Bebaskan 8 Tapol, Ini Alasannya!

*Siorus Degei

Sejatinya Pengibaran Bintang Fajar pada tanggal satu Desember 2021 di GOR Jayapura oleh 8 orang mahasiswa yang mewakili seluruh Bangsa Papua itu bukan peristiwa luar biasa yang perlu mendapatkan tekanan luas dan besar dari instansi kepolisian dan kejaksaan,(https://regional.kompas.com/read/2021/12/02/182200978/kibarkan-bendera-bintang-kejora-di-sebelah-polda-papua-8-pemuda-di-jayapura, Selasa, 14-12-2021, Pukul. 23:15 WIT). Melainkan itu merupakan sebuah tradisi politik yang sakral di Papua. Sebab pasti setiap tahun ketika tanggal 1 Desember pasti BK/ Bintang Fajar akan selalu berkibar menghiasi persada Bumi Cendrawasih dan Nusantara. Hal ini juga terlihat dari mentalitas para pengibar saat itu, mereka tidak takut dan tergesa-gesa, mereka terlihat sangat santai dan enjoy, walaupun lokasi pengibaran BK ‘Bintang Kejora’ itu berdekatan dengan Markas Polda Papua, namun dengan penuh Demokratis aksis pengibaran dan Long March terealisasi, (https://indonews.id/artikel/321928/8-Pengibar-BK-Belum-Bisa-Dikenakan-Pasal-Makar/, Selasa, 14-12-2021, Pukul. 23:14 WIT). Mengapa 8 mahasiswa pengibar Bintang Fajar ditahan? Apa yang salah dengan tanggal 1 Desember? Apa yang salah dengan Bintang Fajar?Mengapa mereka dikenai sangsi Makar?

Akar persoalannya sebenarnya di sini ini, mengapa sebelum ada pelurusan sejarah, 8 mahasiswa sudah ditahan, sebab mereka bertindak berdasarkan asumsi kebenaran sejarah, bahwa tepat pada tanggal 1 Desember 1961 itu Kemerdekaan Papua telah terwujud melalui manifesto politik dan deklarasi Kemerdekaan Papua barat, (https://suarapapua.com/2019/11/29/manifesto-politik-papua-1-desember-1961/, Selasa, 14-12-2021, Pukul. 22:42 WIT). Jika pihak kepolisian dan kejaksaan merasa bahwa tindakan pengibaran Bintang Fajar itu sebuah kesalahan dan tindakan Makar, maka ujilah terlebih dahulu, apa legal standing tanggal 1 Desember 1961 itu kuat atau lemah di mata Hukum Internasional, apakah itu sebuah fakta atau fantasi belaka? Semestinya pelurusan sejarah inilah yang dikedepankan jika memang Negara ini sudah berumur 76 tahun. Sebab jika amanah Otonomi tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Komnas HAM dan Pengadilan HAM sebagaimana diamanatkan dalam Bab XII Pasal 45 dan 46 ayat 2 UU No.21/2001, (https://dpr-papua.go.id/dpr-papua-dorong-perdasus-komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi-kkr-di-papua/, Selasa, 14-12-2021 WIT).

Jika KKR ini dibentuk dan distorsi sejarah Aneksasi 1962 dan Integrasi melalui PEPERA 1969 dibahas dan diluruskan, maka kita semua akan menemukan kebenaran objektifnya. Kebenaran sejarah itu akan terbukti dikalangan Internasional, dari situlah kita akan tahu apakah kegiatan mengibarkan Bintang Fajar itu legal atau ilegal di Papua berdasarkan Hukum Internasional. Selama pelurusan sejarah ini tidak didialogkan secara damai melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk pelurusan sejarah Papua, maka pemerintah Indonesia akan tetap tergerus habis sumber dayanya hanya untuk memadamkan asap dan api, sementara sumber dari asap dan api itu tidak digubris. Hal ini pula yang ditegaskan oleh Koordinator Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) Sdr. Emanuel Gobai bahwa penetapan 8 mau sebagai tersangka dugaan Makar itu merupakan sebuah praduga, sebab Pemerintah memiliki kewajiban untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk pelurusan sejarah Papua, (https://papua.tribunnews.com/2021/12/04/lbh-desak-pemerintah-indonesia-segera-bentuk-kkr-di-papua, Selasa, 14-12-2021, Pukul. 23:09 WIT).

Setiap Detik Bangsa Papua Kibarkan Bintang Fajar!

situs
suarameepago

suaramee

Print Friendly, PDF & Email

admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

'Yo Miye' (Istri-Istri) Kepala Sukudan juga ikatan-ikatan Perempuan di Kampung Yakonde yang akan Siapkan Menu Lokal untuk Peserta Sarasehan KMAN VI (Irfan/Lintas Papua)
Berita Mamta Tanah Papua

‘Yo Miye’ Kampung Yakonde Siapkan Menu Lokal untuk Peserta Sarasehan KMAN VI

SENTANI Suara Mee – Ondoafi Kampung Yakonde, Nicolas Daimoe melalui juru bicaranya, Kepala Suku Douge Imea, Donald Tungkoye, kepada Tim Media Center dan Publikasi KMAN VI menyampaikan, masyarakat di Kampung Yakonde sangat bersyukur bisa menjadi salah satu titik lokasi atau kampung yang dipilih sebagai tempat serasehan dan tempat penginapan sebagian peserta KMAN VI 2022. “Kami […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam

Pemprov Papua : Penetapan Tarif Baru Angkutan Umum Memperhatikan Kemampuan Masyarakat

Jayapura Suara Mee – Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat akan mengumumkan tarif baru angkutan umum, pasca kenaikan harga BBM jenis pertalite yang diputuskan Pemerintah Pusat baru-baru ini akibat imbas kenaikan harga minyak dunia. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musa’ad memastikan penyesuaian tarif baru angkutan umum akan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam

Pemprov Papua : Hati-Hati Hoax Pemecah Belah Lewat Medsos

Jayapura, Suara Mee – Pemerintah Provinsi Papua mengimbau warga di wilayahnya untuk mewaspadai hoax (berita bohong) pemecah belah kesatuan bangsa yang belakangan ini disebar lewat media sosial (medsos). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, di Jayapura, Selasa (20/9/2022). Jeri mengharapkan masyarakat pro aktif mengecek kebenaran dari setiap informasi […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More