Konflik di Nduga

Oleh : Desi Chiristina Papuani Siep)*


Musuh rakyat Papua saat ini adalah bukan hanya Kapitalisme, Imperialisme, Kolonialisme, Militerisme, tetapi juga para actor elit local, pejabat-pejabat daerah, kepala suku, tokoh adat, anak pribumi Sendiri.

Pemerintahan Indonesia yang menjadi actor penjajah rakyat Papua juga musuh dengan rakyat Papua juga (system-nya) bukan orang orang yang di benci, musuh melainkan system kerjanya, hanya punya kepentingan diri sendiri, pikir anak, istri, tanpa memikirkan rakyatnya, padahal justru ada rakyat maka pejabat pejabat bisa menjabat sebagai pejabat daerah, tujuannya untuk memperhatikan di mana masyarakat membutuhkan bangunan dan sebagainya, membutuhkan bangunan dan sebagainya.
Bukan untuk menjajah balik kepada rakyatnya sendiri, pemerintah daerah harus mengangkat anspirasi rakyat. Itu bila perlu, bersatu dengan rakyatnya, bukan untuk mendengarkan dan mengerjakan apa yang Jakarta Perintahkan.


Posisi ini, rakyat Papua, akar rumput (Gass Root) masih percaya kepada elit lit local, karena status social mereka masih berpengaruh kepada kepercayan masayarakat. Mereka memiliki kekuatan harta, relasi social dan hubungan masayatkat yang berpengaruh. Sehingga masyarakat Papua kebanyakan menilai dari sisi kepunyaan harta dan relasi social yang berpengaruh. Mayoritas elite lit local Papua, masih percaya dan setia menjalankan tugas dan tanggung jawab dari hegemoni kolonialsimme indonesia. Salah satunya, mengijinkan pos pos militer, perusahaan dan tanh berhektar hekatardi lepaskan atas nama elit papua tanpa di ketahui masayarat pemilik hak ulayat.


Namun lebih bagus, kalau kekuatan elite-elit local itu di gunakan untuk membela kepentingan harkat dan martabat masayarakat asli Papua dari hegemoni kolonialisme indonesia.


Sisi lain, perlu diingat bahwa identitas sebagai orang asli Papua adalah hitam, keriting rambut, tidak bisa menyangkal entah kamu kemana pun keberadaa-nya, tetap jati diri Papua akan selalu ada baik melalui sapaan orang maupun dari penglihatan dari daerah lain di indonesia.

Ketidak tahuan itu bisa saja ada Kesempatan emas bagi negara indoensia merangkul orang papua sebagai legaliatas dalam mempertahankan status Quo sebagai NKRI Harga Mati.
Yang perlu di lakulkan oleh Pemerintah /pejabat daerah Papua, kepala suku, tokoh adat, elite lit local Papua bahwa keberadaan diri sebagai dia sebagai orang asli Papua dan membuka mata, dengan hati melihat, mendengarkan aspirasi rakyat seperti apa? Seharusnya, mereka menerima itu dan diangkat di agenda nasional sebagai aspirasi mutlak yang harus di pertanggung jawabakan oleh negara Indonesia.


Sementara ,Produk paket dari pada isi UU 12/2001 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) Itu kalau kita lihat, baca, memahami radaksi kalimat-nya perbab, perpasal, dan kaitkan dengan realitas yang terjadi di papua itu, UU Otsus itu secara jelas tidak menjamin 100% bagi kehidupan masyarakat Papua. Melainkan Negara indonesia membuat, menyusun draft sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan kemauan Negara Indonesia. Yang Menyusun Draft UU Otsus itu sendiri di kawal oleh elite lit local papua, murni tidak mewakili reesentasi gerakan rakyat Papua. Rakyat akar rumput pun ikut mempercayai elite lit local sebagai perwakilan orang Papua. Sebab kesdaran rakuyat papua tidak bisa melihat posisi system hegemoni kolonial indonesia. Namun, rakyat melihatnya dari sisi orang asli Papua dan posisi elit lokalnya.

Ketidakmampuan ini membuat kepercayann masyarat tidak diarahkan baik dan tidak membangun mindset berpikir yang relaisitis dan rasional atas segala bentuk actor penjajajahn di atas tanah Papua.


Agar tidak mengelabui perpektif logika masyarakat formal, maka kesadaran ini tugasnya gerakan rakyat untuk membangun program literasi bacaan, diskusi dan kesadaran ke seluruh lapisan masayarakat akar rumput. Pencegahan ini yang perlu dibangun, agar masyarakat Papua percaya pada gerakan rakhyat dan tetap memetahkan elit local sebagai musuh rakyat Papua, sebab mereka sebagai representasi kepentingan negara indoensia. Demi menjamin kehidupan yang selayaknnya di atas tanar air dan masyarakat papua yang seutuhnya, maka solusinya tolak otsus jilid II dan percaya kepada gerakan rakyat Papua dalam upaya tuntutan pemberian hak penentuan nasib sendiri atau Referendum sebagai solusi demokratis bagi bangsa west papua.


)*Penulis adalah mahasiswi kuliah di Universitas Tribuana Tunggadewi Malang (UNITRI ) dan aktif Di annggota Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Malag.

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *