Perlu Grand Design dan Dana Pembangunan Ekonomi Papua

Oleh: John NR. Gobai

Pengantar
Papua memiliki aset BLKI Papua dan BALATKOP Papua, Saya berfikir dengan adanya aset aset ini mengapa kita tidak merumuskan adanya grand design pembangunan ekonomi di Papua.

Grand Design ekonomi Papua

Papua memiliki potensi yang luas tentu memerlukan tangan tangan trampil yang mengelolanya.
Jumlah angkatan kerja di Papua sangat besar namun jumlah pengangguran di Papua juga tidak kecil.
Pembangunan ekonomi memerlukan manusia yang trampil.
Hal hal yang perlu didesign adalah pertama terkait pelatihan bagi para usia angkatan kerja baik yang berijasah maupun yang tidak berijasah melalui Balai Latihan Kerja di Papua dan juga SMK di Papua hal ini juga dapat dikolaborasikan dengan magang di industri industri kecil. Mereka yang dilatih dapat juga disalurkan ke Perusahaan perusahaan yang memerlukan namun dapat juga pemerintah menggandeng perusahaan untuk memanfaatkan BLK sebagai tempat pelatihan calon karyawannya.Langkah kedua adalah bagi peserta pelatihan ingin mengembangkan usahanya sendiri maka tenaga terlatih yang sudah menerima pendidikan di BLK tadi dengan kegiatan pengembangan di BALATKOP, tentang pengelolaan manajemen usaha, hal ini juga dapat dilakukan bagi mereka yang telah mempunyai usaha usaha, langkah ketiga adalah permodalan, pemerintah atau perbankan menyediakan permodalan dengan jaminan dari pemerintah kemudian menyediakan dana untuk pengembangan usaha. Keempat, guna melakukan pembinaan dan pengawasan, pemerintah membentuk penyuluh ekonomi, penyuluh ini rutin mengunjungi usaha usaha yang dikembangkan.
Kelima, pasar pemerintah berkewajiban menyediakan pasar bagi kelpmpok usaha, jika perlu sampai ekspor.
Untuk mengatur tahapan tahapan ini maka diperlukan dana yang cukup untuk itu diharapkan struktur APBD Papua harus juga memprioritaskan Pembangunan ekonomi.

Dana otsus ekonomi

Saya berpandangan agar dalam pengelolaan dana otonomi khusus Papua, Dana pemberdayaan ekonomi dimasukan kedalam pos anggaran yang disebut Urusan bersama (UB), artinya dana pemberdayaan ekonomi dimasukan sebagai dana yang diatur di Provinsi, sama seperti Perumahan, KPS, Beasiswa. Agar dana UB untuk ekonomi dapat diatur oleh bberpa dinas rumpun ekonomi yang selama ini dalam struktur APBD mendpt porsi dana yang kecil pada hal jika kita ingin wujudkan visi papua mandiri maka ekonomi yang harus dibangun, sehingga masyarakat dapat bangkit dengan potensi alamnya sendiri.

Penutup
Manusia unggul tidak harus sekolah sampai di amerika, manusia unggul dapat tercipta juga dengan pendidikan vokasi dan pendidikan soft slill. dapat memberikan berkat kepada orang lain dengan
Memanfaatkan aset yang dimiliki Pemprov Papua untuk kepntingan pembangunan ekonomi sangat penting.
Orang papua tidak hanya memerlukan, jalan dan jembatan, masyarakat Papua juga memerlukan dana pengembangan ekonomi dan dibuat grand design pembangunan ekonomi papua, agar kita mewujudkan visi Papua mandiri, bangkit dan sejahtera yang berkeadilan.

John NR. Gobai adalah: Anggota DPRP Provinsi Papua

Print Friendly, PDF & Email

admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *