Pentingnya Menghargai Perbedaan Pendapat

Oleh: Ham Kadepa, S.H (Advokat Muda)

Pentingnya menghargai perbedaan dalam berpendapat tidak bisa di hindarkan. Karena, berpendapat itu sendiri adalah kejadian yang mana telah diamanatkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disitu menuliskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 28J ayat 1).

Tuhan menciptakan makhluk yang berbeda beda termasuk manusia, manusia diciptakan dalam berwarna kulit, suku, bangsa, bahasa, adat, istiadat agama dan pemikiran berbeda. Justru perbedaan agar bisa dari setiap insan. Dan dari berbagai macam suku dan ras bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Saat ketika orang lain membayangkan bahwa semua manusia sama, maka tentu sulit mengenal orang lain sikap, karakter, dan pola pikir, dari setiap manusia juga berbeda.

Setiap pulau dan benua tentu kehidupan manusia berbeda, demikian pula dalam menyampaikan berpendapat di muka umum pasti beda baik dalam penyampaian berpendapat dimuka umum, sesuatu yang berhak bagi setiap warga negara. Seperti telah tulis dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan lainya. Maka itu Kadepa meminta pentingnya menghargai pendapat satu sama yang lainnya.

Aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan DPR RI.

Tetapi terpenting bagi manusia adalah bagaimana dia bisa menyikapi perbedaan itu dengan sikap yang positif dan dengan rasa bertanggungjawab dengan keikhlasan lapang dada. Maka perbedaan berpendapat tidak bisa dijadikan alasan untuk bermusuhan apalagi disintegrasi atau diartikan bahwa keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan, atau persatuan serta menyebabkan perpecahan.

Kembalikan dari disintegrasi, Integrasi berarti penyatuan supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh.

Hak kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan karunia dari Tuhan terhadap setiap insan atau warga negara secara individu atau berkelompok baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlu adanya kesadaran bahwa individu atau kelompok mereka seperti yang tertulis dalam Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan lainya. Maka itu Kadepa meminta pentingnya menghargai pendapat satu sama yang lainnya.

Sudah termasuk dalam peraturan hak mengemukakan pendapat dengan adanya komitmen dan kesadaran tersebut, sehingga akan tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis, saling menghargai satu sama lain, demikian pula harus saling dihargai juga dalam hal menyampaikan pendapat dimuka umum.

Selain itu juga hak kewajiban dan bertanggung jawab sebagai pemerintah daerah dalam hal ini pihak kepolisian dalam menangani demostrasi yang pertama melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, penyelengaraan keamanan.

Maka itu kemaring demontrasi mahasiswa dan masyarakat Papua menuntut mencabut Otsus dan penolakan pemekaran DOB di Pasar Nabire itu seharusnya pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menunggu di kantornya demi menjaga perdamaian, bukan langsung menunggu di jalan raya.

“Sebab tujuan aksi dari mahasiswa masyarakat adalah mau ke kantor DPR hanya untuk sampaikan aspirasi ke DPR supaya DPRD menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, dan memberikan persetujuan kepada Presiden untuk pertama, menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain. Kedua mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.”

Kemaring saya sendiri saksikan melihat bahwa secara tidak dasar seorang anggota polisi berusaha menangkap korlap aksi lalu membuat kondisi dan situasi tidak damai, akhirnya mejadi kekacauan atara pihak aparat kepolisian dega masa aksi.

Kemaring (30/03/2022) saat demonstrasi, ada satu anggota polisi yang secara kekerasaan menangkap seorang ketua kordinator aksi, hal ini seorang anggota polisi tersebut telah membuat kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan. Seperti yang telah tertulis dalam Pasal 18 UU No. 9 Tahun 1998, setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yang telah memenuhi ketentuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

“Sebab ada pelarangan untuk menggunakan kekerasan juga tertuang di dalam Pasal 11 huruf J Perkapolri No.8 tahun 2009 yang menyebutkan setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan: menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan. Dan tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik pada saat aksi kemaring itu telah melanggar peraturan Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum (“Ankum”) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin,”

situs
suarameepago

suaramee

Print Friendly, PDF & Email

admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Tanah Papua Uncategorized

Pembangunan Mapolres ditolak warga Dogiyai, Alfred Anouw: Kapolda keliru, ini murni keinginan rakyat

Jayapura, Suara Mee – Legislator Papua, Alfred Anouw menyatakan, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri keliru apabila beranggapan DPRD Kabupaten Dogiyai berpolitik praktis. Pernyataan itu disampaikan Alfred Anouw saat menghubungi Jubi, Jumat (20/5/2022) malam. Pernyataan Kapolda itu muncul setelah DPRD Dogiyai menyerahkan aspirasi warga Dogiyai ke DPR Papua, yang menolak rencana pembangunan Mapolres di sana. […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Opini

Perjuangan dan Sejarah Papua yang di Lupakan

Oleh: Yulvin Mote Otsus itu ladang penjajah bagi orang Papua, otsus itu menguntungkan kepentingan negara Indonesia dan malapetaka dan kehancuran bagi orang Papua jadi kita tolak semua produk kolonial yang menghancurkan kehidupan dan masa depan orang Papua diatas tanah kita sendiri. Pemekaran provinsi baru di tanah Papua adalah langkah awal pemusnahan lahan, hutang dan sumber […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
PERS RELESE Uncategorized

Pernyatan Sikap Petisi Rakyat Papua (PRP) Wilayah Jember

PERNYATAAN SIKAP PETISI RAKYAT PAPUA (PRP) Wilayah Jember “Cabut Otonomi Khusus Jilid 2, TolakPemekaran dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua” Pada tanggal 4 Maret 2022 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang 9 Bupati yang berasaldari wilayah Pegunungantengah Papua. Pertemuan yang direncanakan pada Jumat 14 Maret 2022 itu, mengagendakanpersiapanpemekaranProvinsi di Wilayah Papua […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More