TPNPB dilabeli teroris demi menutupi kasus pelanggaran HAM di Papua

Jayapura, Jubi – Aktivis Hak Asasi Manusia Papua, Yones Douw menilai penetapan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB sebagai organisasi teroris hanyalah akal-akalan Jakarta untuk menutupi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua. Penetapan TPNPB sebagai teroris itu menunjukkan pemerintah pusat memang tidak ingin menuntaskan kasus pelanggaran HAM itu.

Hal itu dinyatakan Yones Douw saat dihubungi pada Jumat (30/4/2021). “Jakarta tidak punya komitmen menyelesaikan masalah HAM dan status Politik Tanah Papua. [Dalam] operasi militer di Nduga dan Intan jaya, TNI/Polri menembak mati masyarakat sipil,” kata Douw.

Douw menyatakan pelabelan teroris untukTPNPB tidak akan menyelesaikan masalah Papua. Baik itu akar masalah Papua, soal kontroversi sejarah, maupun kasus pelanggaran HAM. Ia meyakini, label teroris bagi TPNPB justru akan meningkatkan konflik dan pelanggaran HAM.

“Korban masyarakat sipil meningkat banyak. Masyarakat sipil [yang] mengungsi meningkat, hingga [mereka]kehilangan mata pencaharian, dan kematian meningkat. Di situlah terjadi genosida,” kata Douw.

Douw meminta pemerintah Indonesia berunding dengan rakyat Papua untuk mencari solusi konflik Papua secara Damai. Ia menyatakan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, dan justru menyebabkan masalah baru. Kekerasan di masa lampau menimbulkan trauma kolektif dan upaya balas dendam dari kedua belah pihak.

Amnesty International (AI) Indonesia menilai label teroris terhadap TPNPB/Organisasi Papua Merdeka (OPM) justru menjauhkan pemerintah Indonesia dari kemampuan untuk mengatasi akar permasalahan konflik di Papua. “Ini langkah yang keliru. Selama ini orang Papua sudah marah distigma sebagai separatis. Sekarang mereka dilabeli sebagai teroris,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, Kamis, (29/4/2021

Gubernur Papua Lukas Enembe pada Kamis (29/4/2021) juga menerbitkan siaran pers menanggapi penetapan TPNPB sebagai organisasi teroris. Dalam siaran persnya, Enembe menyatakan TNI/Polri harus membuat pemetaan yang jelas tentang keberadaan TPNPB, sehingga tidak terjadi lagi kasus salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua.

Siaran pers itu yang menanggapi pengumuman Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Jakarta pada Kamis itu juga disebarluaskan Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus. Enembe mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu melakukan pemetaan kekuatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melingkupi persebaran wilayah, jumlah orang, dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut.

“Ini penting, sebab Gubernur tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar pada penduduk sipil Papua,” kata Rifai Darus saat membacakan siaran pers Gubernur Papua itu di Jayapura, Kamis.
Rifai menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan. Perbuatan itu juga melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM).

Akan tetapi, Rafai menyatakan Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada TPNPB akan memiliki dampak psikososial bagi warga Papua yang berada di perantauan (di luar Papua). Hal ini dikhawatirkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di luar Papua.

“Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif, dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum,” kata Rifai saat membacakan siaran pers itu. (*)

sumber : jubi

situs
suarameepago

suaramee

Print Friendly, PDF & Email

admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

'Yo Miye' (Istri-Istri) Kepala Sukudan juga ikatan-ikatan Perempuan di Kampung Yakonde yang akan Siapkan Menu Lokal untuk Peserta Sarasehan KMAN VI (Irfan/Lintas Papua)
Berita Mamta Tanah Papua

‘Yo Miye’ Kampung Yakonde Siapkan Menu Lokal untuk Peserta Sarasehan KMAN VI

SENTANI Suara Mee – Ondoafi Kampung Yakonde, Nicolas Daimoe melalui juru bicaranya, Kepala Suku Douge Imea, Donald Tungkoye, kepada Tim Media Center dan Publikasi KMAN VI menyampaikan, masyarakat di Kampung Yakonde sangat bersyukur bisa menjadi salah satu titik lokasi atau kampung yang dipilih sebagai tempat serasehan dan tempat penginapan sebagian peserta KMAN VI 2022. “Kami […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam

Pemprov Papua : Penetapan Tarif Baru Angkutan Umum Memperhatikan Kemampuan Masyarakat

Jayapura Suara Mee – Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat akan mengumumkan tarif baru angkutan umum, pasca kenaikan harga BBM jenis pertalite yang diputuskan Pemerintah Pusat baru-baru ini akibat imbas kenaikan harga minyak dunia. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musa’ad memastikan penyesuaian tarif baru angkutan umum akan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam

Pemprov Papua : Hati-Hati Hoax Pemecah Belah Lewat Medsos

Jayapura, Suara Mee – Pemerintah Provinsi Papua mengimbau warga di wilayahnya untuk mewaspadai hoax (berita bohong) pemecah belah kesatuan bangsa yang belakangan ini disebar lewat media sosial (medsos). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, di Jayapura, Selasa (20/9/2022). Jeri mengharapkan masyarakat pro aktif mengecek kebenaran dari setiap informasi […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More