Penyelesaian Pelanggaran HAM di Papua, strategis dalam penyelesaian Masalah Papua

Jayapura, SUARA MEE – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Chiristian Warinussy mengingatkan, negara Indonesia bahwa persoalan HAM memiliki posisi urgen dan strategis dalam konteks penyelesaian masalah di Tanah Papua.

“Hal itu termaktub jelas di dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Sebab di dalam konsiderans huruf f dari UU Otsus Papua tersebut ditulis : “…bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua,”katanya kepada Suarameepago melalui panggilan telepon selulernya, Kamis (9/12/2021).

Warinussy mengatakan, Negara Indonesia mengakui jika dalam kurun waktu 38 tahun sejak Integrasi 1 Mei 1963, pemerintah belum sepenuhnya menjawab tuntutan pemenuhan HAM di Tanah Papua.

“Sehingga negara melalui pembuat undang-undang (wet gever) telah membuat UU No.21 Tahun 2001 yang secara implisit mengatur mekanisme penghormatan dan penegakan hukum atas kasus-kasus dugaan Pelanggaran HAM di Tanah Belanda ke depan. Di dalam pasal 45 dari UU Otsus Papua tersebut diatur mengenai kewajiban pemerintah pusat, dan pemerintah daerah Provinsi dalam menegakkan, memajukan, melindungi dan menghormati HAM di Tanah Papua, “katanya.

Lanjut Warinussy, untuk melaksanakan tugas tersebut negara diamanatkan juga untuk membentuk Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta Pengadilan HAM di Tanah Papua. Negara juga diamanatkan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Tanah Papua. Dugaan pelanggaran HAM yang berat sesuai amanat pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 dari UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM telah terjadi di Tanah Papua.

“Seperti kasus dugaan pelanggaran HAM berat Wasior tahun 2001 yang diduga keras melibatkan mantan Kapolda Irian Jaya Made Mangku Pastika, mantan Kapolres Manokwari Letkol Pol.Drs.Bambang Budi Santoso dan mantan Wakapolres Manokwari waktu itu Mayor Pol.Tavip Yulianto. Kemudian kasus dugaan pelanggaran HAM Berat Wamena 2003 yang diduga melibatkan anggota TNI AD. Serta kasus Paniai di Lapangan Karel Gobay, Enoratali yang diduga melibatkan anggota Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU. Sehingga kasus-kasus diatas sangat perlu segera diselesaikan oleh Negara dengan keterlibatan Komnas HAM RI secara langsung, “katanya.

Warinussy menegaskan bahwa sesuai fungsinya, Komnas HAM mesti terlibat penuh dan paripurna dalam menyelidiki dan membawa kasus Wasior, Wamena dan Paniai ini hingga ke Pengadilan HAM yang segera dibentuk di Tanah Papua.

“Saya mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk segera membentuk Pengadilan HAM di Jayapura, Papua sesuai amanat undang-undang sebagai sebuah bentuk komitmen Presiden selaku Kepala Negara dalam menuntaskan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Tanah Papua pasca Hari HAM Internasional ke-76, 10 Desember 2021 ini, “katanya.

Reporter : Admin
Editor : –

situs
suarameepago

suaramee

Print Friendly, PDF & Email

admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

'Yo Miye' (Istri-Istri) Kepala Sukudan juga ikatan-ikatan Perempuan di Kampung Yakonde yang akan Siapkan Menu Lokal untuk Peserta Sarasehan KMAN VI (Irfan/Lintas Papua)
Berita Mamta Tanah Papua

‘Yo Miye’ Kampung Yakonde Siapkan Menu Lokal untuk Peserta Sarasehan KMAN VI

SENTANI Suara Mee – Ondoafi Kampung Yakonde, Nicolas Daimoe melalui juru bicaranya, Kepala Suku Douge Imea, Donald Tungkoye, kepada Tim Media Center dan Publikasi KMAN VI menyampaikan, masyarakat di Kampung Yakonde sangat bersyukur bisa menjadi salah satu titik lokasi atau kampung yang dipilih sebagai tempat serasehan dan tempat penginapan sebagian peserta KMAN VI 2022. “Kami […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam

Pemprov Papua : Penetapan Tarif Baru Angkutan Umum Memperhatikan Kemampuan Masyarakat

Jayapura Suara Mee – Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat akan mengumumkan tarif baru angkutan umum, pasca kenaikan harga BBM jenis pertalite yang diputuskan Pemerintah Pusat baru-baru ini akibat imbas kenaikan harga minyak dunia. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musa’ad memastikan penyesuaian tarif baru angkutan umum akan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam

Pemprov Papua : Hati-Hati Hoax Pemecah Belah Lewat Medsos

Jayapura, Suara Mee – Pemerintah Provinsi Papua mengimbau warga di wilayahnya untuk mewaspadai hoax (berita bohong) pemecah belah kesatuan bangsa yang belakangan ini disebar lewat media sosial (medsos). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, di Jayapura, Selasa (20/9/2022). Jeri mengharapkan masyarakat pro aktif mengecek kebenaran dari setiap informasi […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More