DPRD Tetapkan RAPBD Kabupaten Dogiyai TA 2022 Sebesar 916 Milyar

Nabire, SUARA MEE – Akhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kabupaten Dogiyai menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) tahun anggaran 2022 sebesar 916 Milyar dalam Rapat Paripurna DPR kabupaten Dogiyai.

Sidang yang dilakukan di Aula Maranatha Malompo Nabire, Jumat (28/01) di warnai dengan 3 kali skorsing waktu tersebut akhirnya membuahkan hasil, walaupun para legislator Dogiyai merasa kecewa dengan perlakuan dari eksekutif Dogiyai yang selama ini tidak bekerja sama.

Usai rapat paripurna, Ketua DPR Dogiyai, Elias Anouw mengatakan nilai anggaran daerah kabupaten Dogiyai untuk tahun 2022 sudah menurun akibat adanya pemotongan keuangan di dana alokasi umum (DAU).

Anouw menambahkan, sidang penetapan anggaran kali ini jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, pihak eksekutif tidak mengikuti jadwal dari nasional. Namun, lembaga DPR melakukan sidang demi anggaran daerah dan rakyat dan tanah Dogiyai.

“Batas pelaksanaan sidang APBD, tanggal 31 Januari. Selama ini, eksekutif Dogiyai tidak memberikan kami materi sidang. Sengaja mengulur waktu. Namun, kami (lembaga DPR) terpaksa kami lakukan sidang dalam kondisi yang didesak. Kami lakukan sidang demi menyelamatkan anggaran daerah dan tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat,” tambah Anouw

Anouw mengaku lembaga DPR juga cukup kecewa. Karena, apa yang menjadi pokok pikiran (Pokir) DPR tidak terakomodir dalam setiap SKPD. Namun, mereka sudah merekomendasikan sebanyak 91 item kepada pemerintah daerah untuk diusahakan masuk dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

“Untuk pokok pikiran (pikir) DPR, kami sudah merekomendasikan sebanyak 91 item. Semua itu terdiri dari beberapa bidang. Kami berharap, Pemda Dogiyai bisa upayakan masuk dalam program sesuai kebutuhan daerah, terutama yang urgent dan prioritas,” kata Anouw

Lembaga DPR, lanjut Anouw, mengaku kecewa dengan ketidakhadiran dari bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa dalam sidang APBD 2022. Karena, dalam penandatanganan Nota Keuangan dan pengesahan APBD harus ditandatangani oleh seorang pimpinan daerah. Hal itu sebagaimana sudah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2018 pasal 34 ayat 4 tentang tata tertib dewan.

“Terakhir, tadi kami dengar sudah ada kepercayaan dari bupati kepada Bapak Sekda Dogiyai untuk pimpin sidang. Tapi, kami (lembaga DPR) tetap kecewa. Karena, sudah ada pengalaman tahun lalu. Sudah ada pengalaman buruk. Hal itu kami tidak mau berlanjut lagi tahun ini,” kata Anouw dengan nada kecewa

Wakil Bupati Dogiyai, Oskar Makai mengatakan ia menghadiri sidang APBD ini hanya sebagai wakil bupati. Ia tidak bisa lakukan hal yang lebih. Karena, ia tidak ada kewenangan yang diberikan oleh bupati. Bahkan, Makai mengaku, tidak ada komunikasi antara dirinya dan bupati Dogiyai untuk memimpin sidang.

Tentang puluhan Pokir yang telah disampaikan dari lembaga DPR, akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dan, akan dipisahkan sesuai program jangka cepat, menengah dan panjang. Salah satu program urgent yang akan diupayakan untuk masuk dalah pekerjaan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil tentang perekaman e-KTP di tingkat masyarakat. Selain itu, sisa-sisa pekerjaan yang belum selesai, harus segera diselesaikan.

Untuk ke depan, Makai berpesan kepada DPR Dogiyai agar masukan pokok pikiran melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Agar, apa yang menjadi program dari para anggota DPR, bisa terakomodir melalui SKPD dan terakhir bisa terwujud.

Tidak hadirnya bupati Dogiyai dalam sidang, wakil Bupati mengaku sama sekali tidak tahu. Karena, dirinya tidak pernah diberitahu. Bahkan, tidak diberikan kewenangan untuk memimpin dan mengesahkan sidang APBD tahun 2022.

“Selama ini kami tidak ada komunikasi, termasuk saat sidang hari ini (kemarin). Saya tidak tahu, kenapa Bupati tidak hadir. Saya tidak ada komunikasi. Tidak ada mandat atau kewenangan secara lisan maupun tertulis juga kepada saya untuk sidang ini. Makanya, saya tidak bisa pimpin sidang dan tidak bisa membacakan nota keuangan. Saya hadir ini juga karena ada jabatan wakil bupati melekat,” katanya

Sekertaris Daerah (Sekda) kabupaten Dogiyai, Petrus Agapa mengatakan pihaknya akan lanjutkan hasil penetapan sidang anggaran ini ke provinsi untuk dilakukan evaluasi bersama biro keuangan.
“Hari ini (kemarin), kami sudah tetapkan APBD Dogiyai tahun 2022. Selanjutnya, kami akan ke Jayapura untuk evaluasi. Selanjutnya kami ke Jakarta,” kata Agapa
Sekda Agapa menjelaskan bupati Dogiyai tidak hadir dikarenakan adanya pertemuan dari salah satu Dirjen dari keuangan dengan para pimpinan daerah dan ketua-ketua DPR wilayah Meepagoo di Nabire.

Reporter : Philemon Keiya

situs
suarameepago

suaramee

Print Friendly, PDF & Email

admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

'Yo Miye' (Istri-Istri) Kepala Sukudan juga ikatan-ikatan Perempuan di Kampung Yakonde yang akan Siapkan Menu Lokal untuk Peserta Sarasehan KMAN VI (Irfan/Lintas Papua)
Berita Mamta Tanah Papua

‘Yo Miye’ Kampung Yakonde Siapkan Menu Lokal untuk Peserta Sarasehan KMAN VI

SENTANI Suara Mee – Ondoafi Kampung Yakonde, Nicolas Daimoe melalui juru bicaranya, Kepala Suku Douge Imea, Donald Tungkoye, kepada Tim Media Center dan Publikasi KMAN VI menyampaikan, masyarakat di Kampung Yakonde sangat bersyukur bisa menjadi salah satu titik lokasi atau kampung yang dipilih sebagai tempat serasehan dan tempat penginapan sebagian peserta KMAN VI 2022. “Kami […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam

Pemprov Papua : Penetapan Tarif Baru Angkutan Umum Memperhatikan Kemampuan Masyarakat

Jayapura Suara Mee – Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat akan mengumumkan tarif baru angkutan umum, pasca kenaikan harga BBM jenis pertalite yang diputuskan Pemerintah Pusat baru-baru ini akibat imbas kenaikan harga minyak dunia. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musa’ad memastikan penyesuaian tarif baru angkutan umum akan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Berita Polhukam

Pemprov Papua : Hati-Hati Hoax Pemecah Belah Lewat Medsos

Jayapura, Suara Mee – Pemerintah Provinsi Papua mengimbau warga di wilayahnya untuk mewaspadai hoax (berita bohong) pemecah belah kesatuan bangsa yang belakangan ini disebar lewat media sosial (medsos). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, di Jayapura, Selasa (20/9/2022). Jeri mengharapkan masyarakat pro aktif mengecek kebenaran dari setiap informasi […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More