DPR RI dan DPD RI Perwakilan dari PAPUA dan PAPUA Barat, Gagal menyampaikan Aspirasi Masyarakat di Senayan Jakarta

Oleh : Andy M Pakage

Negara Indonesia adalah Negara berdaulat dan Negara yang berdemokrasi sehingga setiap warga Negara Indonesia wajib dan berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum serta di lindungi dengan undang-undang sebagai dasar dan pedoman untuk bebas berekspresi.

Sejak Amandemen II UUD 1945, Negara kita adalah negara hokum dan sekaligus juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat (demokrasi). Hal ini dapat di baca dalam pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut UUD ” dan “ Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Demokrasi pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari nilai pancasila. Rumusan demokrasi pancasila ini ada dalam sila keempat pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpinan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.

Masyarakat adalah pelaku dari demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya sebab dengan demonstrasi ini merupakan salah satu komunikasi secara langsung ke public untuk dapat di tanggapi oleh pihak yang berwajib. Masyarakat sadar bahwa negara kita adalah negara demokrasi sehingga rakyat mengadakan demo agar isi hati masyarakat dapat di dengar oleh pemerintah guna kelancaran pembangunan kedepan.

Dalam beberapa kurun waktu yang lalu ini, wilayah Papua dapat dihebohkan dengan adanya Daerah Otonomi Baru “DOB” sehingga masyarakat Papua dan Papua Barat melakukan aksi demo damai untuk menolak ususlan DOB tersebut karena ini bukan permintaan dari masyarakat tetapi itu hanya kepentingan para elit politik di kalanagan intelektual Papua dan Papua Barat serta kepentingan Pusat.

Aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepda DPRD, DPRP, DPDRI dan DPRRI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi dari DPR itu sendiri sebagai wakil dari rakyat serta penyalur aspirasi masyarakat ke pemerintah daerah serta pemerintah pusat.

Hal yang memang keliru dalam keputusan ini adalah seharusnya usulan DOB dapat di setujui oleh pemerintah setempat yang ada serta DPR yang ada, tetapi keputusan langsung dapat di ambil dari pusat. Apakah DOB merupakan permintaan masyarakat setempat? Apakah penetepan DOB adalah hasil dari aspirasi rakyat Papua?.

Ketika mengulas tentang hal ini, undang-undang yang dibuat oleh negara ini malahan mereka sendiri yang mempermainkan atau memperkosa undang-unangnya itu sendiri, akhir-akhir ini para elit politikus gila dalam hal kedudukan sehingga dengan gila itu mengusulkan dan mendatangkan DOB di Papua. Tanpa ada pertimbangan aspirasi dari masyarakat yang ada, mereka sebagai penentu terima dan tidaknya datangnya DOB tersebut.

Daerah Otonomi Baru (DOB) pemekaran Provinsi harus melalui proses, apakah itu adalah aspirasi masyarakat? Sehingga pimpinan daerah serta DPR RI mengadakan pertemuan di Nabire, Timika, Mamta dan Tanah Tabi serta lainnya. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi kami masyarakat Papua saat ini, sebetulnya masyarakat Papua belum optimal dan maksimal dalam hidup disebabkan oleh penyakit-penyakit social yang ada di seluruh kabupaten di tanah Papua.

Permintaaan pemekaran yang asli ketika datang dari hati nurani masyarakat Papua. Bukan dari elite politik dan birokrat Papua. Juga keliru pemekaran atas desakan Jakarta tanpa persetujuan masyarakat Papua seperti yang disampaikan, wacana oleh DPR RI pusat. Pada prinsipnya wacana pemekaran di Provinsi Papua dan Papua Barat ini bukan dari lapisan masyarakat tetapi bersumber dari para elite politik, DPR RI serta Pemerintah Pusat dalam hal Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kehadiran Provinsi di tanah Papua yakni “ Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Pengunungan Tengah Papua ”, akan memperbesar ruang gerak bagi orang luar Papua, untuk datang dengan alasan kerja di Papua, padahal nantinya akan terjadi marginalisasi penduduk Orang Asli Papua (OAP) asli semakin berkurang dan menjadi minoritas serta terpinggirkan dan orang luar Papua menjadi Mayoritas di Papua, hal ini sangat di sayangkan sekali.

Untuk wilayah Meepago sendiri adalah “Provinsi Papua Tengah” Meliputi Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak. Kalau tidak salah dalam bulan kemarin pada tanggal 7 Maret 2022 adakan pertemuan antara para Bupati serta para DPRD dari Meepago dengan DPR RI ketua komisi II di Hotel Mahavira II Nabire Papua. Dalam pembahasan itu mereka merencanakan Nabire sebagai ibu kota Provinasi, lebih jelas dapat di baca dalam berita ini www.suarapapua.com dengan judul berita “ Diam-diam Bahas DOB Papua Tengah” Pada hari itu juga ada wartawan yang hadirpun namun tidak perbolehkan masuk, baca beritanya juga www.suarapapua.com dengan judul berita “Wartawan Jubi dilarang Masuk.”

Dalam kesempatan yang sama juga, Petrus Badokapa menyampaikan aspirasi dari masyarakat bahwa untuk pemekaran Daerah Otonomi Baru dan otsus jilid II tolak, lebih jelasnya dapat di tonton dalam youtobe dengan channel “ Samson Ginia/Ketua DPRD Deiyai Teruskan Aspirasi Rakyat Tolak Pemekaran Papua Tengah” (https://youto.be/3Ab5xwOIxgw). Baca juga dalam berita Jubi https://jubi.co.id/ketua-dprd-deiyai-dan-ketua-komisi-ii-dprd-intan-jaya-tegaskan-tolak-dob-papua-tengah/amp/

Dengan jelas bahwa sesuai dengan aspirasi dari masyarakat akar rumput telah sampaikan kepada DPRD kabupaten setempat dan aspirasi itu disalurkan oleh Ketua DPRD Deiyai Petrus Badokapa. Hal yang menjadi gila dan aneh adalah aspirasinya sudah di sampaikan kepada DPR RI Ketua Komisi II.

Serta hal itu juga sudah sampai kepada DPR RI dan DPD RI yang perwakilan dari Papua dan Papua Barat, yang menjadi aneh juga bahwa DPR RI anggota komisi I Yan Permenas Mandenas usulkan Nabire masuk dalam Provinsi Papua Utara. Apakah pemekaran dan usulan dari Yan Permenas Mandenas ini permintaan dari masyarakat akar rumput? Ataukah ini permintaan para elite politikus yang ada di daerah tersebut? Ataukah itu permainan juga dari BIN? Entahlah.

Setidaknya Bapak Yan Permenas Mandenas serta anggota DPR RI dan DPD RI lainnya dapat mendukung aspirasi dari seluruh rakyat tanah Papua dengan menyatakan sikap bahwa “ Rakyat tolak DOB dan Otsus Jilid II ” , tetapi aspirasi itu dilalaikan oleh meraka yang menjadi perwakilan dari masyarakat Papua.

Berarti perwakilan orang Papua di kursi Parlemen Senayan Jakarta, hari ini rakyat Papua sangat kecewa dengan kerja dari para perwakilan yang telah ada di kursi parlemen disana, setidaknya mereka dapat meneruskan aspirasi rakyat di Jakarta disana, tetapi malahan merekalah yang menawarkan dan meminta kepada pemerintah pusat untuk dapat menetepkan dan mempercepat terkait DOB dan Otonomi khusus Jilid II di Papua dan Papua Barat.

Yang menjadi pertanyaan buat para elit politik di daerah maupun pusat di Jakarta bahwa, DOB untuk siapa? Berapakah SDM yang sudah dan telah disiapkan? Berapa penduduk orang asli Papua (OAP)N yang ada? Sampai saat ini yang ada juga penduduk Orang Asli Papua (OAP) menjadi minoritas diatas tanahnya sendiri. Tanpa mempertimbangkan hal-hal seperti ini serta hanya mementingkan kepentingan pribadi sendiri dan juga tidak melihat akan terjadi seperti apa nantinya Papua ini.

Ada beberapa orang senang karena DOB akan menjadi peluang dan akan menjadi kebun untuk mempertebal dompetnya mereka, tetapi sayangnya juga buat kepada masyarakat OAP yang baru mengenal kehidupan kota, mengenal teknologi, dengan sendirinya tatanan kehidupan orang Papua akan hancur dan akan hilang ditelan oleh zaman perkembangan serta datangnya DOB ini.

DPR RI dan DPD RI perwakilan dari Papua dan Papua Barat gagal dalam menyampaikan keinginan masyarakat Papua, kemauan masyarakat, serta cita-cita masyarakat Papua yang ada di tujuh wilayah adat yakni “ Domberay, Bomberay, Meepago, Saireri, Mamta, La Pago, dan Anim Ha. Tangisan dan ratapan dari seluruh masyarakat Papua dari Sorong sampai Samarai adalah tanggung jawab para perwakilan yang duduk di kursi parlemen Senayan Jakarta, awalnya seluruh masyarakat Papua senang dengan adanya perwakilan disana untuk menyampaikan isi hati dari seluruh masyarakat Papua, akan tetapi hal itu hanya pemikiran semata dari rakyat itu sendiri.

Dengan adanya pemekeran ini, Papua menjadi kotak-kotak dan terpecah bela, dengan adanya pemekaran ini menculkan keegoisan dalam antar daerah di Papau itu sendiri, keharmonisan kehidupan orang Papua akan tercerai berai. DPR RI dan DPD RI tak mampu melihat persoalan yang terjadi Papua, tak mampu mempertahankan aspirasi dari rakyat Papua di Senayan Jakarta.

Pemerintah pusat jangan paksakan daerah untuk mengikuti kemauan dan keinginan pemerintah pusat, padahal sudah di bagi tugas dan fungsi setiap daerah masing-masing, hal ini menjadi pertanyaan bagi kita semua bahwa langsung dari pusat putuskan untuk pemekaran provinsi di tanah Papua. Setidaknya para perwakilan yang ada di kursi parlemen ini dapat membantah dan menyampaikan aspirasi rakyat tetapi malahan duduk enak dan terima saja apa yang di tawarkan oleh pemerintah pusat.

Semua tangisan dan ratapan orang Papua dapat di balas dengan gula-gula yang enak oleh pemerintah pusat yakni Pemekaran wilayah DOB dan Otonomi khusus Jilid II. Apakah pemekaran adalah jawaban dari semua tangisan dan ratapan yang di derita oleh rakyat Papua? Apakah pemekaran dan otsus jilid II menjadi baro meter untuk kesejahteraan rakyat Papua? Entahlah.

Mari masyarakat Papua tanyakan kepada mereka yang duduk di kursi parlemen Senayan Jakarta, karena mereka merupakan perpanjangan suara dari masyarakat akar rumput di Papua. Mengapa pemekaran Papua di sahkan dan di putuskan oleh DPR RI di Jakarta tanpa melibatkan Pemerintah Provinsi dan DPR Provinsi yang ada di daerah setempat? Setidaknya juga ada bantahan di rapat paripurna terkait dengan penolakan adanya DOB serta Otsus jilid II sebagai aspirasi dari rakyat Papua.

Tetapi pada kenyataan yang ada, semuanya diam dan membisu seakan senang dan menerima dengan pemekaran dan otsus jilid II ini, sebagai perwakilan dari rakyat Papua apakah ada hati untuk rakyat Papua? Apakah kalian sedang memperhatikan setiap demonstrasi yang terjadi di Papua sampai ricuh ini? Ketika terjadi sesuatu di daerah DOB apakah yang disalahkan adalah pemerintah setempat? Tetapi saya berpendapat bahwa segala masalah dan penderitaan adalah ulahnya dari para elit politik yang punya kepentingan dan para perwakilan rakyat Papua di Senayan Jakarta yang gagal melindungi rakyat Papua serta Alam Papua yang sedang di kerut oleh investor asing.

Perwakilan rakyat Papua di Senayan Jakarta adalah gembala yang berbulu dan berhati domba, tidak memikirkan dombanya akan di makan oleh serigala yang halus dan jahat. Setidaknya sebagai gembala dapat melindunginya dari ancaman yang dapat membahayakan domba-dombanya, intinya bahwa gembala gagal memagari dombanya dari seriga tersebut.

Sebagai kesimpulan,
1. Untuk mengkaji soal DOB itu kembalikan kepada rakyat Papua agar rakyat Papua yang menentukan, apakah layak atau tidak untuk datangkan DOB ini, karena mereka sebagai hak ulayat dari tanah itu sendiri yakni rakyat Papua dan tanah Papua.
2. DOB bukan keinginan dari masyarak Papua tetapi kepentingan dari para elit politik dan BIN
3. DOB hanya menghancurkan kekayaan alam Papua yang berlimpah, serta menguras Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di tanah Papua.
4. DOB dating hanya untuk menghacurkan tatanan kehidupan orang Papua yang harmonis serta cenderung dengan kehidupan kasih saying di tanah Surga kecil yang jatuh ke bumi.

Dan,
Ada banyak kesimpulan bisa kita ambil untuk dampak dari hadirnya DOB.

Salam Hormat
Salam Sadar!!!

situs
suarameepago

suaramee

Print Friendly, PDF & Email

admin

Berjuang dan berkarya untuk Tanah dan manusia Papua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Tanah Papua Uncategorized

Pembangunan Mapolres ditolak warga Dogiyai, Alfred Anouw: Kapolda keliru, ini murni keinginan rakyat

Jayapura, Suara Mee – Legislator Papua, Alfred Anouw menyatakan, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri keliru apabila beranggapan DPRD Kabupaten Dogiyai berpolitik praktis. Pernyataan itu disampaikan Alfred Anouw saat menghubungi Jubi, Jumat (20/5/2022) malam. Pernyataan Kapolda itu muncul setelah DPRD Dogiyai menyerahkan aspirasi warga Dogiyai ke DPR Papua, yang menolak rencana pembangunan Mapolres di sana. […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
Opini

Perjuangan dan Sejarah Papua yang di Lupakan

Oleh: Yulvin Mote Otsus itu ladang penjajah bagi orang Papua, otsus itu menguntungkan kepentingan negara Indonesia dan malapetaka dan kehancuran bagi orang Papua jadi kita tolak semua produk kolonial yang menghancurkan kehidupan dan masa depan orang Papua diatas tanah kita sendiri. Pemekaran provinsi baru di tanah Papua adalah langkah awal pemusnahan lahan, hutang dan sumber […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More
PERS RELESE Uncategorized

Pernyatan Sikap Petisi Rakyat Papua (PRP) Wilayah Jember

PERNYATAAN SIKAP PETISI RAKYAT PAPUA (PRP) Wilayah Jember “Cabut Otonomi Khusus Jilid 2, TolakPemekaran dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua” Pada tanggal 4 Maret 2022 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang 9 Bupati yang berasaldari wilayah Pegunungantengah Papua. Pertemuan yang direncanakan pada Jumat 14 Maret 2022 itu, mengagendakanpersiapanpemekaranProvinsi di Wilayah Papua […]

Print Friendly, PDF & Email
Read More