Tuan Egianus Kogoya

Oleh : Musa Pekei)*


Terorisme adalah suatu perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik ,agama atau ideologi. Konsep terorisme ini sengaja di ciptakan oleh Negara,demi menyelamatkan wilayah konflik yang secara presentase mayoritas masyarakat ingin menetukan nasibnya sendiri (UUD 1945,UU/12/2005). Isu itu di redam dengan bentuk melawan Negara, makar atau teroris ,agar posisi wilayah itu tetap berada dalam kekuasan Negara Indonesia.


Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lainnya (UU Makar). Label seperatis ini, hanya mendapatkan konotatif negative di kalangan negarawan, sekaligus tersikron dalam system politik internasional yang di anut oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Terlebih khusus dalam (charter) Konstitusi.


Melihat kelompok ini sebagai suatu bentuk representasi mewakili kelompok criminal yang sengaja di ciptakan untuk menghancurkan Negara bangsa. Cara pandang Negara ini tidak hanya di ciptakan begitu saja. Namun, Negara Indonesia sudah belajar banyak dari pengalaman penjajahan belanda, pengalaman penjajahan di Eropa, Amerika dan Asia. Semua gerakan yang berbauh pembebasan nasional ,di stigma (Sterotipe) sebagai bentuk teroris, separatis. Semua ini adalah bentuk dan upaya Negara Indonesia dalam mengkiminalisasikan isu gerakan pembebasan nasional west papua dengan menetapkan Undang-Undang Makar sebagai bentuk upaya proteksi dari keterhubungannya dengan aturan mekanisme PBB yang juga memusuhi sepratisme dan terorisme. Sebab, rasionalisasinya adalah bagaimana hubungan isu terorisme dan separatis adalah musuh utama yang di perangi oleh berbagai Negara di dunia. Dan batasan hukumnya sudah di adopsi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Sehingga, jika persoalan bangsa itu di bawa ke meja PBB, maka rasionalisasinya dianggap sebagai bentuk gerakan separatisme atau terorisme. Padahal, sesuai dengan konstitusi (Charter) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang juga di serap dalam hukum internasional ,telah di anut dalam sumber-sumber hukum internasional yaitu : Tahta Suci (Vatikan),Keterangan para Ahli,Gerakan Pemberontakan. Sumber hukum ini sangat mendukung dalam semua aktivitas gerakan pembebasan nasional bangsa West Papua. Selain itu juga, dalam perspektif biligerent perjuangan pembebasan suatu bangsa dapat diakui secara secara hukum internasional. Namun secara kebijakan global kebanyakan di anut dan berpatokan pada hukum dan undang undang Terorisme, separatis dan makar yang berlaku dalam konstitus Negara masing masing dan juga sesuai dengan arahkan charpenter United Of Nations (UN) tentang melawan terorisme ,separatisme.

Rasionalisasi konsep terorisme,separatisme dalam konteks hukum dan undang undang adalah suatu upaya, kriminalisasi masing masing nama organisasi dalam gerakan pembebasan nasional bangsa West Papua. Mengapa takut menggunakan nama gerakan pembebasan bangsa West Papua dalam membangun opini public di media Alasannya, jika nama gerakan pembebasan nasional Papua, maka masyarakat umum dan juga seluruh Negara negara akan mempertanyakan, mengapa ada gerakan pembebasan nasional. Jika itu secara jelas muncul, maka banyak Negara akan meminta untuk mengagendakan persoalan dan banyak sorotan dari luar negeri untuk segera mempertanggungjawabkan semua isu Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Mengapa sesuai dengan konstitusi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dan Indonesia? Sesuai dengan konstitusi PBB, jika isu-nya itu adalah Terorisme dan separatisme ,maka PBB tidak terlalu pusing menanggapi soal soal itu. Karena isu itu adalah bentuk musuh bersama dari PBB sendiri maupun Negara Negara di dunia. Jikalau ada isu pemberontakan pembebasan nasional, maka itu menjadi isu yang sangat penting dalam menanggapi keinginan masyarakat di wilayah yang ingin menentukan nasibnya sendiri.


Sementara, Indonesia memiliki Hukum Makar yang mengkriminalisasi gerakan yang lebih pada terorisme dan separatisme. Tujuan dari penetapan produk hukum itu, untuk melindungi semua kepentingan nasional (National Interest). Semua gerakan yang berpihak pada pergerakan eksistensi dan pembebasan rakyat papua. Maka, itu menjadi sebuah bentuk melawan Negara. Logika Negara inilah yang di bangun oleh Negara Indonesia, guna menghancurkan semua gerakan pembebasan nasional bangsa West Papua di Indonesia.


)*Penulis Adalah Mahasiswa Papua ,Aktif Di Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Malang

Print Friendly, PDF & Email

By admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *