagai fungsi control.

“DPR lanny jaya di harapkan mengundang BKD lanny jaya secara lembaga dan mendiskusikan hal-hal teknis untuk mendorong data honor K2, DPRD komisi terkait kami sangat mengharapkan untuk control data tersebut hingga terkaver melalui mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *