Perlukah Kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke West Papua?

*Cristoforus A. Dogopia

Pelanggaran Hak Asasi Manusia di West Papua telah menjadi sorotan dunia Internasional. Sehingga Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT. HAM PBB) telah menyurati Indonesia untuk berkunjung ke West Papua. Indonesia telah berjanji akan membuka akses ke West Papua. Tetapi Indonesia belum menepati janjinya.

Sampai saat ini, tahun 2021, sudah 83 negara mendesak Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB berkunjung ke West Papua. Namun, Indonesia beralasan dengan menggunakan isu pendemi covid-19 untuk membatasi akses Kunjungan KT. HAM PBB.

Sementara di West Papua, Indonesia mengalihkan fokus rakyat Papua dengan agenda-agenda Otonomi Khusus (Otsus), Pemekaran, Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Operasi Militer di West Papua.

Berpijak dari situasi ini, maka penting untuk menyambut agenda Kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke West Papua sesuai dengan resolusi Africa, Carrebean dan Pasifik (ACP) serta mendukung desakan dari 83 negara dan Senat Spanyol.

Oleh Karena itulah, maka rakyat Papua melalui Pemuda, Mahasiswa, aktivis dan Rakyat Papua perlu menyambut Kedatangan KT. HAM PBB ke West Papua dan Mendukung 83 Negara serta Senat Spanyol yang Mendesak Dewan HAM PBB segera mengunjungi West Papua, yang mana pada sesi ke 76 Sidang Umum PBB, 26 September 2021 telah ditegaskan kembali oleh Vanuatu dan Papua Nugini.

Pada prinsipnya Rakyat Papua menyambut baik Kunjungan KT. HAM PBB ke West Papua.

RESOLUSI-RESOLUSI

Berdasarkan Komunike dan Resolusi PIF serta ACP, 83 Negara dan Senat Spanyol telah menyatakan dukungan untuk Komisioner Tinggi HAM PBB Berkunjung ke West Papua. Di samping itu, Komisi HAM PBB telah membeberkan 18 Pertanyaan tentang Pelanggaran HAM di West Papua kepada Pemerintah Indonesia

RESOLUSI PASIFIK ISLAND FORUM (Hasil Komunike Para Menlu PIF, di di Fiji 26 July 2019)

Para Menlu PIF menegaskan sikap terkait masalah West Papua (komunike no 29-30). Berikut ini poin penting yang diputuskan dalam Komunike para Menlu PIF:

Pertama, mengingat keputusan Pimpinan Forum 2016 bahwa masalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat harus tetap dalam agenda mereka, para Menteri membahas posisi Forum tentang Papua Barat (Papua).

Menteri; Pertama, mengakui eskalasi kekerasan yang dilaporkan dan melanjutkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat (Papua);
Kedua, setuju untuk menekankan kembali dan memperkuat posisi Forum untuk mengangkat keprihatinannya atas kekerasan dan:

Ketiga, menyerukan semua pihak untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia semua penduduk;

Keempat, menyerukan semua pihak untuk bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik dengan cara damai; memelihara dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Indonesia tentang masalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran di Papua Barat; dan

Kelima, menyambut undangan oleh Indonesia untuk misi ke Papua Barat (Papua) oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dan sangat mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan waktu kunjungan dan membuat setiap usaha untuk memberikan laporan tentang situasi sebelum Pasifik berikutnya Pertemuan Para Pemimpin Forum Kepulauan pada 2020.

Para Pemimpin PIF di Tavalu, 13-16 Agustus 2019

Hasil dari komunike pertemuan para pemimpin Pasifik pada tahun 2019 untuk masalah konflik politik dan hak asasi manusia di Papua Barat dirumuskan pada no. 35, 36 dan 37. Berikut adalah rangkuman isi Komunike para Pemimpin PIF segubungan dengan masalah West Papua:

Pertama, Para pemimpin mengakui eskalasi kekerasan yang dilaporkan dan melanjutkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat (Papua) dan setuju untuk menekankan kembali dan memperkuat posisi Forum untuk meningkatkan keprihatinannya atas kekerasan tersebut.

Kedua, Pemimpin meminta semua pihak untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia semua penduduk dan bekerja untuk mengatasi akar penyebab konflik dengan cara damai. Lebih lanjut, Para Pemimpin sepakat untuk mempertahankan dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Indonesia mengenai masalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran di Papua Barat.

Ketiga, Para Pemimpin Menyambut undangan oleh Indonesia untuk sebuah misi ke Papua Barat (Papua) oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dan sangat mendorong kedua pihak untuk mengambil keputusan sebelum pertemuan Pimpinan Forum Kepulauan Pasifik berikutnya pada tahun 2020.

RESOLUSI AFRICA, CARRIBEAN, PASIFIC

Resolusi ACP: ‘Situasi hak asasi manusia di provinsi Papua Barat Indonesia (Papua Barat)
Pertama, melakukan misi ke Papua Barat dan memberikan laporan berdasarkan bukti dan informasi situasi hak asasi manusia sebelum pertemuan berikutnya dari Forum Kepulauan Pasifik Pemimpin pada bulan Juli 2020.

Kedua, memberikan akses media internasional ke Papua Barat, untuk memberikan cakupan situasi hak asasi manusia menjelang pertemuan berikutnya Forum Kepulauan Pasifik Pemimpin pada bulan Juli 2020;

Ketiga, Bekerja sama untuk mengatasi.

)* Penulis Adalah Ketua Yayasan Universitas Kaki Abu (UNIKAB) Jayapura-Papua.

situs
suarameepago

suaramee

Print Friendly, PDF & Email

admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

'Yo Miye' (Istri-Istri) Kepala Sukudan juga ikatan-ikatan Perempuan di Kampung Yakonde yang akan Siapkan Menu Lokal untuk Peserta Sarasehan KMAN VI (Irfan/Lintas Papua)
Berita Mamta Tanah Papua

‘Yo Miye’ Kampung Yakonde Siapkan Menu Lokal untuk Peserta Sarasehan KMAN VI

SENTANI Suara Mee – Ondoafi Kampung Yakonde, Nicolas Daimoe melalui juru bicaranya, Kepala Suku Douge Imea, Donald Tungkoye, kepada Tim Media Center dan Publikasi KMAN VI menyampaikan, masyarakat di Kampung Yakonde sangat bersyukur bisa menjadi salah satu titik lokasi atau kampung yang dipilih sebagai tempat serasehan dan tempat penginapan sebagian peserta KMAN VI 2022. “Kami […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam

Pemprov Papua : Penetapan Tarif Baru Angkutan Umum Memperhatikan Kemampuan Masyarakat

Jayapura Suara Mee – Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat akan mengumumkan tarif baru angkutan umum, pasca kenaikan harga BBM jenis pertalite yang diputuskan Pemerintah Pusat baru-baru ini akibat imbas kenaikan harga minyak dunia. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musa’ad memastikan penyesuaian tarif baru angkutan umum akan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam

Pemprov Papua : Hati-Hati Hoax Pemecah Belah Lewat Medsos

Jayapura, Suara Mee – Pemerintah Provinsi Papua mengimbau warga di wilayahnya untuk mewaspadai hoax (berita bohong) pemecah belah kesatuan bangsa yang belakangan ini disebar lewat media sosial (medsos). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, di Jayapura, Selasa (20/9/2022). Jeri mengharapkan masyarakat pro aktif mengecek kebenaran dari setiap informasi […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More