Ketua DPRD Puncak Menolak Vaksin

Jayapura, Suara Mee.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Lakius Newegalen mengimbau kepada pemerintah daerah Kabupaten Puncak untuk menolak rencana pemberlakuan vaksin di kabupaten Puncak. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak sudah komitmen menolak pelaksanaan vaksin di Kabupaten Puncak.

“Kalau Puncak mau di vaksin DPRD dan pemerintah harus duduk bersama-sama membicarakan baik-baik. Karena kami di lembaga DPR dan masyarakat hampir semua menolak pelaksanaan vaksin di Kabupaten Puncak,” katanya, kepada telepon seluler, Minggu (11/7/2021).

Newegalen menilai selama ini ada masalah pemerintah jalan sendiri tanpa koordinasi dengan DPRD. Sehingga pada momentum untuk pemberlakuan vaksinasi.

“Saya ajak pemerintah untuk kita duduk sama-sama bicarakan baik sama-sama masalah ini. Apakah kita perlu membuat satu peraturan mengenai pemberlakuan vaksin di Kabupaten Puncak atau seperti apa teknis pelaksanaannya,” katanya.

Newegalen, mengatakan, untuk pelaksanaan vaksin kami menolak pemerintah untuk melaksanakan vaksin kepada masyarakat di Puncak. Karena yang berhak melakukan peraturan untuk melakukan vaksin atau tidak adalah kami lembaga DPR.

“Pemerintah daerah harus menahan diri dan mendengar pertimbangan masukan saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena untuk melakukan vaksin itu merupakan hak seseorang sehingga pemerintah tidak boleh memaksa. Sebab kalau kita memaksa masyarakat itu kita melanggar hak masyarakat,”katanya.

Newegalen mengatakan, tanpa komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat.

“Kita harus dibicarakan baik-baik sebab setiap. Pemerintah Jangan memaksa masyarakat untuk melakukan vaksin. Pemerintah harus sayang masyarakat sayang daerah sayang warga Puncak untuk tidak melakukan vaksin,” katanya.

Newegalen mengatakan, meskipun daerah lain gencar melakukan vaksin. Tetapi di puncak saat ini itu adalah zona hijau dari corona Virus oleh sebab itu lebih, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak sudah komitmen menolak pelaksanaan vaksin di Kabupaten Puncak.

“Karena Dampak dari vaksin banyak orang yang meninggal dunia sehingga di puncak tidak ada korona dan tidak boleh diselenggarakan pelaksanaan pasien.

“Apabila ada masyarakat yang menolak pelaksanaan vaksin di ilaga itu merupakan hak mereka yang harus ditaati oleh pemerintah daerah. Saya tidak mengizinkan masyarakat puncak untuk divaksin. Karena masyarakat Puncak ini sedikit saja jumlahnya dan kami tidak ingin masyarakat kami meninggal karena vaksin atau karena korona,”katanya.

Sementara itu salah seorang Warga Puncak Des Murib mengatakan, untuk apa pemberlakuan vaksin bagi warga Puncak yang sementara ini masih dalam zona hijau covid-19.

“Kami sebagai Pemuda menolak dengan tegas pemberlakuan vaksin di Kabupaten Puncak,” katanya.

Murib mengatakan, sebelum melakukan vaksin harusnya pemerintah dan DPR menanyakan dulu kepada masyarakat apa maunya masyarakat.

“Kalau masyarakat menolak ya tinggal mereka tindak lanjuti aspirasi masyarakat Jangan memaksa masyarakat untuk melakukan vaksin,” katanya.

Reporter : Hengky Yeimo
Editor : –

situs
suarameepago

suaramee

Print Friendly, PDF & Email

admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

'Yo Miye' (Istri-Istri) Kepala Sukudan juga ikatan-ikatan Perempuan di Kampung Yakonde yang akan Siapkan Menu Lokal untuk Peserta Sarasehan KMAN VI (Irfan/Lintas Papua)
Berita Mamta Tanah Papua

‘Yo Miye’ Kampung Yakonde Siapkan Menu Lokal untuk Peserta Sarasehan KMAN VI

SENTANI Suara Mee – Ondoafi Kampung Yakonde, Nicolas Daimoe melalui juru bicaranya, Kepala Suku Douge Imea, Donald Tungkoye, kepada Tim Media Center dan Publikasi KMAN VI menyampaikan, masyarakat di Kampung Yakonde sangat bersyukur bisa menjadi salah satu titik lokasi atau kampung yang dipilih sebagai tempat serasehan dan tempat penginapan sebagian peserta KMAN VI 2022. “Kami […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam

Pemprov Papua : Penetapan Tarif Baru Angkutan Umum Memperhatikan Kemampuan Masyarakat

Jayapura Suara Mee – Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat akan mengumumkan tarif baru angkutan umum, pasca kenaikan harga BBM jenis pertalite yang diputuskan Pemerintah Pusat baru-baru ini akibat imbas kenaikan harga minyak dunia. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musa’ad memastikan penyesuaian tarif baru angkutan umum akan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam

Pemprov Papua : Hati-Hati Hoax Pemecah Belah Lewat Medsos

Jayapura, Suara Mee – Pemerintah Provinsi Papua mengimbau warga di wilayahnya untuk mewaspadai hoax (berita bohong) pemecah belah kesatuan bangsa yang belakangan ini disebar lewat media sosial (medsos). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, di Jayapura, Selasa (20/9/2022). Jeri mengharapkan masyarakat pro aktif mengecek kebenaran dari setiap informasi […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More