Sesudah Otsus Papua berlangsung hampir 20 tahun, masih belum tampak dengan jelas bagaimana pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat bisa dikelola dengan lebih baik atas dasar kewenangan yang lebih besar yang diserahkan dan/atau dilimpahkan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai suatu daerah otonomi khusus, khususnya apabila dibandingkan dengan daerah-daerah otonom lainnya di Indonesia.
Penyelenggaraan semua sektor pembangunan pada umumnya masih sama–dalam pengertian tidak ada perbedaaan yang prinsip antara sebelum dan sesudah UU Otsus diberlakukan di Tanah Papua. Tidak heran, banyak pihak yang menilai bahwa tidak ada perbedaan kewenangan di Tanah Papua, misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam. antara sebelum dan sesudah Otsus Papua diberlakukan.
Masalah pokok adalah hingga sekarang belum ada inisiatif Pemerintah dan/atau kementerian/lembaga teknis untuk mewujudkan secara nyata pendelegasian kewenangan ke provinsi Papua dalam rangka mengejawantahkan pengaturan dalam Pasal ini. Selain itu, Perdasus dan Perdasi untuk mengejawantahkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) masih sangat terbatas dan/atau belum disusun. Jika kita membaca UU Nomor 21 Tahun 2001, khususnya pasal 4 ayat 1 sampai lima akan terlihat Papua tidak mendapatkan kewenangan yang luas sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 1, kalo kita perhatikan pasal 4 ayat 2 akan semakin jelas bahwa ada bidang bidang tertentu yang masih menjadi kewenangan pusat, jika kita membaca lagi pasal pasal 4 ayat 4 maka jelas bahwa kabupaten dan kota masih diberikan hak untuk mengacu kepada UU lain selain UU Otsus yang lebih para lagi adalah Pasal 74 UU No 21 Tahun 2001 yang memberikan ruang kepada UU lain tetap berlaku di Papua.
Terkait Kewenangan Absolut Pemerintah dalam bidang Hankam, khususnya terkait adanya pengiriman Pasukan Non Organik, Perlu saya sampaikan bahwa selama ini masyarakat biasanya takut dan trauma ketika melihat aparat keamanan, apalagi dengan senjata lengkap.karena itu Bupati Nduga pernah meminta penarikan Pasukan Non Organik karena sebenarnya di Papua ada Pasukan territorial.
Hal yang sama juga disampaikan wakil rakyat Papua dan Papua Barat yang bertemu dengan Mendagri dan Kepala KSP di Jakarta hal itu disampaikan oleh Ferdinando Solosa yang tertuang dalam point “Ketiga, menarik pasukan nonorganik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat,”

Kedepan disarankan agar dalam penggunaan kewenangan absolut dalam bidang pertahanan dan keamanan, pemerintah pusat diharapkan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat terlebih dahulu melakukan pendekatan dan pengendalian keamanan, jika aman maka tidak perlu ada pendropan pasukan dan juga jika ada pendropan pasukan mesti tetap dibawah kendali pemerintah dan Pimpinan aparat keamanan teritorial didaerah.
Hal ini perlu diatur dalam regulasi nasional,selama ini tidak dikritisi dan di atur baik khususnya untuk daerah daerah konflik seperti Aceh dan Papua. pendropan pasukan akan terus terjadi, dan kekerasan akan terus terjadi dan kita hanya akan mencatat jumlah korban.

Lalu pertanyaannya apa gunanya Aparat yg ada di Papua. Jangan setalah ada pendropan pasukan dan ada korban kemudian bupati dan Pemda yang di sebut macam macam. Akhirnya menurut saya Sebaiknya gunakan hati dan mulut untuk bicra baik dengan orang Papua. Kewenangan absolut dibidang hankam harus diatur dikoordinasikan dengan Pemda baik provinsi dan kabupaten.
2.Pasal 74 (BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN)
Otonomi khusus adalah bagian dari otonomi daerah dimana pengertian otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua untuk mengurus diri sendiri didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan yang lebih luas dalam arti, tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua, sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam Pasal 74 diatur;Semua peraturan perundang undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku di Provinsi Papua sepanjang tidak diatur dalam Undang undang ini.
Sesuai dengan teori Desentralisasi Asimetris, Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua untuk mengurus diri sendiri didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka Forum Peduli Hak Politik OAP mengusulkan;
dalam Pasal 4 ayat 2 diatur adalah;
1. Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan
2. Dalam hal penggunaan kewenangan pertahanan dan keamanan dikonsultasikan dan atas persetujuan Pemerintah Daerah Papua
Pasal 4 ayat 4, Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang undangan.
Ketentuan diatas,kami usulkan agar di hapus, karena telah menimbulkan standar ganda dalam pengelolaan pemerintahan di Papua, sehingga terkesan Otonomi Khusus hanya berlaku di Provinsi dan Kabupaten/Kota bebas memilih antara UU No 21 tahun 2001 atau UU Lainnya.
Kami mengusulkan agar Pasal 74 dirubah;
Semua peraturan perundang undangan yang ada dinyatakan tidak berlaku di Provinsi Papua, selanjutnya akan diatur dalam peraturan daerah khusus dan peraturan daerah provinsi.
Hal ini penting diusulkan untuk memenuhi Norma Hukum Lex Specialis Derogat Lex Generalis, agar UU Otonomi Khusus merupakan satusatunya UU yang berlaku di Papua dan pelaksanaanya dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah.

Demikian Pokok Pikiran Forum Peduli Hak Politik OAP

Salam
Koordinator
Alex Napo
Sekretaris
Yos Wali

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *